JAKARTA, infosos.id – Tiba-tiba. Tanpa seremoni. Tanpa penjelasan rinci ke publik. Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati, resmi mundur. Alasannya.mau berobat penyakit jantung. Mau cari second opinion ke luar negeri.
Dalam pernyataan lewat Facebook pribadinya Rabu (22/7/2026), Nanik bilang sudah pamit langsung ke Presiden Prabowo dan sudah dapat restu. Ia menegaskan ini bukan soal tidak percaya dokter Indonesia. Tapi ia butuh “opsi pertimbangan medis kedua” atas rekomendasi rekan di negara tujuan.
BGN sedang jadi sorotan karena program MBG yang dananya besar, sasarannya jutaan anak, dan pelaksanaannya di lapangan masih banyak evaluasi. Di tengah tekanan itu, kepala lembaganya mundur karena sakit. Kebetulan?
Yang paling mengganjal. Nanik sendiri menulis “Presiden Prabowo tetap memintanya mengawal operasional dan arah kebijakan BGN. Bahkan diproyeksikan jadi Ketua Dewan Pengawas BGN yang baru”.
Berobat tapi tetap mengawal. Mundur dari jabatan struktural tapi tetap di lingkar kebijakan. Ini bentuk cuti panjang, atau reshuffle dengan nama lain? Publik butuh kejelasan, wewenang Dewan Pengawas nanti setara apa dengan Kepala BGN?
Pernyataan “bukan tidak percaya dokter hebat di Indonesia” justru memancing pertanyaan balik. Kalau dokter di dalam negeri sudah hebat, urgensi ke luar negeri untuk second opinion seberapa mendesak sampai harus melepas jabatan? Negara mana tujuannya? Berapa lama? Siapa yang biayai? Transparansi ini penting karena BGN adalah lembaga negara.
Dengan struktur baru Dewan Pengawas, siapa yang akan jadi eksekutor harian BGN? Apakah ada Plt yang ditunjuk? Atau operasional jalan tanpa nahkoda definitif di saat program gizi nasional sedang dikebut?
Nanik sudah mengabdi. Hak dia untuk berobat dan dapat layanan terbaik. Tidak ada yang membantah itu.
Tapi ketika seorang pejabat publik mundur di tengah program strategis negara, dengan alasan kesehatan, lalu tetap diberi peran “pengawas”, publik wajar curiga. Bukan mencurigai pribadi. Tapi mencurigai sistem: apakah ini soal kesehatan, atau soal merapikan kursi?
Sampai hari ini, belum ada rilis resmi dari Istana maupun BGN soal siapa pengganti definitif, dan bagaimana batasan tugas Nanik di Dewan Pengawas nanti.
Pertanyaan besarnya tetap satu, ini benar-benar mundur karena sakit, atau ini cara halus untuk mundur selangkah tapi tetap pegang kendali dua langkah?
