Ahmad Basri
Ketua K3PP (Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan)
Infosos.id, Tubaba – Tak terasa lebih dari satu tahun telah berlalu sejak Pilkada Serentak 27 November 2024 digelar. Tahapan itu kemudian ditutup dengan pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia pada 20 Februari 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka.
Namun, dalam konteks Pilkada Tubaba 2024, ada satu fenomena politik yang layak dicatat sebagai peristiwa penting dalam sejarah demokrasi lokal: lahirnya Gerakan Kotak Kosong.
Calon Tunggal dan Kemandekan Demokrasi : Kotak kosong bukanlah sebab, melainkan akibat. Ia lahir dari proses politik yang menghasilkan calon tunggal.
Banyaknya partai politik yang ada ternyata tidak serta-merta menghadirkan keberagaman kandidat atau kompetisi yang sehat. Demokrasi yang semestinya memberi ruang alternatif justru menyempit pada satu pasangan calon.
Bukan berarti tidak ada figur lain yang potensial. Namun publik menangkap adanya proses “pengkondisian” yang dilakukan jauh hari sehingga Pilkada berujung pada calon tunggal.
Maka yang terjadi bukan sekadar dinamika politik biasa, melainkan kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan.
Partai politik seharusnya melahirkan kader terbaiknya untuk tampil dan berkompetisi secara terbuka. Ketika itu tidak terjadi, maka demokrasi kehilangan ruhnya.
Di tengah situasi tersebut, muncul gerakan masyarakat untuk mencoblos kotak kosong. Gerakan ini bukan sekadar simbol perlawanan, melainkan ekspresi politik warga yang menolak situasi tanpa alternatif calon.
Relawan kotak kosong berhasil membangun narasi bahwa demokrasi tanpa pilihan bukanlah demokrasi yang sehat. Kehadiran mereka menghentakkan atmosfer politik Tubaba. Yang sebelumnya dianggap sebagai gerakan kecil, ternyata menjelma menjadi kekuatan moral yang luar biasa.
Hasil akhir Pilkada menunjukkan suara kotak kosong hampir menyentuh angka 40 persen. Angka ini jauh melampaui prediksi banyak pihak. Ditambah dengan angka golput yang mencapai sekitar 37 persen, maka dapat dikatakan lebih dari separuh pemilih tidak memberikan legitimasi penuh kepada calon tunggal.
Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah pesan politik. Secara hukum, kemenangan calon tunggal tetap sah. Namun dalam perspektif legitimasi moral politik, dukungan yang terfragmentasi menandakan adanya persoalan mendasar atas kemenangan calon tunggal.
Tantangan terbesar pasca-Pilkada bukanlah soal administrasi pemerintahan, melainkan membangun kembali kepercayaan publik.
Ketika hampir 40 persen pemilih secara aktif memilih kotak kosong, itu berarti ada aspirasi yang merasa tidak terwakili. Ketika 37 persen memilih tidak datang ke TPS, itu berarti ada apatisme atau kekecewaan yang tidak boleh diabaikan.
Dalam satu tahun perjalanan pemerintahan hasil Pilkada tersebut, publik mulai menilai bahwa sejumlah program pemerintah “calon tunggal” berjalan terseok-seok dan belum sepenuhnya mendapatkan apresiasi luas.
Dukungan politik yang tidak solid di tingkat akar rumput menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan agenda pembangunan. Ini yang sangat terlihat saat ini.
Harus dicatat bahwa gerakan kotak kosong di Tubaba adalah cermin bahwa masyarakat tidak lagi pasif. Mereka mampu mengartikulasikan kritik melalui mekanisme konstitusional yang tersedia. Ini adalah bentuk pendidikan politik yang tumbuh dari bawah.
Ke depan, partai politik harus melakukan introspeksi serius. Demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar prosedur administratif lima tahunan. Namun harus menjadi ruang kompetisi gagasan, integritas, dan rekam jejak.
Satu tahun pasca-Pilkada 2024, pelajaran terpenting bagi Tubaba adalah bahwa rakyat membutuhkan pilihan yang nyata. Gerakan kotak kosong akan selalu menjadi simbol perlawanan dan ini bukan karena rakyat anti-pemimpin, tetapi karena rakyat ingin demokrasi yang sesungguhnya.
