JAKARTA, Infosos.id – Drama kebingungan pemerintah dimulai lagi. Kali ini korbannya adalah ribuan anak muda yang sudah terlanjur bangga direkrut jadi Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Setelah sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M. Qodari, dengan gagah mengumumkan bahwa Manajer Kopdes akan berstatus Pegawai BUMN dengan kontrak PKWT 2 tahun, lengkap dengan kebanggaan gaji BUMN, kini Danantara cuci tangan.
Chief Operating Officer Danantara yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, mendadak membantah.
Menurut Dony, para manajer itu tidak otomatis jadi pegawai BUMN. Mereka hanya akan ditempatkan dalam skema pembinaan selama dua tahun di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Bahasa halusnya pembinaan. Bahasa kasarnya status tidak jelas, hanya dititipkan.
Biayanya memang ditanggung pemerintah, pembinaannya lewat Agrinas. Tapi pertanyaan paling penting justru tidak dijawab. Siapa pemberi kerja resminya? Berapa gajinya? Bagaimana BPJS dan perlindungan kerjanya? Kalau dipecat sepihak, mau mengadu ke siapa?
PEMERINTAH NGOMONG A, BUMN NGOMONG B
Inilah potret buruknya koordinasi pemerintahan Prabowo. Satu pejabat istana bilang A untuk pencitraan Kopdes dikelola profesional oleh pegawai BUMN. Satu pejabat Danantara bilang B untuk menyelamatkan diri dari beban keuangan dan beban hukum.
Yang jadi korban siapa? Ribuan calon manajer yang sudah ikut seleksi berbulan-bulan, sudah ikut pelatihan, sudah resign dari kerjaan lamanya karena mengira akan jadi pegawai BUMN.
Sekarang statusnya digantung. Disebut manajer, tapi bukan pemilik koperasi. Disebut pegawai BUMN, tapi dibantah oleh BUMN-nya sendiri. Disebut dibina, tapi tidak tahu dibina jadi apa.
Jika memang hanya skema penugasan dua tahun, kenapa sejak awal dijanjikan status pegawai BUMN? Jika memang hanya pembinaan Agrinas, kenapa harus membawa-bawa nama Danantara dan BUMN?
Pemerintah tidak bisa terus menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai proyek mercusuar pencitraan tanpa kejelasan regulasi. Ini bukan soal koperasi, ini soal nasib ribuan kepala keluarga.
Jangan sampai program yang katanya untuk memerah-putihkan desa, justru mem-PHP-kan pemuda desa.
Terbitkan satu penjelasan resmi yang seragam! Jangan biarkan Qodari ngomong ke utara, Dony ngomong ke selatan, sementara rakyat di bawah bingung mau percaya yang mana.
