Bandar Lampung, infosos.id – Masalah kota Bandar Lampung bukan tidak ada uang. Masalahnya adalah uang itu dibelanjakan untuk siapa.
“Kita sering mendengar APBD Bandar Lampung defisit, tapi setiap tahun kita juga membaca berita yang sama, hibah miliaran untuk APH, untuk perguruan tinggi. Sementara di sisi lain, kita melihat dengan mata kepala sendiri plafon SD negeri ambruk, meja belajar keropos, jalan-jalan berlobang seperti kubangan kerbau,” demikian paparan Junaidi Farhan, Ketua LSM InfoSOS Indonesia, Selasa (22/9/2026)
Masih menurut bang Farhan, demikian ia biasa disapa dikalangan aktifis LSM dan Pers dalam sebuah diskusi ‘Ngopi Rakyat’ di Bandar Lampung.
“Ini bukan soal anti aparat atau anti kampus. Tugas negara memang mendukung mereka. Tapi pertanyaannya sederhana, mana yang lebih mendesak? Gedung Kejaksaan yang sudah bagus difasilitasi lagi, atau jalan-jalan yang berlubang?”.
Di sinilah letak persoalan urban yang paling mendasar di Bandar Lampung kebijakan yang belum berpihak kepada masyarakat bawah.
1. APBD Rasa Pencitraan
Kita bisa melihat polanya. Hibah Umroh gratis untuk tokoh masyarakat, marbot, atau kelompok tertentu, sesekali dipublikasikan saat bertemu pedagang keliling, jamaah masjid yang bertemu bunda Eva (Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana-red). Secara agama itu mulia, secara politik itu efektif untuk pencitraan. Tapi secara kebutuhan kota, apakah itu prioritas?
Warga tidak butuh Wali Kotanya berangkat umroh bersama di baliho besar. Warga butuh jalan depan rumahnya tidak banjir saat hujan 30 menit. Warga tidak butuh seremonial hibah ke lembaga vertikal yang anggarannya sudah ada dari APBN, warga butuh lampu jalan kampungnya hidup.
Ketika hibah untuk pencitraan lebih mudah cair daripada anggaran perbaikan jalan dan sekolah, maka kota ini sedang salah mengatur skala prioritas.
2. Kota Dibangun Untuk Foto, Bukan Untuk Fungsi
Sama seperti kasus Gedung UMKM yang tiba-tiba diajukan untuk HIPMI. Ini pola yang sama. Pemerintah lebih nyaman berfoto bersama organisasi pengusaha, organisasi elit, dan lembaga vertikal karena terlihat gagah dan punya akses.
Sementara yang riil menggerakkan ekonomi kota, yaitu pedagang kecil, tukang gorengan, penjual keripik pisang di Lapak UMKM, justru dipinggirkan. Mereka yang tidak punya akses ke ruang kekuasaan.
Padahal kota yang sehat itu bukan diukur dari berapa hibah yang diberikan ke institusi besar, tapi seberapa banyak warung kecil yang bisa bertahan hidup.
3. Anak Tiri Bernama Pelayanan Dasar
Inilah ironi urban di Bandar Lampung. Kita bangga dengan gedung-gedung baru dan acara-acara besar di pusat kota, tapi lupa: Masih banyak SD Negeri di pinggiran yang WC-nya tidak layak dan ruang kelasnya rusak. Jalan-jalan kota masih ditambal sulam, berlobang, dan menjadi penyebab kecelakaan harian ojol dan pelajar. Sampah masih menumpuk karena armada angkut dan TPA tidak ditambah.
“Kita sedang membangun etalase, tapi gudangnya berantakan”. Pungkas Farhan dalam diskusi.
Kembalikan APBD ke Rakyatnya, bukan bagi-bagi hibah ke lembaga vertikal atau perguruan tinggi. Jangan jadikan APBD sebagai aset memperkaya oknum pejabat yang mengelolanya.
Kritik ini bukan untuk membenci pemerintah. Justru karena kita mencintai kota ini.
Pemerintah harus berani melakukan audit rasa, tunda dulu semua hibah untuk lembaga vertikal yang sudah kaya dari APBN. Tunda dulu hibah yang berbau pencitraan. Alihkan 100% ke tiga hal saja selama dua tahun ke depan: Perbaiki SD rusak, muluskan jalan berlobang, dan bereskan drainase dan sampah.
Ukur keberhasilan Wali Kota bukan dari berapa spanduk ucapan terima kasih dari penerima hibah, tapi dari berapa anak SD yang tidak lagi belajar di bawah atap bocor.
Karena pada akhirnya, kota yang hebat bukan kota yang disegani Kejaksaan dan Kepolisian karena hibahnya besar, tapi kota yang dicintai warganya karena jalan dan sekolahnya beres.
