Infosos.id | Jakarta – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, secara terbuka menyampaikan bahwa pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Ia mengungkapkan, hampir seluruh partai politik memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang ikut menyiapkan dan menyalurkan MBG. Selain itu, institusi seperti Polri dan TNI juga turut ambil bagian dalam pengelolaan dapur tersebut.
Meski demikian, Nanik menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam program MBG tidak dilarang, selama tetap mengikuti standar dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, program ini bersifat terbuka bagi siapa saja yang ingin berkontribusi membantu pemenuhan gizi masyarakat.
“Siapa pun boleh terlibat mendukung MBG. Yang penting dapurnya dibangun sesuai standar. Jangan sampai dapur diklaim milik tokoh tertentu, tapi justru makanan yang dihasilkan bermasalah hingga menimbulkan keracunan,” ujar Nanik saat menjadi pembicara dalam acara Semangat Awal Tahun by IDN Times di kantor pusat IDN Times, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026) yang lalu.
Ia menambahkan, keterlibatan figur publik atau tokoh tertentu seharusnya justru menjadi jaminan mutu. Menurut Nanik, dapur yang dikelola oleh pihak-pihak berpengaruh harus memiliki kualitas lebih baik dan pengawasan yang ketat agar tidak mencederai tujuan program.
“Kalau pemilik atau pengelolanya tokoh, seharusnya kualitas dapurnya makin dijaga. Jangan sampai malah menimbulkan masalah,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Nanik juga mengonfirmasi kabar mengenai pengelolaan puluhan dapur MBG oleh Yasika Aulia, yang merupakan putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud. Ia menyebut telah memastikan langsung informasi tersebut kepada yang bersangkutan.
“Soal itu sudah saya klarifikasi langsung. Saya tanya ke Pak Yasir dan memang benar,” ungkap Nanik. Ia juga menegaskan bahwa hal tersebut telah disampaikan kepada media sebelumnya.
Meski mengakui bahwa setiap partai politik memiliki dapur MBG, Nanik mengatakan pihaknya tidak memiliki data rinci mengenai jumlah dapur yang dikelola oleh masing-masing partai. Menurutnya, pendataan tersebut bukan fokus utama BGN saat ini.
“Kami tidak mencatat secara detail berapa dapur yang dikelola tiap partai. Tapi memang faktanya semua partai punya dapur MBG,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat melakukan kunjungan ke daerah, dirinya kerap menanyakan langsung kepada kepala daerah atau koordinator wilayah terkait siapa pihak yang mengelola dapur MBG setempat.
“Biasanya kalau saya ke daerah, saya tanya ke bupati atau korwil, ‘Ini dapurnya siapa?’ Dari situ ketahuan pengelolanya,” kata Nanik.
Nanik menegaskan kembali bahwa yang terpenting dalam program MBG bukan siapa pengelolanya, melainkan kualitas, keamanan pangan, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat penerima. Selama standar terpenuhi dan tujuan gizi tercapai, keterlibatan berbagai pihak justru dinilai sebagai bentuk gotong royong nasional.
