JAKARTA, INFOSOS.ID – Ini bukan parkiran dealer mobil. Ini bukan pelabuhan. Ini adalah lahan hijau milik rakyat yang berubah menjadi lautan besi putih.
Ratusan mobil pikap dan truk operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih memenuhi lahan kosong di kawasan Nusa Kirana, Rorotan, Jakarta Utara. Dalam pantauan di lokasi pada Senin (16/11/2026), kendaraan-kendaraan berwarna putih itu berjajar dalam barisan panjang di atas lahan terbuka yang sebagian berupa tanah merah yang telah diratakan.
Dari pantauan udara, deretan kendaraan itu tersusun dalam kelompok-kelompok barisan dan memenuhi sejumlah bagian lahan, sementara area tengahnya masih menyisakan ruang terbuka yang cukup luas. Sebuah ekskavator juga tampak berada di lahan tersebut, meski sedang tidak beroperasi. Di lokasi terpasang papan bertuliskan tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Perumda Pembangunan Sarana Jaya, dan sejumlah pepohonan masih terlihat tumbuh di sekitar area tersebut.
Yang paling mencolok, kendaraan bermerek Tata Motors itu belum dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) di bagian depan maupun belakang. Mobil pikap dan truk berwarna putih tersebut tampak masih baru dengan tulisan Kopdes Merah Putih pada bagian bodinya.
Mereka datang, tapi tidak jalan. Mereka baru, tapi tidak dipakai. Mereka dibeli dengan uang rakyat, tapi ditumpuk di tanah merah.
Warga Rorotan: Ini Lahan Hijau, Bukan Parkiran Truk!
Salah seorang warga sekitar, Agung Wahyudi, mengatakan kendaraan-kendaraan itu baru terlihat beberapa hari terakhir.
“Baru beberapa hari ini. Keberadaan mobil-mobil ini baru beberapa hari, gitu,” kata Agung saat ditemui di Rorotan, Senin (16/11/2026).
Agung mempersoalkan penggunaan lahan itu sebagai tempat penampungan kendaraan Kopdes Merah Putih karena dinilai tidak sesuai peruntukannya. Menurut dia, lahan tersebut sebelumnya diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau. Lahan yang sama juga pernah diprotes warga karena dikabarkan menjadi depo kontainer dan tempat penampungan parkir.
“Sebelumnya pernah diprotes warga, sempat dilakukan demo. Karena ini kan peruntukannya untuk, lahan hijau, ya?” ujar dia.
“Jadi, kalau bisa, Gubernur, tolong dong turun tangan menanyakan bagaimana, kenapa ada bisa seperti ini, gitu,” kata dia.
Warga setempat mengungkapkan bahwa lahan tersebut seharusnya berfungsi sebagai Sarana Pelayanan Umum (SPU) atau jalur hijau, bukan sebagai tempat parkir kendaraan komersial. Warga pun berharap Pemprov DKI Jakarta selaku pemilik lahan segera turun tangan untuk menertibkan dan mengembalikan fungsi lahan tersebut sesuai peruntukannya.
Ketua RT 10 RW 012 setempat, Umar Hasan, mengaku baru mengetahui keberadaan kendaraan-kendaraan itu dari informasi warga sekitar. Menurut dia, kendaraan-kendaraan tersebut didatangkan ke lokasi secara bergantian oleh para sopir – dibawa, ditaruh, lalu kembali lagi mengambil unit berikutnya. Ia mengaku belum mengetahui armada itu nantinya akan didistribusikan ke Kopdes mana, dan menduga kendaraan tersebut bakal dipakai untuk mendukung operasional koperasi di berbagai wilayah.
Berdasarkan pantauan udara, ratusan truk tersebut terparkir rapi di lahan milik Pemprov DKI Jakarta yang berada di kawasan Nusa Kirana, Rorotan, pada Senin siang. Sejumlah orang tampak berjaga di sekitar lokasi dan menghampiri setiap orang yang mendekat.
Warga menyoroti potensi risiko mangkraknya aset-aset negara ini dan membandingkannya dengan kasus kendaraan operasional lainnya.
Bos Agrinas: “Engga Gatal Jangan Garuk”
Sampai Senin (16/11/2026), belum ada penjelasan resmi soal penempatan ratusan kendaraan itu. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota yang dimintai konfirmasi justru menjawab agar bertanya kepada media lain. Pemerintah Kota Jakarta Utara pun belum memberikan respons.
Saat ditanya soal kendaraan yang berderet di Rorotan, Joao menolak memberi tanggapan. Ia menyampaikan pernyataan itu kepada Katadata.co.id pada Senin (16/11).
“Urusan siapa, saya yang bikin pernyataan, engga gatal jangan garuk, ngapain saya urusin,” kata Joao.
Joao juga tidak menjawab pertanyaan mengenai waktu penyaluran kepada Kopdes Merah Putih. Pemandangan kendaraan di lahan Nusa Kirana pun belum disertai kepastian kapan unit-unit itu akan digunakan koperasi. Joao juga mengatakan belum memiliki data pasti mengenai jumlah truk yang telah tiba di Indonesia.
Bayangkan, Bos BUMN yang mengurus proyek Rp200 triliun, ditanya soal ratusan truk yang mangkrak di lahan milik Pemprov, jawabannya engga gatal jangan garuk.
Padahal, menurut laporan sejumlah media, kawasan Nusa Kirana menjadi tempat penampungan sementara kendaraan sebelum didistribusikan ke sejumlah wilayah untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih. Tapi kepastian jadwal pendistribusian serta wilayah penerima kendaraan belum sepenuhnya dijelaskan kepada publik.
Proyek Raksasa Rp200 Triliun: 160.000 Kendaraan, 1 Truk + 1 Pikap per Kopdes
Lalu, sebesar apa sebenarnya proyek ini Pada Maret 2026, Joao mengatakan Indonesia mengimpor 160 ribu truk untuk operasional Kopdes Merah Putih. Kendaraan tersebut berasal dari India, Cina, dan Jepang. Ia menjelaskan impor dipilih karena kendaraan dengan sistem penggerak empat roda atau 4×4 tidak diproduksi di Indonesia.
“Semua mobil yang ada di sini kan kalau 4×4 semuanya full impor. Tidak ada yang pembuatan lokal, tidak ada,” kata Joao.
Joao menyebut anggaran pengadaan kendaraan mencapai Rp200 triliun.
Rinciannya, menurut Agrinas:
- 35.000 unit pikap 4×4 dari Mahindra (Scorpio Pikap)
- 35.000 unit pikap 4×4 dari Tata Motors (Yodha Pikap)
- 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors (Ultra T.7)
- Ditambah dari Jepang: Mitsubishi 13.600 unit, Hino 10.000 unit, Isuzu 900 unit, dan dari China Foton 13.000 unit.
Total pengadaan awal yang diumumkan Februari 2026 adalah 105.000 unit dari India senilai Rp24,66 triliun. Kemudian total kebutuhan membengkak menjadi 160.000 unit, karena setiap Kopdes direncanakan menerima satu unit truk dan satu unit mobil pikap.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan: “Yang selesai dibangun 100 persen dari target yang ada, 3.135 sudah selesai dibangun. Itu sudah (mendapat kendaraan), bisa langsung dicek.”
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026, sebanyak 28.240 bangunan Kopdes Merah Putih telah rampung, sementara 7.392 lainnya masih dalam pembangunan.
Harga satu unit truk tersebut diperkirakan mencapai Rp450 juta. Artinya, jika ada 300 unit saja yang terparkir di Rorotan, nilai aset yang sedang dijemur di tanah merah itu sudah mencapai Rp135 miliar. Jika 500 unit, nilainya Rp225 miliar.
Dan itu baru di satu titik penampungan.
Sudah Disorot Sejak Awal: ICW, Pukat UGM, Kadin, DPR
Penumpukan di Rorotan ini bukan muncul dari ruang hampa. Sejak Februari 2026, proyek ini sudah disorot keras dari berbagai sisi:
ICW: Dugaan Rente Rp5,54 Triliun
Indonesian Corruption Watch (ICW) akan melaporkan dugaan potensi perburuan rente dalam proyek pengadaan 80 ribu mobil pikap untuk Kopdes Merah Putih kepada KPK.
Berdasarkan kajian ICW, terdapat dugaan selisih harga pengadaan kendaraan sebesar Rp61 juta hingga Rp69 juta per unit. Apabila dikalikan dengan target pengadaan sebanyak 80 ribu unit, potensi perburuan rente diperkirakan mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, mengatakan pihaknya tengah menyusun jadwal penyampaian laporan tersebut. ICW menilai pengawasan sejak tahap awal menjadi langkah penting agar program Kopdes Merah Putih tidak menjadi celah terjadinya praktik korupsi maupun pemborosan anggaran negara.
Pukat UGM: Minim Transparansi, Prosedur Gelap
Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai kebijakan impor 105 ribu pikap bermasalah dari sisi transparansi, akuntabilitas, hingga potensi risiko korupsi.
“Impor ini dilakukan tanpa transparansi kepada publik, tanpa ada transparansi kepada DPR, prosedurnya juga gelap,” kata Zaenur, Senin (9/3) di Kampus UGM.
Dalam skema yang beredar, kendaraan diimpor oleh BUMN, namun nantinya akan digunakan oleh koperasi yang secara kelembagaan bukan bagian dari pemerintah maupun BUMN.
“Koperasi Desa Merah Putih itu bukan BUMN dan bukan pemerintah, sehingga ada area abu-abu karena koperasi tidak tunduk pada prosedur pengadaan barang dan jasa seperti pemerintah,” ungkapnya.
Kadin: Batalkan Impor, Matikan Industri Dalam Negeri
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun dari India. Impor mobil dalam bentuk utuh (CBU) dinilai dapat mematikan industri otomotif di dalam negeri, tidak menggerakkan ekonomi, dan bertentangan dengan program industrialisasi.
“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin, Minggu (22/02/2026).
Agrinas beralasan impor diambil setelah negosiasi dengan produsen dalam negeri tidak mencapai kesepakatan, terutama terkait harga dan kemampuan produksi. Agrinas sudah mengundang Grup Astra, Isuzu, Mitsubishi Motors, hingga Hino Motors. Astra dkk disebut meminta pembelian per unit, sementara Agrinas menawarkan pembelian secara bulk agar diberi harga lebih ekonomis.
Isuzu disebut hanya sanggup memasok 900 unit, Toyota Hilux 800 unit periode April-Mei 2026, Mitsubishi L300 sekitar 750 unit per bulan, Hino awalnya hanya 120 unit per bulan sebelum akhirnya bisa ditingkatkan menjadi total 10 ribu unit setelah lobi dengan prinsipal di Jepang.
Agrinas mengklaim kebijakan impor tersebut menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp46,5 triliun.
Di Lapangan: Truk Kopdes Dipakai Angkut Pertalite, Sawit, Semen, Sound Horeg, jualan durian
Yang lebih memprihatinkan, di berbagai daerah, truk Kopdes Merah Putih sudah berulang kali muncul dalam aktivitas di luar fungsi distribusi logistik dan kebutuhan pokok:
– Sukabumi, 11 Oktober 2026: Polres Sukabumi menyita sebuah truk berlogo Kopdes Merah Putih yang mengangkut lebih dari 100 jeriken Pertalite bersubsidi di Kecamatan Cisolok. Kendaraan jenis Hino 300 itu masih menggunakan pelat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan kini menjadi barang bukti dalam penyidikan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
– Langkat, 2 November 2026: Truk berlogo Kopdes Merah Putih Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok, terlihat mengangkut semen dari panglong milik Kepala Desa Eriadi Sembiring untuk pembangunan ruko miliknya sendiri. Warga menduga truk sering digunakan untuk usaha panglong milik Kades.
– Sumatera: Sebuah truk berlogo Kopdes Merah Putih viral setelah terekam mengangkut bibit dan tandan buah segar kelapa sawit di tengah kabut asap kebakaran hutan. Dan di Kabupaten Pringsewu warga memviralkan kendaraan kopdes untuk jualan durian
– Solo: Kendaraan berlogo KDMP pernah terekam berada di area parkir Solo Paragon Mall.
– Media sosial: Sejumlah video memperlihatkan armada berlogo KDMP digunakan mengangkut sound system horeg, tebu, material bangunan, jualan durian, hingga barang bekas.
Program Kopdes Merah Putih sendiri digadang-gadang menggerakkan ekonomi desa dan kelurahan melalui distribusi kebutuhan pokok, penyerapan hasil pertanian, layanan logistik, serta pengembangan usaha masyarakat. Pemerintah menyiapkan dukungan pembiayaan program tersebut sebesar Rp83 triliun melalui skema yang melibatkan perbankan milik negara.
Namun di Rorotan, yang lebih dulu dirasakan warga adalah lahan hijau mereka yang berubah menjadi parkiran raksasa – tanpa penjelasan siapa yang mengelola dan sampai kapan kendaraan-kendaraan itu akan menumpuk di sana.
Pertanyaan yang Harus Dijawab, Bukan Dihindari
Rorotan bukan sekadar soal parkiran. Rorotan adalah cermin dari masalah besar proyek ini:
1. Kenapa ratusan truk menumpuk di Rorotan, bukan di desa-desa yang sudah rampung bangunannya? Jika 28.240 bangunan Kopdes sudah rampung per 14 Oktober 2026, kenapa distribusi masih tersendat hingga November?
2. Siapa yang memberi izin memakai lahan milik Pemprov DKI cq Sarana Jaya yang peruntukannya SPU/jalur hijau? Apakah ada sewa? Ada MoU? Ada kompensasi untuk warga? Atau main taruh saja?
3. Berapa jumlah pasti kendaraan yang sudah tiba di Indonesia? Bos Agrinas sendiri mengaku belum memiliki data pasti. Bagaimana mungkin proyek Rp200 triliun tidak punya data pasti jumlah barang yang sudah datang?
4. Kapan jadwal distribusi yang pasti, ke Kopdes mana saja, dengan mekanisme serah terima seperti apa? Warga dan pengelola Kopdes berhak tahu, bukan hanya disuruh menunggu.
5. Siapa yang menjaga dan menanggung risiko kerusakan, kehilangan, dan penyusutan nilai ratusan kendaraan yang dijemur di tanah merah tanpa atap, tanpa gudang, tanpa TNKB? Jika cat pudar, ban kempes, aki soak, mesin berkarat karena hujan-panas, siapa yang rugi? Negara.
6. Bagaimana pengawasan penggunaan truk agar tidak dipakai untuk angkut Pertalite, sawit, semen pribadi, dan sound horeg? Jika di Rorotan saja pengelolaannya tidak transparan, bagaimana di 80.000 desa?
Program Kopdes Merah Putih adalah program mulia. Tidak ada yang menolak gagasan memperkuat ekonomi desa. Tapi program mulia tidak boleh dijalankan dengan cara yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak menghormati warga.
Warga Rorotan hanya minta satu hal sederhana: kembalikan fungsi lahan hijau mereka, dan jelaskan kenapa truk-truk itu ada di sana.
Jika Gubernur DKI Jakarta, Pemkot Jakarta Utara, Kementerian Koperasi, dan PT Agrinas tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana itu, maka wajar jika publik bertanya: apakah ratusan truk di Rorotan ini adalah bukti bahwa program Rp200 triliun ini sedang mangkrak di lapangan, sebelum sempat sampai ke desa?
Dan jika Bos Agrinas masih menjawab “engga gatal jangan garuk”, maka yang gatal bukan lagi soal parkiran. Yang gatal adalah kepercayaan publik terhadap proyek terbesar untuk desa dalam sejarah Indonesia ini.













