Example floating
Example floating
BeritaNasional

DPR KEMBALI SIDANG, GIBRAN DI UJUNG TANDUK: MK dan MA Sudah Bicara, Sekarang Giliran DPR Berani atau Pengecut?

×

DPR KEMBALI SIDANG, GIBRAN DI UJUNG TANDUK: MK dan MA Sudah Bicara, Sekarang Giliran DPR Berani atau Pengecut?

Sebarkan artikel ini
Ketua DPR RI, Puan Maharani membuka Sidang Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (10/11/2026)

JAKARTA, INFOSOS.ID – Setelah sebulan reses, DPR RI kembali menggelar Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (10/11) pukul 10.30 WIB.

Tapi sidang kali ini bukan sidang biasa. Di luar gedung, di jalanan, dan di ruang publik, satu desakan menguat dan tak bisa lagi dibungkam: pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pemicunya bukan lagi sekadar opini, bukan lagi gosip media sosial. Pemicunya adalah dua putusan lembaga peradilan tertinggi di negeri ini: Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Dua Putusan yang Mengguncang Legitimasi Wapres

Pada 30 Oktober, MA mengabulkan gugatan terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan surat keterangan yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2024 itu tidak sah.

Sebelumnya, pada 6 Oktober, melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara dengan pendidikan minimal SMA sebagaimana dipersyaratkan UU Pemilu.

BACA JUGA :  Maidi Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK Terkait Proyek CSR

Dua lembaga sudah bicara. Fakta yuridisnya sudah terang. Yang belum jelas adalah: apakah DPR punya nyali untuk menindaklanjutinya?

Memang, MK juga menegaskan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum, dan temuannya tidak dapat dijadikan dasar untuk langsung membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran. Tapi itu soal prosedur, bukan soal substansi fakta.

Fakta bahwa dokumen penyetaraan dinyatakan tidak sah oleh MA tidak bisa dihapus dengan dalih prosedural.

Gibran Masih Membantah

Gibran sendiri berulang kali membantah. Ia beralasan tidak mungkin bisa kuliah kalau tidak lulus SMA, dan menyatakan siap membuka dokumen pendidikannya kepada publik.

Pertanyaannya: kalau memang siap dibuka, kenapa sampai hari ini publik hanya disuguhi pernyataan, bukan dokumen yang dibuka terang-terangan? Kalau memang sah, kenapa MA sampai membatalkannya?

Parlemen Mulai Bergerak, Tapi Masih Setengah Hati

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui aspirasi itu sudah masuk dari berbagai organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi.

BACA JUGA :  KETUA KPK SENTIL MENTERI NUSRON: Orang Kepercayaanmu Sudah 4 Ditahan, Uang OTT Rp106,3 Miliar. Jangan Alasan Sibuk Lagi, Hadir Besok 

“Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco, Senin (9/11).

Sejumlah partai kini mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah konstitusional:

PKS secara terbuka mendorong Gibran mundur. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menilai pengunduran diri adalah langkah bijaksana. Jika tidak mundur, PKS mendukung Hak Menyatakan Pendapat.

“Keputusan MK dan MA jelas dan tegas. Fakta yuridis jelas. Sekarang proses politis. Wajib ditindaklanjuti DPR,” tegas Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

PDIP lewat Ketua DPP Andreas Hugo Parera mendesak Gibran mundur atau hadapi pemakzulan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya menerima aspirasi masyarakat dan telah menjalin komunikasi dengan fraksi lain.

Golkar lewat Ahmad Doli Kurnia menyebut Hak Menyatakan Pendapat lebih tepat daripada interpelasi atau angket, karena kedua lembaga peradilan sudah mengeluarkan putusan.

PKB lewat Muhammad Khozin menekankan kepastian hukum harus diutamakan, bukan kalkulasi politik.

BACA JUGA :  Viral Dijuluki Bos MBG Lampung, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Dihujani Kritik Netizen

NasDem lewat Surya Paloh menyatakan pemakzulan dapat ditempuh jika semua syarat konstitusional terpenuhi dan tidak ada alternatif lain. Ia juga prihatin karena polemik ini terjadi saat pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan sekitar dua tahun.

Rakyat Sudah Bergerak Duluan

Di luar parlemen, rakyat sudah lebih dulu bersuara. Aliansi Rakyat Menggugat menggelar demonstrasi di depan Istana Wakil Presiden pada Senin (9/11).

Sebelumnya, pada 4 November, sejumlah aktivis dan tokoh Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto Gibran dari ruang Badan Anggaran DPRD DIY sebagai simbol tuntutan pemakzulan.

Rakyat sudah bergerak. Putusan pengadilan sudah ada. Tinggal DPR: apakah akan menjadi wakil rakyat yang berani menegakkan konstitusi, atau sekadar menjadi stempel kekuasaan yang pura-pura tidak mendengar?

Ketua DPR Puan Maharani dijadwalkan menyampaikan pidato pembukaan paripurna. Tapi publik tidak butuh pidato seremonial. Publik butuh jawaban: apakah usulan pemakzulan Gibran akan dibahas, atau kembali dikubur di bawah meja rapat?

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *