Example floating
Example floating
Opini

Rakyat Kecil, Pajak, dan Kekayaan Negeri yang Entah ke Mana

×

Rakyat Kecil, Pajak, dan Kekayaan Negeri yang Entah ke Mana

Sebarkan artikel ini
Gambar ilustrasi penulis: Yoseph Heriyanto

Oleh Yoseph Heriyanto

INFOSOS.ID |“Ketika negara mencari tambahan penerimaan dari rakyat, siapa yang bertanggung jawab memastikan kekayaan alam menyejahterakan pemilik kedaulatannya?”

Bayangkan seorang pemilik warung kecil sedang menikmati secangkir kopi di depan tempat usahanya. Pagi itu ia membaca berita tentang pernyataan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, yang menyebut Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara dalam jumlah besar karena masih banyak aktivitas ekonomi yang belum tercatat.

Ia tidak terlalu memahami istilah rasio pajak, tax base, atau optimalisasi penerimaan negara. Yang ia tahu, warungnya setiap hari harus menghasilkan uang untuk membeli beras, minyak goreng, telur, membayar listrik, dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ia kemudian membaca bahwa tukang cukur, tukang pijat, warteg, hingga salon kecantikan disebut sebagai contoh aktivitas ekonomi yang belum seluruhnya tercatat dalam sistem perpajakan.

Ia mengernyit. “Jadi, sekarang warung kecil seperti saya juga sedang dicari untuk menambah uang negara?”

Pertanyaan sederhana itu mungkin terdengar sepele. Tetapi di baliknya ada persoalan yang jauh lebih besar tentang hubungan negara dan rakyat. Negara memang membutuhkan uang. Tidak ada yang menyangkal itu. Jalan harus dibangun, sekolah harus beroperasi, rumah sakit harus melayani masyarakat, guru harus menerima gaji, dan berbagai kebutuhan pemerintahan harus dibiayai. Rakyat juga memahami bahwa pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi untuk membiayai kehidupan bersama.

Tetapi rakyat juga punya pertanyaan.

Mengapa ketika negara membutuhkan tambahan penerimaan, yang pertama kali terdengar adalah bagaimana memperluas pungutan pajak? Mengapa tidak terdengar dengan kekuatan yang sama tentang bagaimana negara mengoptimalkan kekayaan alam yang selama ini dikelola?

Indonesia bukan negeri miskin sumber daya alam. Kita memiliki tambang emas, nikel, tembaga, batu bara, minyak, dan gas. Kita memiliki hutan, perkebunan, laut yang luas, serta tanah yang mampu menghasilkan pangan.

BACA JUGA :  QUO VADIS: Satu Tahun Pasangan "NONA" Memimpin Tubaba

Namun, ketika berbicara tentang pembiayaan negara, pajak justru menjadi sumber yang sangat dominan.

Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 menunjukkan bahwa sekitar 80,22 persen pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan. Artinya, sebagian besar uang yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan membiayai pembangunan berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha yang dipungut melalui sistem perpajakan.

Lalu, ke mana kekayaan alam kita?

Tentu negara memperoleh penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam. Ada royalti, bagi hasil, pajak perusahaan, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Tetapi persoalannya bukan sekadar apakah uang itu masuk ke kas negara. Persoalannya adalah seberapa besar manfaatnya kembali kepada masyarakat.

Seorang petani mungkin tidak memahami bagaimana pemerintah menghitung pendapatan negara dari pertambangan. Tetapi ia memahami betul bahwa harga pupuk mahal, harga gabah tidak selalu menguntungkan, dan tanah yang dikerjakannya belum tentu mampu menjamin kehidupan keluarganya.

Seorang nelayan mungkin tidak membaca laporan penerimaan negara dari sektor kelautan. Tetapi ia tahu bahwa untuk mendapatkan ikan, ia harus melaut semakin jauh dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan mungkin tidak memahami perhitungan royalti dan bagi hasil. Tetapi mereka tahu ketika sungai berubah keruh, udara dipenuhi debu, dan tanah yang dahulu menjadi sumber penghidupan mulai kehilangan fungsinya.

Mereka tidak sedang meminta kekayaan alam dibagikan secara cuma-cuma. Mereka hanya ingin menikmati manfaat dari kekayaan yang selama ini dikelola atas nama negara.

Di sinilah persoalan menjadi menarik.

Ketika Hashim Djojohadikusumo berbicara tentang potensi penerimaan pajak yang belum tergarap, dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan struktur pendapatan negara, masyarakat seharusnya tidak hanya diajak membicarakan bagaimana negara memperoleh uang lebih banyak. Masyarakat juga perlu diajak mempertanyakan bagaimana negara menggunakan seluruh kekayaan yang sudah dimilikinya.

BACA JUGA :  NEGARA DITELANJANGI YAYASAN ILEGAL, HIBAH RATUSAN JUTA MENGALIR DERAS KE SMA SIGER BANDAR LAMPUNG

Sebab, rakyat bukan hanya pembayar pajak. Mereka juga pemilik kedaulatan. Konstitusi kita sudah menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Kalimat itu sederhana. Bahkan seorang pemilik warung yang tidak pernah membaca buku ekonomi pun bisa memahaminya. Jika kekayaan alam digunakan untuk kemakmuran rakyat, mengapa masih begitu banyak rakyat yang hidup di tengah kekayaan itu tanpa benar-benar merasakan kemakmurannya?

Kita tentu tidak bisa serta-merta membandingkan Indonesia dengan Qatar atau Brunei yang tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi kepada warganya. Struktur ekonomi, jumlah penduduk, dan sumber penerimaan kedua negara tersebut berbeda jauh dengan Indonesia. Namun, pengalaman negara-negara itu memberikan satu pelajaran penting: kekayaan alam dapat menjadi sumber pembiayaan negara yang sangat besar apabila dikelola secara optimal.

Norwegia bahkan memberikan contoh yang berbeda. Negara itu tetap memungut pajak, tetapi juga mengelola hasil minyak dan gas melalui dana kekayaan negara untuk kepentingan jangka panjang, termasuk generasi mendatang.

Jadi, persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya pajak. Persoalannya adalah bagaimana negara mengelola seluruh sumber kekayaannya dan memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat.

Mungkin sudah waktunya negara tidak hanya menghitung berapa banyak uang yang belum dipungut dari rakyat. Negara juga harus menghitung berapa banyak kekayaan alam yang belum memberikan manfaat optimal bagi rakyat.

Jangan hanya mencari potensi pajak dari warung kecil, tetapi lupa mengevaluasi keuntungan besar dari eksploitasi sumber daya alam. Jangan hanya menuntut kepatuhan masyarakat, tetapi lupa membuktikan bahwa negara juga bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan bersama.

BACA JUGA :  Negara Lupa Tanggung Jawab Konstitusional Terhadap Kaum Marjinal

Tentu saja, optimalisasi penerimaan negara harus berlaku adil. Perusahaan besar, pemegang konsesi pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pelaku usaha lainnya juga harus memenuhi kewajiban perpajakan serta kewajiban pengelolaan lingkungan. Negara harus memastikan tidak ada kebocoran penerimaan, penghindaran pajak, manipulasi pelaporan, atau penyalahgunaan kekayaan publik yang merugikan kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, rakyat tidak sedang meminta negara membebaskan mereka dari kewajiban. Mereka hanya ingin kewajiban itu berjalan beriringan dengan hak yang semestinya mereka terima.

Sebab, ada sesuatu yang terasa tidak adil ketika rakyat terus diminta menyisihkan uang untuk membiayai negara, sementara kekayaan alam yang diwariskan bumi Indonesia belum sepenuhnya mampu menjamin kesejahteraan mereka.

Seorang pemilik warung tadi mungkin tidak akan pernah memahami bagaimana APBN disusun. Ia juga tidak akan sibuk menghitung berapa persen penerimaan negara berasal dari pajak atau berapa triliun rupiah yang diperoleh dari sektor pertambangan.

Tetapi ia tahu bagaimana rasanya mencari uang setiap hari. Ia tahu bagaimana sulitnya mempertahankan usaha kecil di tengah kenaikan harga kebutuhan. Ia tahu bahwa setiap rupiah yang diperolehnya berasal dari kerja keras.

Karena itu, ketika negara meminta kontribusi lebih besar, ia sesungguhnya hanya ingin satu hal: negara juga menunjukkan kesungguhan yang sama dalam mengurus kesejahteraan rakyat.

Jangan sampai rakyat terus menjadi sumber penerimaan negara, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi tujuan utama dari pengelolaan kekayaan bangsa.

Sebab, jika rakyat sudah ikut membiayai negara dengan pajaknya, kapan negara benar-benar memastikan kekayaan alam Indonesia membiayai kemakmuran rakyatnya?

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *