Example floating
Example floating
BeritaDaerahLiputan KhususMarjinalUrban

UNIKNYA KEBIJAKAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG: Kasih Hibah Bangun Gedung APH, Hibah Ormas, Hibah Kampus, Bagi Umroh Sesuka Hati. Tapi Bangun Jalan Dan Drainase Ngutang

×

UNIKNYA KEBIJAKAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG: Kasih Hibah Bangun Gedung APH, Hibah Ormas, Hibah Kampus, Bagi Umroh Sesuka Hati. Tapi Bangun Jalan Dan Drainase Ngutang

Sebarkan artikel ini
Gambar: Walikota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana dengan latar belakang pembangunan gedung Kejati Lampung dan Peningkatan Jalan Rigid.

BANDAR LAMPUNG, INFOSOS.ID – Jika APBD Kota Bandar Lampung adalah dompet rakyat, maka pertanyaan paling pedas hari ini adalah kenapa dompet itu begitu mudah dibuka untuk gedung aparat, ormas, kampus, dan umroh, tapi begitu sulit dibuka untuk jalan dan drainase yang setiap hujan membuat warga kebanjiran?

Ini bukan fitnah. Ini adalah rangkaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kritik PUSKAP, LIDIK- JARKOT, INFOSOS INDONESIA, mahasiswa, dan data APBD sendiri yang selama ini berserakan di berbagai media, tapi belum pernah dirangkai menjadi satu cerita utuh.

Dan ceritanya, sungguh membuat warga Bandar Lampung harus mengelus dada.

Hibah Gedung APH: Rp60 Miliar Untuk Kejati, Rp24,3 Miliar Untuk Polresta, Ditambah Tanah PDAM Way Rilau Untuk Rupbasan Kejari 

Berdasarkan dokumen Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang bersumber dari hibah Pemkot Bandar Lampung dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dialokasikan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15 miliar, sedangkan tahap kedua direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 senilai Rp45 miliar. Dengan demikian, total hibah yang disiapkan mencapai Rp60 miliar.

Kepala Dinas PU Dedi Sutioso pernah menjelaskan bahwa anggaran tersebut dikerjakan secara bertahap, yakni Rp15 miliar pada 2025 dan Rp45 miliar pada 2026.

Tidak berhenti di Kejati. Ada juga anggaran sekitar Rp24,3 miliar untuk pembangunan fasilitas Polresta Bandar Lampung, yakni Gedung Satlantas dan Satintelkam.

PUSKAP memperkirakan akumulasi hibah untuk kebutuhan aparat penegak hukum (APH) mencapai Rp92 miliar hingga Rp100 miliar.

Sementara versi LIDIK- JARKOT yang dihimpun dari nilai kontrak, pembangunan Gedung Kejati mencapai sekitar Rp58,92 miliar berdasarkan nilai dua kontrak pekerjaan yang teridentifikasi, sementara pembangunan fasilitas Satlantas dan Satintelkam Polresta disebut mencapai sekitar Rp24,3 miliar. Jika kedua angka tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai sekitar Rp83,22 miliar. Angka ini, menurut LIDIK sendiri, masih perlu dicocokkan dengan dokumen APBD, kontrak dan realisasi resmi.

Dan masih ada lagi yang lebih gawat: hibah tanah.

Sejak pertengahan September 2026 lalu tengah dibangun Gedung Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Jl. Pangeran Emir M Noer, Sumur Putri, Telukbetung. Groundbreakingnya dilaksanakan pada hari Rabu, 16 September 2026, dihadiri Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, Wakajati Lampung, dan Kajari Bandar Lampung beserta jajaran.

Masalahnya, tanah itu disebut sebagai tanah milik PDAM Way Rilau yang dihibahkan oleh Walikota Eva Dwiana kepada Kejari Bandar Lampung. Bangunan Gedung Rupbasan – didanai APBD Kota Bandar Lampung tahun 2026. Lokasinya di seberang kantor PDAM Way Rilau, bahkan mengambil halaman parkir pegawai.

PUSKAP menilai ini salah kaprah. Berdasarkan ketentuan hukum, tanah yang berstatus sebagai aset PDAM Way Rilau merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

“Karena status hukumnya dipisahkan, tanah tersebut bukan lagi barang milik daerah (BMD) langsung, yang bisa serta merta dihibahkan oleh pemkot tanpa mekanisme korporasi dan regulasi BUMD. Dalam konteks ini, saya menilai Walikota Eva Dwiana telah salah kaprah,” kata pengamat politik pemerintahan dari PUSKAP Wilayah Lampung, Gunawan Handoko, Sabtu malam, 16 Oktober 2026.

Menurut Gunawan, merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, maka mekanisme yang mestinya ditempuh adalah: tanah PDAM wajib dinilai oleh tim penilai independen, Pemkot harus memberikan ganti rugi berupa uang tunai atau tanah pengganti yang nilainya setara kepada PDAM, penurunan modal harus diputuskan dalam RUPS, dan Pemkot serta DPRD harus merevisi Perda Penyertaan Modal PDAM. Setelah resmi kembali menjadi BMD, pemkot baru dapat melakukan proses hibah tanah tersebut kepada Kejari secara sah.

Pertanyaannya: apakah semua mekanisme itu sudah ditempuh? Sampai hari ini, publik belum pernah melihat dokumen appraisal, RUPS, dan revisi Perda-nya dibuka secara transparan.

Lebih parah lagi, BPK menemukan kelebihan pembayaran pada dua proyek hibah ini senilai total Rp934.360.826,33. Dua proyek tersebut yakni pembangunan Gedung Kejati Lampung senilai Rp14,8 miliar serta pembangunan Gedung Satlantas dan Satintelkam Polresta Bandar Lampung Tahap 2 senilai Rp21,6 miliar. Kontraktor akhirnya menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah pada 21 Mei 2026.

BPK juga menemukan kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi besi tulangan dan mutu beton, hingga denda keterlambatan. Itu menunjukkan pengawasan Dinas PU sangat lemah.

LSM InfoSOS Indonesia melalui Ketuanya Junaidi Farhan,  menegaskan: pemberian dana hibah dari APBD kepada instansi vertikal pada dasarnya memiliki aturan ketat, bahkan KPK telah menegaskan larangannya dalam banyak pedoman dan surat edaran.

” KPK secara konsisten menegaskan bahwa dana hibah dari APBD pada prinsipnya diperuntukkan bagi badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berdomisili dan berkedudukan di daerah bersangkutan. Instansi vertikal adalah bagian dari Pemerintah Pusat yang sudah menerima alokasi anggaran dari APBN, sehingga pemberian hibah kepadanya berisiko tumpang tindih dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.”

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Anggaran juga meminta kepala daerah lebih selektif dalam memberikan hibah kepada kementerian, lembaga, maupun instansi vertikal.

BACA JUGA :  Air Mata Sang Wali Kota Bandar Lampung Untuk Siapa?

Tapi di Bandar Lampung, selektif itu justru dibalik, untuk APH, uangnya ada. Untuk jalan rakyat, uangnya ngutang.

Hibah Kampus: Rp50 Miliar Untuk Unila, Rp75 Miliar Untuk UIN-RIL, Sementara Beasiswa Mahasiswa Ditentukan Walikota Sesuka Hati.

Kritik terhadap hibah kampus tidak kalah pedas.

Disebutkan dalam pemberitaan, hibah sebelumnya sebesar Rp50 miliar untuk fasilitas kesehatan Unila, Rp75 miliar untuk UIN Raden Intan Lampung, serta hibah tanah dan pembangunan untuk Polda dan Polresta, tidak bisa dijadikan pembenaran.

Artinya, pola hibah besar ke lembaga vertikal dan perguruan tinggi sudah berulang, bukan sekali.

Ironisnya, di saat hibah puluhan miliar mengalir ke institusi, bantuan beasiswa untuk mahasiswa justru ditemukan BPK bermasalah serius.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2025, BPK mencatat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung menganggarkan belanja beasiswa sebesar Rp14,53 miliar. Dari jumlah tersebut, terealisasi Rp11,43 miliar atau 78,73%.

Anggaran itu digunakan untuk bantuan beasiswa siswa SMP kurang mampu sebesar Rp2,84 miliar, siswa SMA/SMK dan perguruan tinggi kurang mampu Rp8,09 miliar, serta beasiswa perguruan tinggi sebesar Rp494,7 juta.

BPK mengungkapkan, selama tahun 2025 Pemkot Bandar Lampung menetapkan 16 penerima beasiswa perguruan tinggi melalui lima Surat Keputusan Walikota dengan total nilai Rp494,7 juta.

Hasil konfirmasi kepada 16 penerima beasiswa diketahui hanya satu orang yang memperoleh beasiswa karena memiliki prestasi sebagai peraih medali emas PON XXI. Sementara 15 penerima lainnya tidak memiliki prestasi tertentu maupun surat keterangan tidak mampu.

BPK juga menemukan tidak adanya standar besaran nilai beasiswa. Nominal bantuan yang diterima masing-masing mahasiswa berbeda-beda tanpa dasar perhitungan yang jelas. Bahkan, terdapat empat mahasiswa program sarjana (S1) yang memperoleh beasiswa hingga semester 12, melebihi masa studi normal delapan semester. Sedangkan temuan lain menunjukkan seorang penerima beasiswa program magister (S2) menerima bantuan sebesar Rp49 juta dengan asumsi masa studi tujuh semester.

BPK menemukan tidak adanya kertas kerja verifikasi baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun Disdikbud.

Dan yang paling menohok: BPK menemukan tidak adanya pedoman teknis, kriteria penerima yang tidak jelas, hingga penetapan penerima beasiswa perguruan tinggi yang dilakukan secara langsung oleh Walikota Eva Dwiana.

Ini yang dimaksud warga dengan kalimat: “kasih hibah sesuka hati.”

Untuk gedung Kejati, ada kontrak Rp60 miliar. Untuk beasiswa mahasiswa, tidak ada pedoman teknis, tidak ada kriteria jelas, tidak ada verifikasi. Penetapannya langsung oleh Walikota.

Bagaimana mungkin APBD yang katanya untuk rakyat, penyalurannya justru tanpa aturan main yang jelas?

Hibah Ormas/ LSM: Dibagikan Diruang Rapat Walikota, Diberi Saat Pidato, Tanpa Daftar Transparan 

Pola yang sama juga terlihat pada hibah ormas/ LSM

Situs resmi Pemkot Bandar Lampung mencatat: Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana memimpin audiensi dan sekaligus memberikan penyerahan dana bantuan hibah kepada lembaga ormas oleh Walikota Bandar Lampung di ruang rapat Walikota Bandar Lampung, Jumat (06/09/2024).

Menghadiri acara Musda dan Pelantikan LPM Provinsi Lampung, Walikota Eva Dwiana diatas mimbar pidato mengucurkan hibah Rp1,5 Miliar. Rabu (21/10/2026)

Tidak ada daftar lengkap yang dibuka ke publik, ormas mana saja yang menerima, berapa nilainya masing-masing, apa proposalnya, apa laporan pertanggungjawabannya, apa outputnya untuk masyarakat.

Padahal, hibah ormas adalah salah satu pos yang paling rawan dijadikan alat politik. Ormas yang dekat dengan kekuasaan dapat hibah besar. Ormas yang kritis, dapat nol. Ormas yang tidak pernah ada kegiatannya, tiba-tiba dapat hibah.

Sampai hari ini, Pemkot belum pernah membuka secara utuh daftar penerima hibah ormas/LSM per tahun, lengkap dengan NPHD, proposal, dan LPJ-nya.

Jika hibah ormas memang untuk pemberdayaan masyarakat, kenapa daftarnya harus disembunyikan?

Bagi-bagi Umroh: Rp20 Miliar Untuk 625 Orang, Lewat Undian, Lewat Kebijakan, Lewat Sesuka Hati.

Program umroh gratis Pemkot Bandar Lampung memang sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Dan secara niat, program ini mulia, memberangkatkan warga kurang mampu ke Tanah Suci.

Tapi cara dan biayanya yang membuat publik bertanya-tanya.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana melepas 625 jemaah umrah untuk diberangkatkan ke Tanah Suci, di Aula Semergou, Sabtu, 6 April 2024. Keberangkatan para jemaah yang dimulai pada pertengahan April 2024 mendatang dan terbagi dalam 16 kloter, ini menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung.

“Semua jemaah yang diberangkatkan umrah menggunakan APBD. Jadi jemaah ini tidak dipungut biaya alias gratis,” kata Wali Kota Eva Dwiana.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkot Bandar Lampung, Joni Asman, mengatakan bahwa keberangkatan 625 orang tersebut dimulai pada 17 April hingga kloter berakhir pada 6 Mei 2024. “Jemaah ini akan diberangkatkan oleh Biro Perjalanan Wisata Kaisa Rossie yang telah memenangkan lelang. Anggaran untuk 625 orang sekitar Rp20 miliar atau Rp32 juta per orang,” kata Joni.

Rp20 miliar untuk 625 orang. Rp32 juta per orang. Itu angka 2024 saja.

BACA JUGA :  Jembatan Gantung Rapuh di Perbatasan Lampung Tengah–Tubaba, Warga Pertaruhkan Nyawa Demi Sekolah dan Nafkah

 

Program ini terus berlanjut:

13 Oktober 2025: 530 jamaah umroh tahap kedua tahun 2025 dilepas di Aula Semergou. Kegiatan ini menjadi bagian dari program umroh gratis Pemkot Bandar Lampung yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan spiritual masyarakat.

Juni 2026: 580 calon jamaah umrah dari kalangan masyarakat kurang mampu dilepas tahun ini, dibagi dalam tiga kloter keberangkatan. Rinciannya: Kloter pertama berangkat 12 Juni 2026, kloter kedua 20 Juni 2026, dan kloter ketiga 27 Juni 2026.

17 Oktober 2026: Lebih dari 1.000 jamaah mengikuti manasik Program Wisata Rohani Kota Bandar Lampung di Gedung Semergou, bersiap diberangkatkan ke Tanah Suci dalam beberapa kloter.

Di sisi lain, mekanisme penentuan penerimanya juga beragam dan tidak konsisten:

Ada yang lewat pengundian bola secara acak di Gedung Semergou. Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan hadiah umroh/wisata rohani kepada anggota Korpri periode 2023 yang berada di lingkungan Pemkot Bandar Lampung. Pengundian umroh dibuka oleh Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, tiket umroh didapatkan setelah dilakukan pengundian bola secara acak yang dilaksanakan di gedung Semergou, Senin (09/09/2024).

Ada yang lewat pemberian langsung di acara Safari Ramadhan. Walikota juga memberikan hadiah umroh kepada beberapa jamaah di Masjid Al-Mukmin dan Masjid Darul Akhiroh, Minggu, 23/3/2025.

Ada yang lewat janji spontan saat takziah. Eva Dwiana juga berjanji akan mengumrohkan istri para korban insiden lift Az Zahra secara gratis. Total terdapat 5 istri korban beserta 1 anak salah satu korban yang akan diberangkatkan umrah.

Ada yang lewat pemberian kepada dosen dan karyawan kampus saat kunjungan. Bunda Eva juga memberikan hadiah umroh kepada dosen, karyawan, dan staff Polinela saat kunjungan pada 7 September 2019.

Pertanyaannya, mana Perwali tentang kriteria penerima umroh gratis? Mana daftar tunggu yang transparan? Mana verifikasi miskin yang bisa diaudit? Mana prioritas antara warga miskin yang belum pernah umroh, dengan ASN, dosen, karyawan, dan tamu acara?

Jika umroh gratis adalah program APBD, maka ia harus punya Perwali, juknis, kriteria, verifikasi, dan daftar penerima yang bisa diaudit BPK. Bukan sekadar diundi lewat bola, dibagi di panggung, atau dijanjikan saat takziah.

Umroh adalah ibadah yang suci. Jangan sampai ibadah yang suci itu dijadikan alat untuk membeli kesetiaan politik dengan uang APBD.

Sementara itu: Jalan Dan Drainase Ngutang Ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp99,25 Miliar. Dan Kontraktor Lokal Belum Dibayar Rp263,8 Miliar!

Inilah puncak ironi yang membuat warga Bandar Lampung marah.

Di sisi lain, Pemkot Bandar Lampung memperoleh pembiayaan daerah dari PT SMI sebesar Rp99,15 miliar untuk peningkatan sejumlah ruas jalan, revitalisasi trotoar serta drainase.

PT SMI pada Agustus 2026 disebut mengumumkan pembiayaan sekitar Rp99,15 miliar kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk peningkatan jalan serta revitalisasi sejumlah trotoar dan drainase. Pembiayaan tersebut merupakan pinjaman daerah yang menjadi bagian dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBD.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI kembali memperbesar dukungan pembiayaan pembangunan daerah. Kali ini, perusahaan pembiayaan infrastruktur milik negara tersebut menyalurkan pembiayaan senilai total Rp364,15 miliar kepada tiga pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Pembiayaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Sementara itu, Pemkot Bandar Lampung memperoleh pembiayaan Rp99,15 miliar untuk peningkatan enam ruas jalan, revitalisasi trotoar di tiga ruas jalan, serta revitalisasi trotoar dan drainase pada satu ruas jalan.

Rinciannya, untuk rekonstruksi jalan melalui skema pinjaman SMI, Pemkot menargetkan beberapa ruas, yaitu jalan Letkol Endro Suratmin di Kecamatan Sukarame dengan pagu sekitar Rp6 miliar, Jalan R.A Basyid di Kecamatan Tanjung Senang sekitar Rp4 miliar, dan Jalan Wala Utama Lanjutan di Kecamatan Sukabumi sekitar Rp3 miliar, serta kawasan Batu Suluh.

Peningkatan Jalan Ratu Dibalau (Rigid) Kecamatan Tanjung Senang (SMI), tanggal kontrak 04 Agustus 2026, akhir kontrak 31 Desember 2026, konsultan CV. Rekayasa Bangun Jaya, kontraktor CV. Mogha Saec, sumber dana APBD 2026 (SMI), nilai kontrak Rp8.907.433.000,00,

Artinya, jalan yang dipakai warga setiap hari, yang dilewati anak sekolah, ojek, ambulans, dan pedagang, dibangun dengan utang. Utang yang harus dibayar pakai APBD, pakai uang rakyat, plus bunga dan biaya.

Sementara gedung Kejati dibangun pakai hibah. Gedung Polresta dibangun pakai hibah. Kampus dapat hibah. Ormas dapat hibah. Umroh dibagi-bagi.

LSM InfoSOS INDONESIA dan NGO lainnya, mempertanyakan alasan pemerintah daerah mengalokasikan APBD dalam jumlah besar untuk pembangunan fasilitas lembaga pemerintah pusat, sementara pembangunan infrastruktur yang digunakan masyarakat juga membutuhkan pembiayaan melalui PT SMI.

“Kami bersama masyarakat Kota Bandar Lampung akan turun ke jalan. Ini uang rakyat. Publik berhak mempertanyakan mengapa APBD puluhan miliar dialokasikan untuk instansi vertikal, sementara pembangunan kota menggunakan pinjaman yang menjadi kewajiban daerah. Siapa yang akhirnya membayar? APBD, dan APBD berasal dari uang rakyat,” tegas salah satu aktivis LSM, Rabu (16/9/2026)

BACA JUGA :  GEMPA M7,7 GUNCANG FLORES, BMKG: BERPOTENSI TSUNAMI DI NTT, SULSEL, DAN NTB

InfoSOS meminta Pemkot membuka secara transparan besaran pokok pembiayaan, biaya atau bunga pembiayaan, jangka waktu, sumber pembayaran serta beban APBD yang harus disiapkan untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Dan yang lebih menyakitkan lagi kontraktor lokal yang sudah menyelesaikan pekerjaan infrastruktur, belum dibayar.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (12/10/2026), Agus Djumadi, tunda bayar dapat berdampak pada pelaksanaan program pembangunan Tahun Anggaran 2026.

Gunawan Handoko, pengamat PUSKAP, mengkritisi informasi yang diungkapkan Agus Djumadi. Kata dia, di tengah kewajiban yang belum diselesaikan, ada anggaran hibah puluhan hingga ratusan miliar rupiah untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal dan hibah-hibah lainnya.

Menurutnya, pernyataan DPRD tersebut sejalan dengan persoalan utang belanja yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Lampung Nomor 44A tertanggal 26 Mei 2026. Ia menyebut, total utang belanja Pemkot Bandar Lampung mencapai sekitar Rp263,8 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas Rp198,3 miliar yang tercatat dalam SK Wali Kota Nomor 267/2026 dan sekitar Rp65,4 miliar yang, menurutnya, merupakan temuan BPK tetapi belum masuk dalam keputusan tersebut.

Utang terbesar berada di Dinas Pekerjaan Umum, yakni sekitar Rp149,5 miliar.

“Untuk membangun gedung Kejati tersedia anggaran Rp60 miliar, tetapi untuk membayar kontraktor lokal yang telah menyelesaikan pekerjaan infrastruktur dasar senilai Rp149,5 miliar, pembayarannya justru belum tuntas,” kata Gunawan.

“Di satu sisi, banyak proyek yang sudah selesai 100 persen, tetapi belum dibayar. Di sisi lain, anggaran ratusan miliar rupiah dialokasikan untuk hibah kepada instansi vertikal yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” kata Gunawan, Selasa (13/10/2026).

Ini logika yang terbalik. Untuk membangun gedung orang lain, uangnya ada. Untuk membayar kontraktor yang sudah membangun jalan rakyat, uangnya tidak ada. Untuk membangun jalan rakyat yang baru, uangnya ngutang.

BUNDA EVA, APBD BUKAN UANG PRIBADI

Kami tidak anti hibah. Kami tidak anti umroh. Kami tidak anti bantuan kampus. Kami tidak anti ormas. Yang kami persoalkan adalah prioritas dan mekanisme. Demikian bunyi banner yang dibentangkan LSM InfoSOS Indonesia di fly over kota Bandar Lampung, tetapi setengah hari kemudian spanduk telah hilang tak jelas siapa yang melepasnya

Jika Pemkot Bandar Lampung punya uang Rp60 miliar untuk gedung Kejati, Rp24,3 miliar untuk Polresta, Rp50 miliar untuk Unila, Rp75 miliar untuk UIN, Rp20 miliar untuk umroh 625 orang, dan puluhan miliar untuk ormas, kenapa untuk jalan dan drainase harus ngutang Rp99,15 miliar ke PT SMI?

Jika Pemkot bisa membagi umroh lewat undian bola dan janji di panggung, kenapa untuk beasiswa mahasiswa tidak bisa membuat pedoman teknis dan kriteria yang jelas?

Jika Pemkot bisa menghibahkan tanah PDAM ke Kejari, kenapa tidak bisa membayar kontraktor lokal yang sudah menyelesaikan pekerjaan Rp149,5 miliar?

Jika Pemkot bisa membangun gedung APH yang megah, kenapa warga masih harus melewati jalan berlubang dan drainase mampet setiap hujan?

Walikota Eva Dwiana dan DPRD Kota Bandar Lampung harus menjawab 7 pertanyaan ini secara terbuka, dengan dokumen, bukan dengan seremonial:

1. Berapa total hibah APBD 2024-2026 untuk APH, ormas/LSM, perguruan tinggi, dan umroh? Buka NPHD-nya satu per satu.

2. Apa dasar hukum hibah ke instansi vertikal yang sudah dibiayai APBN, dan bagaimana dengan pedoman KPK dan Inpres 1/2025?

3. Apa mekanisme hibah tanah PDAM Way Rilau ke Kejari? Mana appraisal, RUPS, kompensasi, dan revisi Perda Penyertaan Modal-nya?

4. Mana Perwali / Juknis beasiswa perguruan tinggi dan umroh gratis? Mana daftar penerima, kriteria, dan verifikasi miskinnya?

5. Berapa total pokok, bunga, biaya, tenor, dan jadwal pembayaran pinjaman PT SMI Rp99,15 miliar? Dari APBD tahun berapa dibayar?

6. Kapan tunda bayar Rp263,8 miliar, termasuk Rp149,5 miliar di Dinas PU, akan dilunasi?

7. Kenapa proyek jalan dan drainase yang dibiayai utang, seperti Jalan Ratu Dibalau Rp8,9 miliar, harus dikebut hingga 31 Desember 2026, sementara hibah gedung APH bisa bertahap bertahun-tahun?

APBD bukan uang pribadi Walikota. APBD bukan uang untuk dibagi-bagi berdasarkan kebijakan dan kesukaan hati Walikota. APBD adalah uang rakyat Bandar Lampung, yang dipungut dari pajak, retribusi, dan bagi hasil, yang harus dipertanggungjawabkan rupiah per rupiah.

Hibah boleh, asal transparan. Umroh boleh, asal ada mekanisme. Bantuan kampus boleh, asal tepat sasaran. Tapi jalan dan drainase adalah kewajiban utama. Jangan sampai gedung APH megah berdiri, sementara jalan di depannya masih dibiayai utang dan kontraktornya belum dibayar.

Bunda Eva, warga Bandar Lampung tidak minta yang muluk-muluk. Warga hanya minta, jangan sesuka hati dengan APBD.

Karena pada akhirnya, yang akan membayar utang PT SMI itu bukan Bunda Eva. Yang akan membayar adalah rakyat Bandar Lampung, lewat APBD, lewat pajak, bertahun-tahun ke depan.

Dan rakyat berhak tahu, kenapa untuk lembaga vertikal hibah, untuk rakyat ngutang?

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *