Opini oleh: Junaidi Farhan (Aktivis Parlemen Gardu Ronda)
INFOSOS.ID | Gibran tidak dijatuhkan oleh lawan politik. Ia dijatuhkan oleh hukum dan konstitusi. Hal yang dulu diakali untuk mengantarnya ke kursi wapres.
Ini bukan kriminalisasi. Bukan pengeroyokan elit. Bukan dendam politik. Ini konsekuensi.
Dan konsekuensi itu datang dari pintu yang sama tempat semuanya dimulai yaitu Mahkamah Konstitusi alias MK.
Tahun 2023, Pintu Dibuka Lewat Putusan 90
Sebagian yang waras masih ingat. 2023, pintu pencalonannya dibuka lewat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Pada 16 Oktober 2023, MK mengabulkan sebagian permohonan dan mengubah pemaknaan Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Usia minimal capres-cawapres yang sebelumnya 40 tahun, diberi pengecualian bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.
Putusan itu lahir dari pelanggaran etik berat.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 pada 7 November 2023 menyatakan Anwar Usman, Ketua MK saat itu yang juga paman Gibran melalui perkawinan, terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Ia melanggar prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan.
Sanksinya Anwar Usman dicopot dari kursi Ketua MK. Ia dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan kembali sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.
Konstitusi dipermainkan. Mahkamah dijadikan karpet merah. Dan semua itu dirayakan sebagai kemenangan anak muda.
Saat itu, peringatan para pakar hukum tata negara dianggap sebagai suara nyinyir. Padahal yang diperingatkan adalah hal paling mendasar: jika jalan menuju kekuasaan dibuka dengan cara melanggar etik konstitusi, maka kekuasaan itu sejak awal sudah cacat secara legitimasi.
MKMK tidak membatalkan Putusan 90 karena tidak punya kewenangan itu. Putusannya tetap berlaku. Tapi catatan sejarahnya tidak bisa dihapus: kursi wapres itu diduduki lewat putusan yang hakim ketuanya terbukti melanggar etik berat karena konflik kepentingan keluarga.
2026: Karma Datang dari Pintu yang Sama
Tiga tahun kemudian karma itu datang dari pintu yang sama.
Oktober lalu, MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 5-6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah luar negerinya. MK menyebut tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat, sebagaimana Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.
Dokumen yang dilampirkan hanya berupa Certificate of Attendance dan transkrip nilai. Menurut MK, itu hanya bukti kehadiran mengikuti pendidikan, bukan bukti kelulusan.
Lalu MA lewat Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 menyatakan penyetaraan SMA-nya batal demi hukum.
MA mengabulkan kasasi H.M. Subhan, membatalkan putusan PTUN Jakarta, dan mengadili sendiri: mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, dan memerintahkan Kemendikdasmen mencabutnya.
Dalam pertimbangannya, MA menjadikan Putusan MK sebagai fakta hukum baru (notoire feiten) dan menegaskan: tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan SMA/SMK atau yang sederajat. Penerbitan suket itu melanggar asas kecermatan formal.
Dua lembaga peradilan tertinggi sudah bicara dengan bahasa yang linear. Satu menyatakan tidak ada bukti ijazah. Satu lagi menyatakan suket penyetaraannya batal.
Pada 11 November 2026, Kemendikdasmen melalui Keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026 secara resmi mencabut suket tersebut. Surat itu dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dari Teriakan Fight Menjadi Surat Pengunduran Diri
Ketika DPR bergerak lewat Hak Menyatakan Pendapat, teriakan fight pun dikabarkan berubah jadi surat pengunduran diri.
Faktanya: sebanyak 120 anggota DPR dari 8 fraksi telah menandatangani usulan HMP. Rinciannya: PKS 28 orang, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, PAN 1. Usulan itu diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026) dan dijadwalkan dibacakan di Rapat Paripurna Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Gibran bertemu Presiden Prabowo selama 2,5 jam dan menyampaikan niat mundur. Rabu sore, surat disebut diserahkan ke Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan: “[Gibran mundur] betul. [Diserahkan di Halim] betul.”
Kamis (12/11/2026) pukul 11.16 WIB, Gibran datang ke Gedung Nusantara III, menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan: “Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan MPR yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.”
Paripurna HMP pun dibatalkan. Bukan karena HMP tidak berdasar, tapi karena objeknya sudah mundur duluan.
Mundur itu hak. Tapi mundur bukan penghapus sejarah. Mundur bukan vonis bebas dari pertanggungjawaban konstitusional atas bagaimana ia bisa sampai di kursi itu.
Waspada Drama Berikutnya: Air Mata Tidak Bisa Menghapus Pelanggaran Konstitusi
Jadi jangan ada yang memutarbalikkan cerita.
Rakyat harus waspada pada drama berikutnya. Tangisan yang dipentaskan. Narasi anak muda yang dizalimi. Buzzer yang memeras rasa iba. Semua itu dirancang untuk satu tujuan: untuk membuat rakyat lupa bahwa syarat pencalonannya bermasalah sejak awal.
Rasa iba tidak bisa menghapus pelanggaran konstitusi.
Anak muda yang sejati tidak butuh karpet merah dari pamannya di Mahkamah Konstitusi. Anak muda yang sejati tidak butuh suket penyetaraan yang diterbitkan tanpa ijazah kelulusan. Anak muda yang sejati bertarung dengan aturan yang sama, bukan dengan aturan yang diubah di tengah jalan untuk dirinya sendiri.
Jika narasi korban ini dibiarkan menang, maka pelajaran yang ditanamkan kepada generasi berikutnya adalah: melanggar konstitusi itu tidak apa-apa, asal setelah itu kamu bisa tampil sebagai korban yang patut dikasihani.
Itu penghinaan terhadap jutaan anak muda Indonesia yang berjuang tanpa privilege, tanpa paman ketua MK, tanpa suket yang direkayasa.
Pertanggungjawaban Tak Boleh Berhenti di Gibran
Dan pertanggungjawaban tak boleh berhenti di Gibran.
Siapa yang menerbitkan suket? Siapa yang meloloskan? Siapa yang merekayasa jalannya sejak Putusan 90?
Siapa yang menerbitkan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 padahal hanya berbekal certificate of attendance? Siapa di Kemendikbud/Dikdasmen yang menandatangani dan meloloskannya tanpa bukti kelulusan? Siapa di KPU yang menerima dokumen itu sebagai syarat pencalonan tanpa verifikasi mendalam?
Siapa yang mengajukan dan mengawal Putusan 90 hingga melahirkan frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum” yang secara presisi membuka jalan bagi satu orang?
PROSES PIDANA HARUS TETAP LANJUT
Putusan MA itu adalah putusan tata usaha negara. Ia membatalkan produk administrasi, bukan menjatuhkan hukuman pidana. Tapi pembatalan itu membuka pintu bagi penegakan hukum pidana: jika ada dugaan pemalsuan dokumen, penggunaan dokumen yang sudah diketahui cacat, atau penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan suket, maka aparat penegak hukum wajib menyelidikinya. Mundurnya Gibran tidak menghapus dugaan perbuatan itu. Pengunduran diri adalah peristiwa politik, bukan putusan bebas bersalah.
Jangan sampai skenario ini terjadi: Gibran mundur, paripurna HMP dibatalkan, publik diminta move on, lalu semua aktor yang merekayasa jalan ini kembali duduk nyaman di kursi kekuasaan, bahkan diangkat menjadi Wantimpres atau pejabat negara lainnya.
Konstitusi bisa diakali sekali. Tapi ia selalu menagih kembali.
Kali ini, tagihan itu sudah dibayar dengan jatuhnya kursi wapres. Selanjutnya, tagihan itu harus ditagih sampai ke akar: kepada siapa pun yang menerbitkan, meloloskan, dan merekayasa.
Karena jika tidak, maka 2023 akan terulang. Akan ada lagi Gibran-Gibran berikutnya. Akan ada lagi Mahkamah yang dijadikan karpet merah. Akan ada lagi konstitusi yang dipermainkan atas nama anak muda, padahal yang dimainkan adalah masa depan republik.
Rakyat tidak boleh lupa. Dan hukum tidak boleh berhenti di surat pengunduran diri.













