Oleh: Junaidi Farhan (Aktivis Gardu Ronda Kampung)
INFOSOS.ID – Sejarah Indonesia akhirnya mencatat dua nama Wakil Presiden yang mundur di tengah jalan, mereka adalah Mohammad Hatta pada 1 Desember 1956, dan Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026.
Jaraknya 70 tahun. Persamaannya hanya satu, sama-sama meletakkan jabatan sebelum masa jabatan habis.
Selebihnya? Semuanya berbeda. Cara naiknya berbeda. Alasan mundurnya berbeda. Cara menulis suratnya berbeda. Dan warisan yang ditinggalkan pun berbeda.
Saking berbedanya, sebuah meme yang viral di media sosial sampai membuat keduanya berdialog imajiner:
“Bung, kita wapres yang mundur dalam sejarah Indonesia,” kata Gibran dalam meme itu.
“Tapi saya bukan anak presiden, dan bukan anak haram MK, Bung!” jawab Hatta.
Meme itu tentu bukan percakapan sungguhan. Tapi ia menyentil satu pertanyaan yang kini ramai diperdebatkan publik: apakah dua pengunduran diri ini memang bisa disamakan?
Jawabannya, jika dibaca dari arsip sejarah dan putusan pengadilan: tidak bisa, bahkan bagai langit dan bumi.
HATTA NAIK KARENA PROKLAMASI, GIBRAN NAIK LEWAT PUTUSAN 90
Mohammad Hatta, menjadi Wakil Presiden pertama bukan karena pemilu, bukan karena dinasti, bukan karena putusan pengadilan. Ia menjadi Wapres karena ia adalah Proklamator.
Sejak 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Mereka dikenal sebagai Dwitunggal, dua nama dalam satu proklamasi, dua tokoh yang sama-sama memikul beban mendirikan negara dari nol.
Hatta adalah intelektual, ekonom, pejuang yang sudah dipenjara Belanda dan diasingkan ke Digul dan Banda Neira jauh sebelum Indonesia merdeka.
Gibran Rakabuming Raka, naik dengan jalan yang sama sekali berbeda.
Ia adalah Wali Kota Solo yang belum genap 2 tahun menjabat, berusia 36 tahun, belum memenuhi syarat usia minimal 40 tahun untuk capres-cawapres dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu.
Jalan itu dibuka oleh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023. MK mengubah pemaknaan syarat usia minimal 40 tahun, atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.
Putusan itu diputus oleh MK yang saat itu dipimpin Anwar Usman, paman Gibran melalui perkawinan.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 pada 7 November 2023 kemudian menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Ia melanggar prinsip ketidakberpihakan, integritas, independensi, serta kepantasan. Sanksinya sang paman Gibran (Anwar Usman) dicopot dari kursi Ketua MK, dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan kembali sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim berakhir.
Putusan 90-nya tetap berlaku, tapi catatan etiknya tidak bisa dihapus. Hatta naik karena memproklamasikan kemerdekaan. Gibran naik karena putusan yang hakim ketuanya terbukti melanggar etik berat karena konflik kepentingan keluarga.
HATTA MUNDUR KARENA PRINSIP, GIBRAN MUNDUR DI TENGAH BADAI PUTUSAN PENGADILAN
Hatta mundur karena perbedaan prinsip yang tidak bisa didamaikan.
Menurut Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bersama sejarawan Erwin Kusuma pada 4 Desember 2024, ada empat alasan utama Hatta mundur:
Pertama, perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno. Hatta pendukung demokrasi parlementer yang menekankan pembatasan kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan kepada parlemen. Soekarno mengusung Demokrasi Terpimpin yang menempatkan kepemimpinan presiden dalam posisi lebih kuat.
“Bung Hatta sudah melihat bahwa Sukarno hubungannya secara politik atau secara pengelolaan negara sudah sangat berbeda dengan komitmen Presiden dan Wakil Presiden di tahun 45 sampai 49, jadi konsep-konsep dwitunggal itu sudah tidak sejalan dengan pemikiran Bung Hatta,” ujar Erwin.
Kedua, jabatan Wapres tidak lagi efektif. Dalam sistem parlementer, pemerintahan dijalankan Perdana Menteri, sehingga Wapres menjadi terbatas.
Ketiga, Hatta kecewa terhadap praktik korupsi yang semakin merajalela dan merasa tidak mampu menghentikannya.
Keempat, Hatta menilai perjuangan elit politik tidak lagi memihak kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan pribadi, golongan, maupun partai.
Hatta bahkan sudah mengumumkan niatnya sejak 1955. Ia mengatakan akan mundur setelah DPR dan Konstituante hasil Pemilu 1955 terbentuk. Pada 20 Juli 1956, ia mengirim surat kepada Ketua DPR Sartono.
“Merdeka, dengan ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden,” tulis Hatta.
Surat itu tidak ditanggapi. Ia mengirim lagi surat susulan pada 23 November 1956, menegaskan akan mundur 1 Desember 1956. DPR akhirnya membahasnya pada 28-30 November 1956, dan pada 1 Desember 1956 Hatta resmi berhenti. Pengunduran dirinya kemudian dilegalkan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dr. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
Hatta mundur bukan karena dikejar putusan pengadilan. Ia mundur karena tidak mau menjadi asesor dari kekuasaan yang menurutnya sudah melenceng dari demokrasi.
Gibran mundur di tengah rangkaian putusan pengadilan soal syarat pencalonannya.
Rangkaiannya terdokumentasi jelas:
6 Oktober 2026: MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan tamat SMA. Dokumen yang ada hanya certificate of attendance dan transkrip nilai, yang menurut MK hanya bukti kehadiran, bukan bukti kelulusan.
30 Oktober 2026: MA dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi H.M. Subhan Palal, membatalkan putusan PTUN Jakarta, dan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan Kemendikdasmen mencabutnya. MA menjadikan Putusan MK sebagai fakta yang telah diketahui umum (notoire feiten).
11 November 2026: Kemendikdasmen melalui Keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026 resmi mencabut suket tersebut.
11 November 2026: 120 anggota DPR dari 8 fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran, yang dijadwalkan dibacakan di Rapat Paripurna 12 November 2026 pukul 14.00 WIB.
10-11 November 2026: Gibran bertemu Presiden Prabowo selama 2,5 jam, lalu disebut menyerahkan surat ke Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma.
12 November 2026 pukul 11.16-11.26 WIB: Gibran datang ke Gedung Nusantara III, menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan isi surat: “Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.” Surat itu lima paragraf, menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, tanpa mencantumkan alasan ijazah.
Gibran sendiri dalam video pada Kamis (12/11/2026) menyebut keputusan itu keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Presiden Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka mengaitkannya dengan kekurangan dalam pemenuhan syarat yang ia rujuk dari putusan hukum.
Apa pun versi yang dipercaya, faktanya: Hatta mundur karena ia menolak sistem. Gibran mundur setelah sistem hukum menyatakan dokumen syaratnya tidak sah.
HATTA MENULIS ALASAN DENGAN JELAS, GIBRAN TIDAK MENULIS ALASAN
Surat Hatta jelas, terbuka, dan beralasan. Ia menyebut DPR dan Konstituante sudah terbentuk, sudah tiba waktunya mundur. Di balik kalimat formal itu, ada alasan prinsip yang sudah ia sampaikan berulang kali sejak 1955. Dwitunggal sudah tamat, demokrasi parlementer tidak lagi memberi ruang bagi Wapres, dan ia tidak mau menjadi stempel bagi kekuasaan yang terpusat.
Surat Gibran, menurut yang dibacakan Ketua MPR, tidak menyebut alasan. Ia hanya menyatakan berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan, dan meminta MPR segera memprosesnya.
Perbedaan ini penting. Hatta mempertanggungjawabkan mundurnya kepada publik dengan argumentasi. Gibran mempertanggungjawabkannya dengan kalimat normatif.
HATTA MENOLAK JABATAN, HIDUP SEDERHANA – GIBRAN MASIH DITUNGGU BABAK BERIKUTNYA
Setelah mundur, Hatta menolak tawaran kembali menjadi Wapres. Pada Maret 1957, Soekarno bahkan mengirim surat pribadi melalui Jenderal Nasution dan Kolonel Gatot Subroto, mengundang Hatta kembali sebagai Wapres. Hatta menolak. Ia juga menolak tawaran memimpin Dewan Perancang Nasional.
Ia memilih menjadi rakyat biasa yang jujur, sederhana, dan tegas. Ia aktif menulis dan mengajar di Universitas Gadjah Mada dan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat. Ia bahkan sempat kesulitan memenuhi biaya hidup sehari-hari keluarganya, sebagaimana dicatat Mochtar Lubis dalam buku Hati Nurani Melawan Kezaliman, Surat-surat Bung Hatta kepada Presiden Soekarno 1957-1965 (1986).
Hatta tidak pernah meminta jabatan pengganti. Ia tidak pernah meminta proyek. Ia tidak pernah meminta belas kasihan.
Gibran, sebaliknya, baru 2 hari mundur, publik sudah mempertanyakan babak berikutnya, apakah ia akan kembali ke Solo? Apakah ia akan diangkat menjadi Wantimpres? Apakah ia akan dipersiapkan untuk jabatan lain? Apakah proses pidana atas dugaan penerbitan dan penggunaan suket akan tetap berjalan, atau berhenti begitu surat pengunduran diri diserahkan?
Itulah yang membedakan. Hatta menutup pintu kekuasaan dengan tangannya sendiri. Gibran membuka pertanyaan baru tentang pintu kekuasaan berikutnya.
HATTA TINGGALKAN KURSI KOSONG 16 TAHUN, GIBRAN TINGGALKAN MEKANISME 60 HARI
Setelah Hatta mundur, kursi Wapres kosong selama lebih dari 16 tahun, dari 1 Desember 1956 hingga 23 Maret 1973, ketika Sri Sultan Hamengkubuwana IX ditetapkan sebagai Wapres mendampingi Presiden Soeharto.
Kekosongan itu bukan karena tidak ada aturan, tapi karena UUD Sementara 1950 tidak mengatur tentang jabatan Wapres. Dampaknya besar, Dwitunggal berakhir, Soekarno menjadi penguasa tunggal, dan Indonesia bergerak ke arah Demokrasi Terpimpin yang lebih sentralistik.
Setelah Gibran mundur, mekanismenya jauh lebih jelas. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur, jika Wapres berhenti, MPR menggelar sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari sejak kekosongan. Presiden Prabowo disebut memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR.
DPR juga membatalkan Rapat Paripurna HMP pada 12 November 2026 pukul 11.00 WIB, tiga jam sebelum jadwal, karena objek HMP sudah mundur.
Artinya, Hatta meninggalkan kekosongan konstitusional. Gibran meninggalkan kekosongan yang sudah ada prosedur pengisiannya.
INDONESIA MENCATAT, TAPI JANGAN SAMAKAN
Hatta dan Gibran sama-sama mundur. Tapi sejarah tidak mencatat mereka dengan tinta yang sama.
Hatta mundur karena ia tidak mau mengkhianati prinsipnya. Ia mundur dari jabatan yang ia dirikan bersama Soekarno, demi menjaga demokrasi yang ia yakini.
Gibran mundur setelah dua lembaga peradilan tertinggi menyatakan dokumen syaratnya tidak terbukti dan tidak sah. Ia mundur dari jabatan yang ia peroleh setelah aturan usia diubah lewat putusan yang hakim ketuanya terbukti melanggar etik berat.
Yang satu meninggalkan jabatan karena kekuasaan sudah terlalu besar dan tidak bisa dikontrol. Yang satu meninggalkan jabatan karena syarat untuk menduduki jabatan itu dipersoalkan pengadilan.
Menyamakan keduanya adalah penghinaan terhadap Hatta, sekaligus pengaburan terhadap Gibran.
Indonesia mencatat. Dan catatan itu harus dibaca dengan jujur. Hatta adalah negarawan yang mundur karena prinsip. Gibran adalah Wapres yang mundur karena konsekuensi.
Dan konsekuensi itu, jika berhenti hanya di surat pengunduran diri, tanpa menjawab siapa yang menerbitkan suket, siapa yang meloloskan, dan siapa yang merekayasa jalannya sejak Putusan 90, maka sejarah akan mencatat satu hal lagi: bahwa Indonesia belum belajar dari 1956, bahwa ia masih membiarkan konstitusi diakali, lalu memaafkannya dengan surat lima paragraf tanpa alasan.













