Example floating
Example floating
BeritaLiputan KhususNasional

BREAKING NEWS: Gibran Mundur! Surat Pengunduran Diri Diserahkan di Lanud Halim, Era Wapres 2 Tahun Berakhir Tragis

×

BREAKING NEWS: Gibran Mundur! Surat Pengunduran Diri Diserahkan di Lanud Halim, Era Wapres 2 Tahun Berakhir Tragis

Sebarkan artikel ini
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

JAKARTA, INFOSOS.ID – Gempa politik terbesar di pemerintahan Prabowo-Gibran akhirnya meledak. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatannya, Rabu (11/11/2026).

Kabar mengejutkan itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, orang yang selama ini dikenal sebagai loyalis terdepan keluarga Jokowi.

“[Gibran mundur] betul,” kata Budi saat dikonfirmasi.

Ia juga membenarkan bahwa penyampaian surat pengunduran diri Gibran diserahkan saat bertemu di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

“[Diserahkan di Halim] betul,” ujarnya.

Mundurnya Gibran bukan keputusan mendadak. Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Gibran telah bertemu Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam di Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat itu mengungkapkan Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.

“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo, Selasa (10/11/2026).

BACA JUGA :  Doa untuk Negeri, Teladan untuk Generasi: Sumedang Gelar Istighosah Akbar HUT RI ke-81 dan Maulid Nabi

Saat itu, Gibran mengaku tidak ingin polemik terkait dokumen pendidikannya menjadi persoalan berkepanjangan. Meski sudah menyampaikan niatnya, dia mengaku mendapat banyak saran dan masukan dari Prabowo, termasuk agar tetap berjuang melalui proses hukum di PTUN.

“Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN,” ujar Gibran saat itu.

Namun, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan kemudian membantah pernyataan tersebut. Syahganda menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi Gibran untuk melanjutkan pertarungan hukum terkait polemik dokumen pendidikannya melalui PTUN. Hal itu merujuk pada putusan MK dan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.

Gibran akhirnya melepas jabatannya sebagai RI-2 usai surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA-nya menjadi polemik hingga berakhir ke pengadilan.

BACA JUGA :  Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Disetujui Menjadi hakim konstitusi MK

Mahkamah Konstitusi menguji suket pendidikan Gibran dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusannya, MK menilai tak bisa menemukan bukti dan keberadaan fisik ijazah Gibran yang menunjukkan telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA atau sederajatnya.

Sedangkan Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi saat mengetok kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Majelis kasasi menilai Suket yang dikeluarkan Direktorat Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 tak sah dan batal demi hukum. Hal ini berarti, suket yang menyatakan Gibran telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA atau sederajatnya tersebut tak pernah ada.

DPR Sudah Bergerak: 120 Anggota Ajukan HMP

Pengunduran diri Gibran ini berkaitan dengan dinamika politik saat ini terkait polemik ijazah pendidikannya yang berujung pada desakan pemakzulan.

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait keabsahan ijazah Gibran.

BACA JUGA :  FPI Geruduk DPR RI! Spanduk Raksasa "MAKZULKAN GIBRAN" Dibentangkan, Massa Tuntut DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat

“Total 120 Anggota dari 8 Fraksi mengusulkan untuk menyatakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dengan mundurnya Gibran, DPR kini dihadapkan pada dua jalur: melanjutkan HMP hingga ke Mahkamah Konstitusi dan Sidang Istimewa MPR, atau menghentikan proses karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri.

Putera sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut hanya menjalani masa tugasnya selama nyaris 25 bulan atau sekitar dua tahun, masa jabatan Wapres terpendek dalam sejarah reformasi yang berakhir bukan karena masa jabatan habis, melainkan karena persoalan ijazah.

Publik kini menunggu keterangan resmi lanjutan dari Istana, DPR, dan MPR terkait tindak lanjut administratif dan ketatanegaraan pengunduran diri ini.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *