Oleh: Junaidi Farhan (Warga Kampung/ Penggerak Formades)
INFOSOS.ID | Ketika negara kehilangan makna di hadapan kekuasaan, yang pertama kali hilang bukan gedungnya, bukan benderanya, bukan lagunya. Yang pertama kali hilang adalah rasa memiliki.
Rakyat mulai merasa bahwa negara ini bukan lagi rumahnya. Negara terasa seperti kantor milik orang lain. Rakyat hanya boleh masuk kalau dipanggil, hanya boleh bicara kalau diizinkan, hanya boleh protes kalau tidak mengganggu.
Dan itu menyakitkan. Karena negara ini tidak didirikan untuk membuat rakyat merasa asing di rumahnya sendiri.
INDONESIA tidak lahir dari istana, Ia lahir dari penderitaan rakyat.
Untuk mengerti kenapa kekecewaan hari ini begitu dalam, kita harus kembali ke awal, bagaimana Republik ini didirikan.
Indonesia tidak didirikan oleh raja yang mewariskan tahta. Tidak didirikan oleh jenderal yang menang perang lalu mengklaim negara sebagai rampasan. Indonesia didirikan oleh rakyat yang sudah 350 tahun dijajah, yang tanahnya dirampas, yang hasil buminya diangkut ke Eropa, yang anak-anaknya tidak boleh sekolah, yang suaranya dibungkam dengan senjata.
28 Oktober 1928, pemuda-pemuda dari berbagai suku, agama, dan pulau berkumpul dan mengucapkan Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Saat itu, Indonesia belum ada sebagai negara. Tapi Indonesia sudah ada sebagai cita-cita.
29 Mei – 1 Juni 1945, di gedung BPUPKI, para pendiri bangsa berdebat siang-malam tentang dasar negara. Soekarno menyampaikan Pancasila pada 1 Juni 1945, Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan Sosial. Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Soepomo, dan puluhan tokoh lain memperdebatkan apakah Indonesia akan menjadi negara agama, negara kerajaan, negara federal, atau negara kesatuan. Mereka berdebat dengan keras, tapi dengan satu tujuan yang sama yaitu agar rakyat yang merdeka tidak lagi ditindas, baik oleh penjajah asing maupun oleh penguasa sendiri.
17 Agustus 1945, pukul 10.00 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, Soekarno dan Hatta membacakan teks Proklamasi yang hanya 2 paragraf:
“Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.”
Tidak ada pesta. Tidak ada karpet merah. Tidak ada konvoi. Yang ada hanya sebuah rumah kecil, sebuah mikrofon, dan sebuah janji yang dibacakan dengan suara bergetar.
18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi, PPKI menetapkan UUD 1945 dan memilih Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Mereka dikenal sebagai Dwitunggal. Dua orang yang memikul beban negara yang baru lahir, yang belum punya tentara, belum punya uang, belum punya pengakuan dunia, tapi punya satu hal yang paling mahal, kepercayaan rakyat.
Dan apa isi janji itu? Pembukaan UUD 1945 menulisnya dengan sangat jelas:
“…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Perhatikan kalimatnya: berkedaulatan rakyat, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bukan keadilan sosial bagi segelintir orang. Bukan kerakyatan yang dipimpin oleh kekuasaan. Bukan kedaulatan penguasa.
Kedaulatan rakyat. Seluruh rakyat Indonesia.
Itulah kontrak awal Republik ini. Negara didirikan bukan untuk melayani penguasa, tapi untuk melayani rakyat. Pemerintah, TNI, Polri, DPR, dan semua lembaga negara adalah alat untuk mewujudkan janji itu. Bukan sebaliknya.
Ketika janji itu mulai dilupakan
Sejarah Indonesia adalah sejarah tentang janji yang berulang kali dikhianati, lalu diperjuangkan kembali.
Hatta mundur pada 1 Desember 1956 karena ia melihat Dwitunggal sudah tidak lagi sejalan. Ia pendukung demokrasi parlementer, ia melihat Soekarno bergerak ke Demokrasi Terpimpin yang menempatkan kekuasaan presiden lebih kuat. Hatta tidak mau menjadi stempel bagi kekuasaan yang terpusat. Ia memilih mundur, hidup sederhana, dan menolak kembali menjadi Wapres meski Soekarno memintanya.
Soekarno jatuh pada 1966-1967, setelah Supersemar, setelah tragedi 1965-1966 yang menelan ratusan ribu korban jiwa. Orde Baru lahir dengan janji pembangunan dan stabilitas, tapi berubah menjadi rezim yang membungkam kritik, mengontrol media, memenjarakan aktivis, dan menguras kekayaan negara untuk keluarga dan kroni.
Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998, setelah mahasiswa menduduki Gedung DPR, setelah krisis ekonomi menghancurkan rakyat kecil, setelah 32 tahun kekuasaan yang terpusat. Reformasi lahir dengan janji: demokrasi, kebebasan berpendapat, otonomi daerah, pemberantasan korupsi, dan TNI-Polri yang profesional.
Reformasi berjalan 28 tahun, dan kita sampai di hari ini, 20 November 2026, dengan pertanyaan yang sama seperti 1945, apakah negara masih hadir untuk rakyatnya?
Rakyat melihat:
– Ketika rakyat kecil mencuri kayu, ia langsung ditangkap. Ketika korporasi besar merampas hutan, ia hanya ditegur.
– Ketika mahasiswa berdemo, ia dihadang gas air mata. Ketika pejabat melakukan kesalahan, ia hanya dipindahtugaskan.
– Ketika warga miskin bertanya soal APBD, ia dianggap mengganggu. Ketika penguasa membagi-bagi hibah, umroh, dan jabatan, ia dianggap berbuat baik.
– Ketika pekerja tambang tewas di lubang 60 meter di Bukit Jambi, Way Kanan, tidak ada olah TKP yang terbuka. Ketika truk-truk Kopdes Merah Putih menumpuk di lahan hijau Rorotan, tidak ada yang bisa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab.
– Ketika Wapres mundur karena putusan MK dan MA soal ijazah, suratnya hanya 5 paragraf tanpa alasan. Ketika Hatta mundur karena prinsip, suratnya jelas, beralasan, dan dipertanggungjawabkan kepada DPR.
Rakyat tidak buta. Rakyat hanya lelah untuk terus percaya, sementara yang mereka lihat adalah hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas.
NEGARA bukan hanya Pemerintah, TNI, dan POLRI
Ini adalah kesalahpahaman terbesar yang harus kita luruskan dengan empati, bukan dengan kemarahan.
Pemerintah, TNI, dan Polri adalah bagian dari negara. Tapi mereka bukan negara itu sendiri.
Negara adalah:
– Rakyat yang membayar pajak, yang mengantre di Puskesmas, yang menyekolahkan anaknya dengan susah payah, yang menjaga kampungnya dari banjir dan tambang ilegal.
– Hukum yang seharusnya berlaku sama untuk semua orang, dari presiden hingga tukang becak, dari jenderal hingga buruh.
– Lembaga sipil – pers, LSM, kampus, serikat buruh, organisasi masyarakat – yang mengawasi kekuasaan agar tidak liar.
– Kebebasan berpendapat yang dijamin Pasal 28E dan 28F UUD 1945: setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan menyampaikan pendapat.
– Ruang bagi masyarakat untuk menentukan masa depannya – melalui pemilu, melalui musyawarah desa, melalui kritik, melalui demo yang damai, melalui tulisan, melalui doa.
Ketika kekuasaan seolah menjadi satu-satunya wajah negara, sementara suara rakyat dipandang sebagai gangguan, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar kebijakan, melainkan makna bernegara itu sendiri.
Jika rakyat yang mengkritik dianggap pembenci negara, maka negara itu sudah kehilangan makna. Karena kritik adalah bentuk cinta yang paling jujur.
Orang yang tidak peduli pada Indonesia tidak akan repot-repot menulis, berdemo, melapor, dan mempertanyakan APBD. Orang yang tidak peduli akan diam, pergi, atau mencari negara lain yang lebih menghargainya.
Orang yang masih marah, masih kecewa, masih menangis melihat negaranya, adalah orang yang masih mencintai negaranya. Ia marah karena ia berharap. Ia kecewa karena ia pernah percaya.
NASIONALISME bukan berarti diam di belakang kekuasaan
Kita harus berani mengatakan ini dengan lembut tapi tegas:
Nasionalisme tidak selalu berarti berdiri di belakang kekuasaan. Terkadang, nasionalisme berarti berani mengingatkan ketika kekuasaan mulai menjauh dari kepentingan bangsa.
Soekarno pernah mengingatkan: “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.” Hatta pernah mengingatkan: “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun kurang jujur itu sulit diperbaiki.” Tan Malaka pernah mengingatkan: “Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda.”
Dan hari ini, kita harus mengingatkan diri kita sendiri: mencintai Indonesia bukan berarti mencintai setiap pemerintahnya. Mencintai Indonesia berarti mencintai cita-citanya, mencintai rakyatnya, mencintai janji 17 Agustus 1945, dan berani menegur siapapun – termasuk pemerintah yang kita pilih sendiri – ketika ia melenceng dari janji itu.
Kritik semacam ini tidak seharusnya dianggap sebagai kebencian terhadap Indonesia. Justru rasa kecewa sering kali lahir dari kecintaan terhadap negeri yang diharapkan menjadi lebih baik. Orang-orang yang mempertanyakan pemerintah, mengingatkan penyimpangan, dan menolak ketidakadilan sedang memperjuangkan agar negara tidak kehilangan tujuan awalnya.
APA YANG HARUS KITA LAKUKAN DENGAN KEKECEWAAN INI?
Kecewa boleh. Marah boleh. Menangis boleh.
Tapi jangan sampai kecewa itu berubah menjadi putus asa. Jangan sampai marah itu berubah menjadi kebencian kepada sesama rakyat. Jangan sampai kita saling menghujat, saling memfitnah, dan saling melabeli sebagai “cebong”, “kampret”, “kadrun”, “buzzer”, “termul”, atau “pengkhianat”.
Karena yang diuntungkan dari perpecahan rakyat adalah mereka yang sedang memegang kekuasaan tanpa pengawasan.
Yang harus kita lakukan adalah kembali ke janji awal Republik:
1. Kembalikan kedaulatan rakyat ke tempatnya. Kedaulatan bukan di istana, bukan di markas, bukan di gedung DPR. Kedaulatan ada di tangan rakyat, yang harus bisa mengawasi, mengkritik, dan mengganti penguasanya melalui pemilu yang jujur dan adil.
2. Kembalikan hukum sebagai panglima. Hukum harus tajam kepada semua orang, bukan hanya kepada yang lemah. Jika ada tambang ilegal yang menewaskan 4 orang, usut pemiliknya, bukan hanya pekerjanya. Jika ada hibah puluhan miliar yang tidak jelas mekanismenya, audit, bukan dibiarkan. Jika ada truk ratusan miliar yang mangkrak, jelaskan, bukan disembunyikan.
3. Kembalikan negara sebagai rumah. Rumah yang tidak membedakan anaknya karena suku, agama, partai, atau kedekatan dengan penguasa. Rumah yang memberikan jalan yang layak, drainase yang berfungsi, sekolah yang bermutu, dan Puskesmas yang melayani – tanpa harus ngutang, tanpa harus menunggu, tanpa harus memohon.
4. Kembalikan empati dalam bernegara. Negara yang kuat bukan negara yang ditakuti rakyatnya. Negara yang kuat adalah negara yang dicintai rakyatnya, karena rakyatnya merasa dilindungi, didengar, dan dihargai.
KITA BELUM MENYERAH
Ketika negara kehilangan makna di hadapan kekuasaan, tugas kita bukan untuk meninggalkan negara itu. Tugas kita adalah mengingatkan negara itu akan maknanya.
Indonesia masih ada. Janji 17 Agustus 1945 masih ada, tertulis di Pembukaan UUD 1945, dihafal oleh anak-anak sekolah, dikibarkan setiap Senin pagi.
Yang hilang bukan janjinya. Yang hilang adalah keberanian kita untuk menagih janji itu.
Hari ini, mari kita tagih janji itu dengan cara yang bermartabat: dengan tulisan yang jujur, dengan kritik yang berbasis data, dengan demo yang damai, dengan pemilu yang cerdas, dengan doa yang tulus, dan dengan cinta yang tidak pernah padam.
Karena Indonesia bukan milik penguasa yang sedang berkuasa 5 tahun. Indonesia adalah milik rakyat yang sudah berjuang 350 tahun untuk merdeka, dan yang akan terus berjuang agar kemerdekaan itu benar-benar berarti: merdeka dari penindasan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari ketakutan, dan merdeka untuk menjadi manusia yang bermartabat.
Kita masih mencintai Indonesia. Dan justru karena kita mencintainya, kita tidak akan diam ketika Indonesia menjauh dari rakyatnya.
Kita kecewa, bukan karena kita benci. Kita kecewa, karena kita masih percaya bahwa Indonesia bisa lebih baik dari ini.













