JAKARTA, INFOSOS.ID – Mahkamah Agung (MA) resmi merilis salinan lengkap Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengesahkan pembatalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salinan putusan yang diputus pada Jumat (30/10/2026) itu dipublikasikan melalui Direktori Putusan MA pada Selasa (10/11/2026).
Dalam amar putusannya, MA secara tegas memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membatalkan serta mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran.
“Mewajibkan Tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019.”
Selain itu, MA menyatakan: “Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019.”
Duduk Perkara: Dari PTUN Hingga Kasasi
Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh H.M. Subhan, S.H., M.H. terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT.
Subhan mempersoalkan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019, yang berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran yang pernah menempuh pendidikan di luar negeri.
Berdasarkan data KPU, Gibran tercatat bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, pada 2002-2004. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di UTS Insearch, Sydney, Australia, pada 2004-2007.
PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta sebelumnya tidak mengabulkan gugatan Subhan. Namun pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi Subhan, membatalkan Putusan PT TUN Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT dan Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, serta mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian amar putusan yang tercantum dalam laman resmi MA.
Majelis hakim kasasi dipimpin oleh Ketua Muda Tata Usaha Negara MA Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., bersama Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., dan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H. MA juga menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara pada seluruh tingkat pengadilan. Khusus pada tingkat kasasi, biaya perkara ditetapkan sebesar Rp400.000.
Fakta Hukum Baru dari Putusan MK
Dalam pertimbangan hukumnya, MA menegaskan bahwa fakta hukum baru dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten telah mengubah keadaan hukum.
“Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai _notoire feiten_ yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap obyek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada.”
MK dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara dengan pendidikan minimal SMA sebagaimana dipersyaratkan UU Pemilu. MK juga menjelaskan bahwa certificate of attendance yang dimiliki Gibran merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan bukti kelulusan.
Dokumen Tidak Membuktikan Kelulusan
MA menilai dokumen berupa certificate of attendance, academic records, explanation of grades, serta dokumen lainnya, tidak dapat membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat.”
MA juga menegaskan penyetaraan dokumen tanpa bukti kelulusan melanggar prinsip kecermatan formal.
“Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal.”
Majelis hakim menegaskan, penyetaraan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain harus didukung ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan.
Putusan Final, Berlaku Surut, Tidak Ada PK
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan MA tersebut telah berkekuatan hukum final dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh.
“Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menjelaskan, Gibran tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) karena bukan pihak berperkara secara langsung. Pihak tergugat dalam perkara itu adalah Dirjen Dikdasmen, sedangkan Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi.
Yusril juga menjelaskan putusan MA memiliki konsekuensi berlaku surut atau ex tunc.
“Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019,” ujar Yusril.
Menurut Yusril, Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari MA. Apabila Kemendikdasmen telah melaksanakan putusan MA, objek gugatan dalam perkara yang sedang berjalan di PTUN tidak lagi ada.
Dampak Politik: Nasib Wapres di Tangan DPR
Rilis resmi putusan kasasi MA ini menggugurkan landasan hukum syarat pendidikan Gibran saat maju di Pilpres 2024. Kewajiban Kemendikdasmen untuk mencabut Suket tersebut kini mengunci nasib politik sang Wapres di tengah ancaman pemakzulan yang bergulir di parlemen.
Namun, Yusril menegaskan, pembatalan dokumen administrasi tidak serta-merta berarti jabatan Wakil Presiden otomatis berakhir. Kursi Wakil Presiden hanya bisa dipersoalkan lewat mekanisme politik, yakni Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR yang kemudian dapat berujung pada proses pemakzulan melalui Mahkamah Konstitusi dan Sidang Istimewa MPR.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti pada Jumat (6/11/2026) belum memerinci tindak lanjut kementeriannya. “Belum ada proses hukum lebih lanjut,” kata Mu’ti setelah rapat bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen.
Kini, setelah salinan putusan resmi terbit, bola berada di tangan Kemendikdasmen untuk mengeksekusi pencabutan, dan di tangan DPR untuk menentukan tindak lanjut konstitusional atas putusan dua lembaga peradilan tertinggi tersebut.













