Example floating
Example floating
OpiniPolitik dan Hukum

Ketika Mahkamah Menjadi Pintu Masuk dan Pintu Keluar Kekuasaan

×

Ketika Mahkamah Menjadi Pintu Masuk dan Pintu Keluar Kekuasaan

Sebarkan artikel ini
Yoseph Heriyanto

Oleh: Yoseph Heriyanto

INFOSOS.ID | Dalam demokrasi yang sehat, pengadilan seharusnya menjadi tempat kekuasaan dibatasi, bukan tempat kekuasaan mencari jalan keluar dari batasan. Namun, perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka menghadirkan sebuah ironi yang sulit diabaikan: putusan Mahkamah Konstitusi membuka jalan baginya menuju kursi Wakil Presiden, sementara rangkaian putusan pengadilan berikutnya justru ikut mewarnai berakhirnya perjalanan tersebut di kursi yang sama.

Ini bukan sekadar cerita tentang seorang wakil presiden yang mengundurkan diri. Ini adalah cerita tentang bagaimana hukum, etika, dan kekuasaan saling berhadapan dalam sebuah negara yang mengaku berdiri di atas prinsip negara hukum.

Ada pertanyaan mendasar yang harus diajukan: bagaimana mungkin mekanisme hukum yang seharusnya memastikan kelayakan seseorang sebelum menduduki jabatan publik justru baru menunjukkan daya koreksinya setelah orang tersebut berada di dalam lingkaran kekuasaan?

Persoalannya bukan semata-mata Gibran. Persoalannya adalah bagaimana institusi negara bekerja, bagaimana hukum digunakan, dan sejauh mana demokrasi mampu membatasi kekuasaan yang memiliki kecenderungan untuk melampaui batasnya sendiri.

Putusan 90 dan jalan menuju Istana

Mari kembali ke 16 Oktober 2023. Pada tanggal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah pemaknaan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya, aturan menetapkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Melalui putusan tersebut, MK memberikan pengecualian bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Perubahan ini membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, yang ketika itu berusia 36 tahun dan menjabat Wali Kota Surakarta, untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Secara formal, putusan MK merupakan produk hukum yang berlaku dan menjadi rujukan dalam proses pencalonan. Namun, persoalannya bukan sekadar perubahan batas usia. Proses lahirnya putusan tersebut justru memunculkan kontroversi serius mengenai independensi dan etika lembaga peradilan.

Ketua MK saat itu, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Gibran. Ia merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo sekaligus paman Gibran. Hubungan tersebut menciptakan potensi benturan kepentingan yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam pemeriksaan perkara.

Kontroversi itu kemudian memperoleh penegasan melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2023. Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dan diberhentikan dari jabatan Ketua MK.

MKMK menemukan pelanggaran terhadap prinsip ketidakberpihakan, integritas, independensi, kecakapan, serta kepantasan dan kesopanan. Salah satu persoalan mendasarnya adalah keterlibatan Anwar Usman dalam pemeriksaan perkara yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan keluarganya.

Namun, ada satu hal yang harus dipahami. Sanksi etik terhadap Anwar Usman tidak otomatis membatalkan Putusan MK Nomor 90. Putusan tersebut tetap berlaku dan menjadi dasar perubahan persyaratan pencalonan.

Di sinilah ironi pertama muncul. Sebuah putusan tetap memiliki kekuatan hukum, tetapi proses yang melahirkannya meninggalkan persoalan etik yang serius. Hukum tetap berjalan, sementara kepercayaan publik terhadap lembaga yang melahirkannya mengalami kerusakan.

Gibran kemudian maju dalam kontestasi Pilpres 2024, memenangkan pemilihan bersama Prabowo Subianto, dan dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

BACA JUGA :  SAH! SETELAH 18 TAHUN TERKUNCI, PALU PUAN AKHIRNYA MENGETOK: KORUPTOR BISA MISKIN, NEGARA BISA MENAGIH — INILAH UU PERAMPASAN ASET!

Dengan demikian, Putusan 90 bukan sekadar perdebatan tentang angka usia. Ia menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan politik yang mengantarkan Gibran ke Istana Wakil Presiden.

Ketika persoalan persyaratan kembali dipersoalkan

Dua tahun setelah pelantikan, persoalan lain muncul. Kali ini bukan mengenai usia, melainkan persyaratan pendidikan.

Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. MA menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran pada jenjang SMA yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

Putusan tersebut juga memerintahkan pencabutan surat keterangan yang menjadi objek sengketa.

Persoalan ini menjadi serius karena persyaratan pendidikan merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi calon presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Pemilu mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Pemerintah kemudian menindaklanjuti putusan MA dengan mencabut surat penyetaraan tersebut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026.

Namun, persoalan ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga telah memeriksa persoalan persyaratan pendidikan Gibran.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.

Mahkamah kemudian menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Dengan kata lain, MK tidak mengabulkan permohonan pembatalan atau diskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. Namun, pertimbangan mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan terkait dasar penyetaraan pendidikan tersebut menjadi catatan hukum yang tidak bisa diabaikan.

Di sinilah persoalan menjadi semakin rumit. Kita berhadapan dengan dua putusan yang memiliki objek dan kewenangan berbeda, tetapi bertemu dalam satu persoalan mendasar: keterpenuhan persyaratan seorang pejabat negara.

Putusan MA tidak serta-merta membatalkan hasil Pilpres 2024 ataupun secara otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Objek sengketanya adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan. Namun, ketika dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan jabatan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, konsekuensi hukum dan politiknya tentu tidak dapat dianggap sebagai urusan administratif biasa.

Negara semestinya memberikan penjelasan yang terang kepada publik. Sebab, persyaratan seorang calon pemimpin bukan persoalan sepele yang bisa diselesaikan dengan saling melempar tanggung jawab setelah pemilu selesai.

Ketika mekanisme koreksi datang terlambat

Pada 12 November 2026, Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI.

Peristiwa itu berlangsung setelah putusan MA mengenai surat penyetaraan pendidikan dan di tengah berkembangnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR terkait persoalan kelayakannya.

Sedikitnya 120 anggota DPR dikabarkan mendukung pengajuan usulan tersebut. DPR bahkan telah menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas persoalan itu sebelum akhirnya membatalkan agenda setelah Gibran menyampaikan pengunduran diri.

Gibran menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan keputusan pribadi dan bukan karena polemik ijazah. Ia juga menegaskan bahwa dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan.

Pernyataan itu tentu harus dihormati sebagai penjelasan dari yang bersangkutan. Kita tidak memiliki dasar untuk menyimpulkan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan pengakuan atas tuduhan tertentu.

BACA JUGA :  Hak atas Air untuk Kesejahteraan Petani

Namun, publik juga memiliki hak untuk membaca peristiwa politik berdasarkan rangkaian fakta yang terjadi.

Pengunduran diri itu tidak muncul dalam ruang hampa. Ia berlangsung ketika persoalan administrasi pendidikannya memperoleh putusan hukum yang serius, tekanan politik meningkat, dan parlemen mulai bergerak menggunakan mekanisme pengawasan konstitusional.

Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan semata-mata mengapa Gibran mundur, melainkan mengapa persoalan mendasar mengenai persyaratan seorang wakil presiden baru menjadi perdebatan serius setelah yang bersangkutan menjabat?

Bukankah seluruh persyaratan pencalonan seharusnya diperiksa secara cermat sejak awal? Bukankah KPU dan seluruh institusi yang memiliki kewenangan dalam proses pencalonan harus memastikan setiap ketentuan terpenuhi sebelum seseorang ditetapkan sebagai peserta pemilu?

Jika kemudian muncul persoalan yang berujung pada pembatalan dokumen administratif oleh pengadilan, publik berhak mempertanyakan kualitas verifikasi dan tanggung jawab kelembagaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Di sinilah letak persoalan yang jauh lebih besar daripada pengunduran diri seorang wakil presiden: mekanisme koreksi negara justru tampak bekerja setelah proses politik yang menentukan masa depan kekuasaan telanjur selesai.

Bukan hanya Gibran, tetapi kegagalan institusi mengawasi kekuasaan

Ada kecenderungan dalam politik kita untuk mempersonalisasi setiap persoalan. Ketika kontroversi terjadi, perhatian publik sering kali hanya tertuju kepada siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Padahal, persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada sistem dan institusi yang memungkinkan peristiwa tersebut terjadi.

Setidaknya ada tiga institusi yang perlu dievaluasi secara serius.

Pertama, Mahkamah Konstitusi. Putusan 90 telah memperlihatkan betapa besar pengaruh sebuah lembaga peradilan terhadap arah kompetisi politik. Ketika proses pengambilan keputusan tercemar persoalan konflik kepentingan dan pelanggaran etik, kepercayaan publik terhadap independensi peradilan ikut dipertaruhkan.

Kedua, Komisi Pemilihan Umum. KPU memiliki tanggung jawab memastikan seluruh persyaratan calon presiden dan wakil presiden terpenuhi. Persoalan dokumen pendidikan yang kemudian diputus tidak sah oleh MA seharusnya menjadi bahan evaluasi serius terhadap proses verifikasi administrasi pencalonan. Tidak cukup hanya bersembunyi di balik dokumen yang diserahkan oleh peserta pemilu. Verifikasi harus dilakukan secara cermat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, pengawasan tidak boleh hanya bergerak ketika persoalan telah menjadi krisis politik. Mekanisme pengawasan harus bekerja secara konsisten, bukan berdasarkan kepentingan atau momentum politik tertentu.

Ketiga institusi tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi terhubung dalam satu sistem demokrasi. Jika salah satunya gagal menjalankan fungsi, dampaknya dapat menjalar ke seluruh bangunan ketatanegaraan.

Kita tidak sedang memperdebatkan apakah anak seorang presiden boleh menjadi wakil presiden. Setiap warga negara memiliki hak politik yang sama untuk dipilih dan memilih. Yang sedang dipersoalkan adalah apakah seluruh proses yang mengantarkan seseorang ke jabatan tersebut telah berlangsung sesuai standar hukum, etika, transparansi, dan kesetaraan.

Sebab, demokrasi tidak cukup hanya memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berkuasa. Demokrasi juga harus memastikan bahwa jalan menuju kekuasaan tidak dibangun melalui privilese, konflik kepentingan, atau kelonggaran aturan yang hanya menguntungkan pihak tertentu.

BACA JUGA :  Petani, Organisasi, dan Politik yang Bekerja Diam-Diam

Demokrasi tidak boleh diwariskan sebagai privilese

Ada pelajaran penting dari peristiwa ini. Demokrasi seharusnya membuka kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Tetapi demokrasi juga tidak boleh berubah menjadi ruang istimewa bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Kekuasaan politik bukan warisan keluarga. Jabatan publik bukan hadiah dari hubungan kekerabatan. Lembaga negara bukan instrumen untuk mempermudah jalan politik seseorang.

Masalahnya bukan apakah seorang anak presiden boleh menjadi pejabat negara. Masalahnya adalah ketika kedekatan dengan kekuasaan diduga ikut memengaruhi proses yang seharusnya berjalan berdasarkan prinsip kesetaraan.

Dalam negara demokrasi, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tuntutan transparansi dan akuntabilitasnya. Bukan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan pusat kekuasaan, semakin longgar standar yang diterapkan kepadanya.

Kita harus menolak anggapan bahwa kemenangan pemilu dapat menjadi pembenaran bagi semua proses yang mendahuluinya. Kemenangan elektoral memberikan mandat politik, tetapi tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi persyaratan hukum dan etika.

Demokrasi bukan sekadar tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak. Demokrasi juga tentang bagaimana kemenangan itu diperoleh, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan bagaimana setiap pejabat mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan rakyat.

Mundur bukan berarti persoalan selesai

Gibran telah menyampaikan pengunduran dirinya. Presiden Prabowo telah menerima surat pernyataan berhenti tersebut, sementara proses ketatanegaraan untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi.

Namun, ada sejumlah pertanyaan yang tidak boleh ikut berhenti bersama pengunduran dirinya.

Bagaimana pertanggungjawaban atas proses pencalonan yang telah berlangsung? Bagaimana kualitas verifikasi persyaratan oleh KPU? Bagaimana negara menyikapi konsekuensi putusan MA terhadap dokumen administrasi yang sebelumnya digunakan dalam proses pencalonan? Dan bagaimana memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang?

Kita juga tidak boleh melupakan persoalan etik yang pernah mengguncang Mahkamah Konstitusi. Sanksi terhadap Anwar Usman harus menjadi pelajaran bahwa independensi hakim bukan sekadar slogan dalam konstitusi, melainkan syarat utama bagi tegaknya keadilan.

Jangan sampai peristiwa ini hanya berakhir sebagai pergantian pejabat, sementara persoalan kelembagaan yang melatarbelakanginya dibiarkan tanpa evaluasi.

Pengunduran diri dapat mengakhiri masa jabatan seseorang, tetapi tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab institusi yang terlibat dalam proses politik dan administrasi pencalonannya.

Jika tidak ada pembenahan, bukan tidak mungkin persoalan serupa akan kembali terjadi dengan nama, tokoh, dan kepentingan politik yang berbeda.

Pada akhirnya, yang harus kita selamatkan bukan reputasi seorang pejabat, bukan pula kepentingan kelompok politik tertentu. Yang harus diselamatkan adalah kepercayaan rakyat terhadap hukum dan demokrasi.

Sebab, ketika sebuah putusan pengadilan dapat membuka jalan bagi seseorang untuk memasuki kekuasaan, sementara putusan pengadilan berikutnya justru menghadirkan persoalan serius terhadap dasar persyaratannya, kita patut bertanya: sejauh mana hukum benar-benar berdiri independen dari kepentingan kekuasaan?

Demokrasi tidak boleh hanya menjadi panggung bagi mereka yang berkuasa. Hukum tidak boleh sekadar menjadi jalan yang dibuka atau ditutup sesuai kebutuhan politik.

Negara hukum seharusnya berdiri di atas kekuasaan, bukan berjalan mengikuti arah kekuasaan.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *