Infosos.id | Opini – Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, menegaskan bahwa “kurangnya pendidikan merupakan jalan menuju negara gagal.” Pernyataan ini disampaikan di depan para pemimpin dunia, investor, dan pembuat kebijakan global sebagai refleksi tentang pentingnya pendidikan dalam pembangunan nasional.
Namun, di media sosial dan ruang publik dalam negeri, pernyataan ini memicu gelombang diskusi dan kritik. Banyak pengguna internet dan pengamat kebijakan menilai pernyataan tersebut kontradiktif dengan arah kebijakan anggaran yang digulirkan pemerintah sendiri.
Infografis arah kebijakan anggaran 2026 yang beredar menunjukkan bahwa dalam kerangka prioritas anggaran, sektor pendidikan ditempatkan sebagai “prioritas pendukung”, bukan sebagai prioritas utama. Pos-pos yang masuk prioritas utama antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, ketahanan energi, perumahan, serta pertahanan dan keamanan.
Gambar slide ini telah menjadi bahan perdebatan karena interpretasinya oleh publik sebagai bukti bahwa pendidikan tidak menjadi fokus utama anggaran pemerintah.
Data anggaran yang beredar secara luas juga memperkuat narasi ini. Infografis yang beredar di media sosial menunjukkan alokasi anggaran sejumlah kementerian/lembaga pada tahun 2026:
Badan Gizi Nasional: Rp217,86 triliun yang bila digabungkan dengan dua kementerian pendidikan masih jauh sangat besar.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi: Rp55,45 triliun dan Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah: Rp33,65 triliun. Jumlah ini memperlihatkan bahwa bila digabung, anggaran untuk dua kementerian pendidikan masih jauh lebih kecil dibandingkan anggaran badan/kelembagaan lain yang masuk prioritas utama dalam grafik tersebut, terutama MBG.
Sementara itu, dokumen resmi pemerintah seperti Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2026 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan RI menunjukkan kerangka makro-fiskal negara dan prioritas belanja negara. Dokumen ini menegaskan berbagai agenda prioritas pemerintah dalam APBN 2026, termasuk fokus pada program sosial, ketahanan pangan dan energi, serta upaya pembangunan sumber daya manusia.
Dalam dokumen yang sama, pemerintah menyatakan komitmen pada pendidikan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, termasuk target alokasi sekitar 20 % dari total APBN untuk sektor pendidikan secara keseluruhan — angka yang disebutkan dalam pidato penyampaian RAPBN.
Namun, kritik di masyarakat tetap tajam. Banyak warganet menilai bahwa memosisikan pendidikan sebagai prioritas pendukung dan mengalokasikan anggarannya jauh di bawah program yang masuk daftar utama, terutama MBG, menunjukkan ketidaksesuaian antara retorika tentang pentingnya pendidikan dan kebijakan anggaran yang sebenarnya.
Isu ini terus menjadi perbincangan publik, terutama ketika pernyataan pemimpin negara di forum internasional dibandingkan dengan realitas kebijakan domestik yang diinterpretasikan oleh berbagai kelompok di media sosial.
