_____
Ahmad Basri: Sarjana Ilmu Hubungan Internasional
Infosos.id | Setelah menyatakan bergabung dan menandatangani piagam perdamaian BoP (Board of Peace) atau Dewan Perdamaian, Presiden Prabowo mendapatkan reaksi negatif di dalam negeri.
Langkah tersebut dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat Indonesia, khususnya mayoritas umat Islam, atas penderitaan rakyat Palestina.
BoP atau Dewan Perdamaian lahir dari ide dan gagasan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan tujuan menciptakan perdamaian global, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Semangat perdamaian yang dibangun dalam Dewan Perdamaian sepenuhnya ditentukan menurut sudut pandang Presiden Donald Trump.
Aktor politik utama dalam Dewan Perdamaian jelas adalah Amerika Serikat sebagai “polisi dunia”. Peran Donald Trump, baik sebagai Presiden AS maupun secara personal, sangat menentukan arah dan kebijakan Dewan Perdamaian.
Di sisi lain, lahirnya Dewan Perdamaian jelas berpotensi mereduksi legitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi dunia resmi yang anggotanya hampir mencakup seluruh negara di dunia.
Menariknya, Israel justru masuk dalam komposisi negara yang terlibat di dalam Dewan Perdamaian.
Masuknya Israel semakin mempertegas bahwa ide dan gagasan lahirnya Dewan Perdamaian buatan Presiden AS Donald Trump hanyalah politik akal-akalan Amerika Serikat dan Israel untuk mengelabui masyarakat internasional atas isu perdamaian.
Bagaimana mungkin Israel, yang dikecam oleh masyarakat internasional sebagai bangsa penjajah dan pembunuh rakyat Palestina, justru menjadi bagian dari Dewan Perdamaian? Tentu sangat mustahil kehadiran Indonesia mampu memberi warna di dalam Dewan Perdamaian.
Sebaliknya, kehadiran tersebut justru berpotensi melemahkan peran Indonesia dalam menyuarakan hak-hak politik rakyat Palestina untuk menjadi bangsa yang merdeka.
Sikap Israel sangat jelas, yakni tidak ada kata “kemerdekaan” bagi rakyat Palestina. Sikap ini menggambarkan penolakan Israel terhadap opsi kemerdekaan penuh bagi rakyat Palestina.
Slogan Israel dapat dibaca secara tegas. Perdamaian bagi rakyat Palestina- yes. Kemerdekaan bagi rakyat Palestina – No.
Sikap politik luar negeri Indonesia selama ini juga jelas bahwa Israel adalah penjajah bagi rakyat Palestina. Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan penuh rakyat Palestina.
Jika ditarik ke belakang, Palestina merupakan bangsa pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Catatan sejarah ini tidak pernah hilang dalam risalah perjalanan Indonesia sebagai negara merdeka.
Menarik untuk dicermati pandangan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal, menyebut masuknya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian buatan Presiden Donald Trump sebagai “lampu kuning”, yakni sebuah jebakan politik yang berpotensi merugikan posisi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina.
Tafsir ini dapat dimaknai sebagai tanda kekalahan besar politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo di panggung politik internasional.
Memaksa Indonesia masuk ke dalam Dewan Perdamaian merupakan bentuk kemenangan politik Presiden AS Donald Trump dan Israel. Selain itu, keanggotaan Dewan Perdamaian juga dikabarkan ditarik per tahun hingga Rp16 triliun.
Pertanyaan mendasar kemudian muncul. Apa yang sebenarnya ingin dimainkan Presiden Prabowo dengan langkah “nekat” masuk ke dalam Dewan Perdamaian buatan Presiden AS Donald Trump dan Israel, yang secara jelas tidak memberikan manfaat apapun bagi Indonesia, khususnya bagi perjuangan rakyat Palestina?
Bisa jadi jawabannya sederhana bahwa Presiden Prabowo sedang memainkan politik kamuflase, yakni berpura-pura patuh mengikuti apa yang diinginkan Presiden AS Donald Trump dengan masuk ke dalam Dewan Perdamaian.
Melihat gaya kepemimpinan Presiden AS Donald Trump di panggung politik internasional yang cenderung “koboi”, penuh ancaman dan tekanan kekerasan militer terhadap negara-negara yang tidak disukainya, sikap ini bukan tanpa alasan.
Kasus penculikan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, beberapa bulan lalu dengan kekuatan invasi militer oleh Presiden Donald Trump, setidaknya dapat membekas dalam kalkulasi psikologis politik Presiden Prabowo. Apakah Presiden Prabowo takut diculik oleh Donald Trump ?
