JEPARA, INFOSOS.ID – Keluarga almarhum Mohammad Syafii (26), pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, yang meninggal dunia setelah tersengat listrik saat bekerja di area tambak, menuntut kepastian pemenuhan hak-hak almarhum dan ahli warisnya.
Keluarga berharap jaminan kecelakaan kerja, santunan kematian, uang duka tewas, biaya pemakaman, serta bantuan beasiswa pendidikan bagi anak almarhum dapat dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Almarhum merupakan warga RT 005 RW 001, Desa Wanusobo, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Ia meninggalkan seorang istri, Anis Ika, dan seorang anak perempuan berinisial MAS yang kini berusia sekitar empat tahun.
Mohammad Syafii juga merupakan putra tunggal pasangan Suparjono (66) dan Suratmi (60).
Saat ditemui di kediamannya pada Kamis (19/11/2026) dan Sabtu (21/11/2026), keluarga menceritakan bahwa almarhum telah bekerja di lingkungan BBPBAP Jepara hampir tujuh tahun. Empat tahun di antaranya sebagai pegawai magang dan tiga tahun sebagai PPPK Paruh Waktu.
Istri almarhum, Anis Ika, mengatakan keluarga telah menerima kepergian suaminya. Namun, hingga kini mereka masih menunggu informasi mengenai proses pemenuhan hak-hak yang seharusnya diterima almarhum dan ahli warisnya.
“Empat tahun almarhum suami saya bekerja sebagai pegawai magang dan tiga tahun PPPK Paruh Waktu di BBPBAP Jepara. Kami telah mengikhlaskan kepergian almarhum. Saat ini kami menunggu informasi terkait hak-hak almarhum yang sedang diproses,” ujar Anis, Sabtu (21/11/2026).
Sementara itu, Suratmi mengungkapkan bahwa informasi pertama mengenai kecelakaan yang menimpa putranya justru disampaikan oleh rekan kerja almarhum bernama Heru, warga Ngemplak, Kelurahan Ujungbatu.
“Senin siang (2/11/2026), saat saya berada di rumah, Heru datang dan menginformasikan bahwa anak saya, Mohammad Syafii, mengalami kecelakaan kerja tersengat jaringan listrik pada saat bekerja,” ungkap Suratmi.
Ia menyayangkan karena menurut keterangannya, pihak BBPBAP Jepara tidak menyampaikan pemberitahuan secara langsung kepada keluarga ketika peristiwa tersebut terjadi.
“Pada saat kejadian, tidak ada informasi dari pihak BBPBAP Jepara tentang peristiwa yang menimpa anak saya,” imbuhnya.
Pada Jumat (20/11/2026), Suparjono mendatangi kantor BBPBAP Jepara untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan kejadian dan hak-hak putranya.
Dalam pertemuan tersebut, ia memperoleh penjelasan bahwa peristiwa itu masih dalam penanganan dan proses pengajuan pemenuhan hak almarhum serta ahli warisnya, termasuk santunan kematian.
Suparjono juga sempat melihat lokasi kejadian di saluran pembuangan area tambak. Berdasarkan pengamatannya, posisi korban saat kejadian berjarak sekitar enam meter dari jaringan listrik PLN.
“Saya diberikan penjelasan kalau ada kabel Wi-Fi putus di lokasi kejadian,” katanya.
Berdasarkan keterangan keluarga dan informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi pada Senin (2/11/2026), ketika Mohammad Syafii sedang menjalankan pekerjaan di area tambak BBPBAP Jepara.
Informasi yang diperoleh menyebutkan korban saat itu sedang melakukan aktivitas penaburan pakan udang. Dalam kondisi hujan rintik-rintik disertai angin kencang, korban diduga tersengat aliran listrik.
Saat dievakuasi dari lokasi kejadian, korban disebut masih dalam kondisi hidup dan kemudian dibawa ke RS Graha Husada Jepara untuk mendapatkan penanganan medis.
Suratmi menceritakan dirinya diantar ke rumah sakit oleh keponakannya, Angga, untuk melihat kondisi putranya. Ia menyaksikan Mohammad Syafii dipindahkan dari ruang perawatan menuju Instalasi Gawat Darurat (UGD).
Pada akhirnya, setelah mendapatkan penanganan medis, Mohammad Syafii dinyatakan meninggal dunia.
Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di pemakaman Ngancar. Keluarga juga telah menerima akta kematian dan rekam medis dari RS Graha Husada Jepara.
Kepala BBPBAP Benarkan Korban Tewas Tersengat Listrik.
Sebelumnya, pada Kamis (5/11/2026), awak media mengonfirmasi kejadian tersebut kepada Yuni, Humas RS Graha Husada Jepara. Ia membenarkan terdapat pasien dari BBPBAP Jepara yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut akibat kecelakaan tersengat listrik.
Pada hari yang sama, awak media juga meminta klarifikasi kepada Kepala BBPBAP Jepara, Mulyanto, S.T., M.Si., didampingi Kasubbag Umum Harunur Rasyid, A.Md.
Mulyanto membenarkan bahwa Mohammad Syafii meninggal dunia akibat tersengat jaringan kabel listrik di area tambak.
“Korban meninggal dunia memang akibat tersengat jaringan kabel listrik di area tambak,” ungkap Mulyanto.
Ia menjelaskan bahwa dirinya menerima laporan kejadian saat sedang berada di Brebes. Pihak BBPBAP kemudian melakukan pendalaman untuk mengetahui kronologi dan faktor penyebab kecelakaan.
Menurutnya, kejadian tersebut juga telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Saya mendapatkan laporan kejadian ketika berada di Brebes dan saat ini kami masih melakukan upaya pendalaman. Kami juga sudah melaporkan kejadian ini ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan direncanakan akan melakukan pengumpulan data serta keterangan,” ujarnya.
Mengenai kronologi awal, Mulyanto menyampaikan informasi yang diterimanya bahwa korban sedang menabur pakan udang ketika terjadi hujan rintik-rintik disertai angin kencang.
“Informasi yang saya peroleh, pada saat kejadian, kondisi cuaca hujan rintik-rintik dan angin bertiup kencang. Ada kabel Wi-Fi yang putus kemudian mengenai kabel listrik PLN yang terkelupas, sehingga korban tersengat jaringan listrik di atas,” jelasnya.
Dalam penelusuran di lingkungan BBPBAP Jepara, awak media menemukan sejumlah kabel pada tiang jaringan listrik dalam kondisi menjuntai, terkelupas, dan tampak tidak tertata. Posisi kabel jaringan Wi-Fi juga terlihat berada di bagian bawah tiang kabel PLN.
Ketika dikonfirmasi mengenai jaringan internet yang digunakan di lingkungan BBPBAP, Mulyanto membenarkan bahwa jaringan tersebut merupakan layanan IndiHome.
Kondisi instalasi tersebut menjadi perhatian terkait kelayakan jaringan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Namun, hubungan teknis antara kondisi kabel dengan kecelakaan yang dialami korban masih memerlukan pemeriksaan oleh pihak berwenang.
BBPBAP Janji Penuhi Hak Korban
Mulyanto menyatakan pihaknya akan memenuhi hak-hak yang menjadi tanggung jawab instansi. Ia juga menyebut pihak BBPBAP telah menyampaikan belasungkawa dan memberikan santunan kepada keluarga korban.
“Pihak keluarga korban sudah mengikhlaskan kepergian korban. Kami juga sudah mengucapkan belasungkawa serta memberikan santunan kepada keluarga korban,” katanya.
Ia menambahkan bahwa setelah kejadian, pihaknya langsung melakukan pembenahan jaringan dan pengecekan di area tambak.
“Memang ada anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras) budidaya tambak. Pascakejadian kami juga langsung melakukan pembenahan jaringan dan pengecekan langsung ke area tambak,” ujarnya.
Terkait penerapan SOP keselamatan kerja, Mulyanto menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pembenahan. Ia juga berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Saya berharap kejadian ini terakhir kalinya terjadi di BBPBAP Jepara,” tegasnya.
Mulyanto menjelaskan dirinya mulai menjabat sebagai Kepala BBPBAP Jepara menggantikan Supito, S.Pi., M.Si., sejak 1 April 2026.
“Terkait K3 di area tambak, kami sudah berupaya melakukan pembenahan, walaupun masa kerja saya sebagai Kepala BBPBAP Jepara masih singkat,” pungkasnya.
Dalam perkembangan berikutnya, pada Selasa (10/11/2026), awak media kembali meminta keterangan mengenai hasil pemeriksaan dan perkembangan penanganan kasus tersebut. Saat itu, Mulyanto menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan atau investigasi tim Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP.
Advokat Soroti Hak Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
Persoalan pemenuhan hak ahli waris juga mendapat perhatian dari seorang advokat yang rencananya akan ditunjuk keluarga untuk mendampingi langkah hukum. Advokat tersebut meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurutnya, status Mohammad Syafii sebagai PPPK Paruh Waktu menjadi aspek penting dalam menentukan hak perlindungan dan jaminan sosial yang harus diterima keluarga.
Ia merujuk sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, serta PP Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN.
Selain itu, terdapat Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur pedoman kriteria penetapan kecelakaan kerja, cacat, penyakit akibat kerja, dan kriteria penetapan tewas bagi Pegawai ASN.
Advokat tersebut menilai perlu ada pemeriksaan untuk memastikan apakah peristiwa yang dialami Mohammad Syafii memenuhi kriteria kecelakaan kerja dan penetapan tewas dalam menjalankan tugas kedinasan.
Dalam ketentuan jaminan kecelakaan kerja ASN, terdapat sejumlah komponen manfaat bagi pegawai yang ditetapkan tewas, antara lain santunan kematian akibat kecelakaan kerja, uang duka tewas, biaya pemakaman, serta bantuan beasiswa pendidikan bagi anak yang memenuhi persyaratan.
Berdasarkan ketentuan yang menjadi rujukan analisis tersebut, komponen manfaat yang perlu diperiksa meliputi santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 60 persen dikalikan 80 kali gaji terakhir atau gaji pokok, uang duka tewas sebesar enam kali gaji terakhir, biaya pemakaman Rp10 juta, serta bantuan beasiswa pendidikan anak yang dapat mencapai Rp45 juta.
Namun, besaran dan kelayakan masing-masing manfaat harus dipastikan melalui pemeriksaan status kepesertaan, dasar penghitungan, serta penetapan resmi kecelakaan kerja atau tewas oleh instansi berwenang.
Keberadaan anak almarhum yang masih berusia sekitar empat tahun menjadi salah satu perhatian utama keluarga. Mereka berharap hak pendidikan anak tidak terabaikan akibat proses administrasi dan penetapan status kecelakaan kerja.
Status PPPK Paruh Waktu Perlu Mendapat Kepastian
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu diatur melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025. Status tersebut merupakan bagian dari aparatur sipil negara yang diangkat oleh instansi pemerintah dan memiliki nomor induk PPPK atau nomor identitas pegawai ASN.
Hubungan kerja PPPK Paruh Waktu dituangkan dalam perjanjian kerja yang memuat masa kerja, tugas, target kinerja, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi.
Karena itu, status paruh waktu perlu diperiksa secara cermat agar tidak menjadi alasan terabaikannya hak perlindungan yang seharusnya melekat pada status pegawai. Kepastian kepesertaan jaminan sosial, dasar penghitungan manfaat, dan prosedur pengajuan klaim harus dijelaskan secara transparan kepada keluarga.
Pemeriksaan Instalasi Listrik dan K3 Diperlukan
Selain persoalan santunan, penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa Mohammad Syafii juga membutuhkan pemeriksaan teknis secara menyeluruh
Lingkungan tambak memiliki risiko tinggi terhadap bahaya kelistrikan karena menggunakan berbagai peralatan seperti kincir air, pompa, dan perangkat pendukung lainnya. Kondisi basah dan lembap meningkatkan risiko apabila instalasi mengalami kerusakan atau kebocoran arus listrik.
Pemeriksaan perlu mencakup kondisi kabel PLN, jaringan Wi-Fi, sistem pengamanan instalasi, pembumian atau grounding, serta kelayakan peralatan listrik yang digunakan.
Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksanaannya.
Selain itu, penerapan SOP keselamatan kerja, pengawasan area tambak, prosedur penanganan keadaan darurat, dan perlindungan pekerja saat menjalankan tugas juga perlu dievaluasi.
Hasil pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui faktor penyebab kecelakaan sekaligus mencegah kejadian serupa terulang di lingkungan kerja BBPBAP Jepara.
Keluarga Menunggu Kepastian, Bukan Sekadar Santunan
Meninggalnya Mohammad Syafii meninggalkan tanggung jawab terhadap seorang istri dan anak perempuan yang masih membutuhkan perlindungan serta jaminan masa depan.
Keluarga menyatakan telah menerima kepergian almarhum. Namun, penerimaan tersebut tidak menghapus hak-hak yang melekat pada almarhum maupun ahli warisnya.
Kini, keluarga menunggu kepastian hasil investigasi, penetapan status kecelakaan kerja, kepastian jaminan sosial, serta pemenuhan seluruh hak yang menjadi tanggung jawab instansi dan pengelola program.
Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut pemberian santunan belasungkawa. Ada hak jaminan kecelakaan kerja, perlindungan bagi ahli waris, dan masa depan seorang anak yang harus mendapatkan kepastian.
Jangan sampai meninggalnya seorang pekerja ketika menjalankan tugas hanya berakhir pada pemberian santunan belasungkawa, sementara hak jaminan kecelakaan kerja dan masa depan anak yang ditinggalkan masih belum jelas.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan keluarga, klarifikasi pihak BBPBAP Jepara dan RS Graha Husada Jepara. Redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan hak sanggah kepada pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.













