Bandar Lampung, Infosos.id – Pernyataan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sangat dibutuhkan di Lampung justru memicu gelombang kritik di media sosial. Di tengah pelaksanaan program nasional tersebut, isu dugaan kepemilikan atau afiliasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikaitkan dengan gubernur kembali mencuat dan menjadi sorotan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Pengukuhan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPDMBGI) DPD Provinsi Lampung dan DPD kabupaten/kota se-Lampung di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung pada Senin (22/6/2026) lalu.
Sebuah unggahan video di TikTok yang memuat pemberitaan mengenai pernyataan gubernur itu ramai diperbincangkan. Hingga saat ini, unggahan tersebut telah memperoleh ratusan komentar, tanda suka (like), dan dibagikan ulang (repost). Di kolom komentar, banyak warganet bahkan menjuluki Rahmat Mirzani Djausal sebagai “Bos MBG Lampung”.
Alih-alih membahas manfaat Program MBG, perhatian publik justru tertuju pada dugaan afiliasi gubernur dengan pengelolaan dapur SPPG. Sejumlah komentar yang muncul mempertanyakan dugaan tersebut.
Salah satu komentar yang mendapat ratusan tanda suka berbunyi, “Punya dapur berapa?”. Komentar lain menyindir, “Pak gubernur yang butuh MBG punya dapur berapa pak?”
Tak hanya itu, muncul pula komentar seperti “Hasil kinerja Gubernur Lampung apa?” hingga “Sudah mensejahterakan keluarga dan orang-orang terdekatnya.”
Selain mempertanyakan dugaan afiliasi dapur SPPG, sejumlah warganet juga mengaitkan pelaksanaan Program MBG dengan kondisi harga bahan pangan di pasar. Dalam kolom komentar, beberapa pengguna media sosial menyebut bahwa saat libur panjang sekolah, ketika Program MBG ikut berhenti sementara, harga sejumlah bahan pangan di pasar Kota Bandar Lampung disebut turun cukup signifikan. Namun setelah kegiatan belajar mengajar kembali dimulai dan Program MBG kembali beroperasi, mereka mengklaim harga bahan pangan kembali melonjak.
Komentar-komentar tersebut menjadi bagian dari diskusi yang berkembang di media sosial. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat data resmi yang membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara operasional Program MBG dengan perubahan harga bahan pangan sebagaimana disampaikan para warganet.
Menanggapi derasnya kritik di media sosial, salah seorang penggiat media sosial di Bandar Lampung, Robby Sanjaya, menilai riuhnya komentar warganet tidak boleh diabaikan begitu saja. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang terbuka agar tidak muncul spekulasi yang semakin liar di tengah masyarakat.
“Ketika kolom komentar dipenuhi pertanyaan mengenai dugaan afiliasi dapur SPPG hingga persoalan harga bahan pangan, itu menunjukkan ada keresahan publik yang perlu dijawab. Pemerintah sebaiknya membuka informasi secara transparan agar tidak terus menjadi polemik,” kata Robby.
Robby juga menilai banyaknya komentar yang mengaitkan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan naik-turunnya harga bahan pangan perlu disikapi secara serius melalui penjelasan berbasis data.
“Kalau memang tidak ada kaitannya, sampaikan kepada masyarakat dengan data yang jelas. Tetapi jika ada faktor distribusi atau peningkatan permintaan akibat program tersebut, pemerintah juga harus menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan agar harga tetap stabil. Transparansi adalah kunci untuk menghilangkan prasangka publik,” ujarnya.
Menurut Robby, polemik yang berkembang di media sosial menunjukkan masyarakat menginginkan keterbukaan, terutama terkait dugaan afiliasi pengelolaan dapur SPPG yang ramai diperbincangkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat bukti yang mengonfirmasi dugaan kepemilikan maupun afiliasi dapur SPPG dengan Gubernur Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung maupun pihak Gubernur juga belum memberikan tanggapan resmi terkait isu yang berkembang di media sosial. (Ar02)
