____
Ahmad Basri
Ketua K3PP (Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan)
Satu tahun sudah pasangan “NoNa” Novriwan – Nadirsyah memimpin Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pertanyaan mendasar yang wajar diajukan kepada setiap rezim pada titik ini adalah apa yang sungguh-sungguh telah berubah?
Dalam Pilkada 2024, pasangan “NoNa” mengklaim meraih sekitar 63 persen suara berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum setempat. Secara konstitusional, angka itu sah dan memberikan legitimasi politik. Namun legitimasi politik tidak selalu identik dengan legitimasi moral.
Di sisi lain jalur “kotak kosong” memperoleh sekitar 37 persen suara. Angka golput bahkan disebut-sebut berada pada kisaran 36–40 persen sebuah angka yang sangat besar.
Bila kita jujur membaca fenomena ini dengan pendekatan sosiologis politik, terdapat pesan kuat bahwa tingkat partisipasi dan kepercayaan publik belum sepenuhnya ada di pasangan NoNa dalam memimpin Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Harus kita akui bahwa demokrasi memang tidak mensyaratkan kemenangan mutlak secara moral, tetapi pemimpin yang kuat selalu ditopang oleh kepercayaan publik yang melampaui sekedar angka formal statistik hasil pemilu.
Di titik inilah problem legitimasi moral menjadi relevan untuk dibicarakan atas kepemimpinan pasangan “NoNa”. Antara simbol dan substansi satu tahun pertama pemerintahan seharusnya menjadi fase konsolidasi, penajaman arah pembangunan, dan sekaligus pembuktian visi misi pembangunan.
Namun yang tampak di ruang publik justru dominan pada aktivitas kerja simbolik birokrasi yang ditandai oleh banyaknya kegiatan seremonial, pertemuan, dan program yang lebih beraroma pencitraan ketimbang transformasi kerja yang jelas.
Program “bolo ngarit” misalnya, digadang-gadang sebagai salah satu kegiatan unggulan. Secara simbolik, kegiatan tersebut mungkin dimaksudkan sebagai bentuk kedekatan pemimpin dengan petani dan peternak.
Tetapi secara substansial, persoalan utama dunia peternakan menyangkut akses pakan berkelanjutan, harga jual ternak, permodalan, distribusi, dan kepastian pasar yang tidak serta-merta terselesaikan dengan kegiatan seremonial. Masalahnya petani dan peternak tetap bergulat sendiri dengan problem klasik mereka sendiri.
Harus diingat bahwa pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa sering pemimpin turun ke lapangan, tetapi sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab akar masalah.
Dilain sisi masalah infrastruktur jalan masih menjadi keluhan utama masyarakat. Di sejumlah titik, kondisi jalan belum layak dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman. Distribusi hasil pertanian, mobilitas warga, hingga akses pendidikan dan kesehatan masih terganggu oleh persoalan klasik ini.
Alasan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat sering kali dikemukakan sebagai pembenaran atas lambannya perbaikan. Padahal dalam situasi fiskal keuangan yang terbatas sekalipun, keberpihakan anggaran tetap dapat diukur dari skala prioritas pembangunan.
Pertanyaannya sederhana apakah infrastruktur dasar sudah benar-benar ditempatkan sebagai prioritas utama?
Jika tidak, maka problemnya bukan sekadar efisiensi melainkan arah kebijakan.
Selain itu kegiatan bersih-bersih sampah di pinggir jalan memang baik dan patut diapresiasi sebagai bentuk edukasi publik dari pasangan NoNa. Namun kerja-kerja operasional semacam itu sejatinya berada dalam lingkup tugas teknis Dinas Lingkungan Hidup. Tak harus turun langsung kelapangan setiap saat.
Pemimpin daerah semestinya fokus pada perumusan kebijakan strategis yakni bagaimana memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong investasi produktif, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Jika energi kepemimpinan terlalu banyak terserap pada kegiatan simbolik seremonial semata, maka resiko terbesar adalah stagnasi kebijakan. Hanya berlari ditempat.
Oleh karena itu satu tahun pemerintahan pasangan NoNa adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan arah. Bukan sekadar aktivitas melainkan orientasi yang jelas.
Harus dicatat bahwa masyarakat tidak menuntut keajaiban pembangunan, tetapi menuntut kejelasan yakni tentang ke mana arah pembangunan Tubaba dibawa? Tanpa roadmap yang konkret dan terukur, pemerintah hanya akan terlihat sibuk, namun sesungguhnya bergerak tanpa lompatan berarti.
Kemenangan 63 persen adalah legitimasi administratif politik bukan standar moral seorang pemimpin yang terpilih. Quo vadis satu tahun “NoNa” adalah pertanyaan bukan bentuk kebencian, melainkan refleksi kritis bahwa kritik adalah vitamin demokrasi. Tanpa kritik kekuasaan mudah merasa cukup dan merasa hebat.
Padahal sejarah menunjukkan yang membuat sebuah pemerintahan dikenang bukanlah seberapa sering dirinya tampil, melainkan seberapa besar ia mengubah keadaan.
