Example floating
Example floating
BeritaDaerah

Kejari Tulangbawang Tetapkan NVM Direktur BUMD Sebagai Tersangka Obstruction of Justice

×

Kejari Tulangbawang Tetapkan NVM Direktur BUMD Sebagai Tersangka Obstruction of Justice

Sebarkan artikel ini
Novi Marzani, Direktur BUMD PT Tulang Bawang Jaya (Perseroda), ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana perintangan penyidikan kasus pengelolaan SPBU milik BUMD Tahun 2025.

TULANG BAWANG, INFOSOS.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang akhirnya menunjukkan taringnya. NVM, Direktur BUMD PT Tulang Bawang Jaya (Perseroda), ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana perintangan penyidikan kasus pengelolaan SPBU milik BUMD Tahun 2025. Begitu ditetapkan, NVM langsung ditahan 20 hari.

Ini bukan sekadar penetapan tersangka biasa. Ini adalah pesan keras: siapa pun yang berani menghalangi penyidikan korupsi, akan berhadapan langsung dengan hukum.

Dari Korupsi SPBU, Berubah Jadi Kejahatan Melawan Keadilan

Persoalan yang semula berfokus pada dugaan penyimpangan pengelolaan BBM kini berkembang menjadi jauh lebih serius: dugaan upaya menghambat proses penegakan hukum itu sendiri.

Berdasarkan keterangan Kejari Tulang Bawang, penyidikan perkara perintangan tersebut dilakukan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-03/L.8.18/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.

Dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi serta mengumpulkan empat jenis alat bukti, yakni keterangan saksi, surat, barang bukti, dan barang bukti elektronik.

Salah satu rangkaian fakta yang menjadi perhatian penyidik berkaitan dengan aktivitas pengecoran BBM jenis solar di SPBU Nomor 24.345.107, yang merupakan milik BUMD PT Tulang Bawang Jaya Perseroda.

Aktivitas tersebut, menurut hasil penyidikan yang disampaikan kejaksaan, diketahui oleh tersangka. Fakta itu kemudian didalami melalui pemeriksaan saksi lanjutan.

Perkembangan penyidikan mengungkap dugaan adanya upaya memengaruhi keterangan saksi, menghilangkan alat bukti maupun barang bukti, serta tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya diketahui oleh pihak direktur.

Kejaksaan menilai dugaan tindakan tersebut telah menjadi hambatan serius dalam proses pengungkapan perkara utama.

Bukan Sekadar Lupa, Tapi Diduga Sengaja Mengaburkan Kebenaran

Inilah yang membuat kasus ini tajam dan kritis: NVM tidak disangka karena sekadar lalai mengelola SPBU. Ia disangka karena diduga aktif menghalangi kebenaran terungkap.

Penggeledahan yang dilakukan pada 24 Juni 2026 turut menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan bukti, termasuk barang bukti elektronik yang kini digunakan dalam proses penyidikan. Penggeledahan pada Rabu (24/6/2026) petang hingga pukul 19.45 WIB itu menyasar kantor BUMD PT Tulang Bawang Jaya (Perseroda) di Jalan Raya Gunung Sakti, Kecamatan Menggala, dan beberapa lokasi lain.

BACA JUGA :  Kasus Anak SD NTT Bunuh Diri, Polres Ngada Hentikan Penyelidikan

Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita berbagai dokumen penting, barang bukti elektronik, serta data lain yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan perkara.

Ironisnya, setelah bukti disita, penyidikan justru diduga dihadang dari dalam. Saksi diduga dipengaruhi. Bukti diduga hendak dihilangkan. Informasi yang sebenarnya diketahui direktur diduga tidak disampaikan.

Jika benar, ini bukan lagi soal bisnis yang rugi. Ini soal pejabat BUMD yang diduga memperlakukan hukum sebagai mainan, dan BUMD sebagai kerajaan pribadi.

Dijerat Pasal 21 UU Tipikor: Ancaman Pidana Berat

Atas rangkaian fakta dan alat bukti yang dikumpulkan, Kejari Tulang Bawang menetapkan NVM sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pasal 21 UU Tipikor adalah pasal untuk pelaku obstruction of justice dalam perkara korupsi: setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Penyidik selanjutnya memutuskan melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari ke depan untuk kepentingan proses hukum.

Solar Subsidi untuk Petani, Diduga Jadi Bancakan

Dalam konteks penegakan hukum, dugaan perintangan penyidikan bukan persoalan administratif semata. Jika terbukti, tindakan memengaruhi saksi atau menghilangkan barang bukti merupakan persoalan serius karena dapat mengganggu pencarian kebenaran materiil dan merusak proses peradilan.

BACA JUGA :  Walhi Menyoroti Anggaran Penanganan Banjir Rp15M Di Bandar Lampung Salah Arah 

Kejari Tulang Bawang mengajak masyarakat, khususnya para saksi dan pihak yang mengetahui aktivitas pengecoran maupun penjualan BBM yang diduga merugikan keuangan negara, agar bersedia memberikan keterangan kepada penyidik.

Kejaksaan juga menyoroti bahwa dugaan penyimpangan distribusi BBM tersebut berpotensi menghambat tujuan program pemerintah dalam menyediakan BBM bersubsidi, terutama bagi kalangan petani yang membutuhkan dukungan energi untuk kegiatan pertanian.

Persoalan ini memiliki dimensi kepentingan publik yang luas. Sebab, apabila distribusi BBM bersubsidi tidak berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat yang seharusnya menerima manfaat justru berpotensi kehilangan hak atas program yang dibiayai dan difasilitasi negara.

Investigasi lapangan sebelumnya bahkan menemukan modus yang lebih vulgar: antrean truk Colt Diesel dan minibus rakitan yang dimodifikasi menggunakan tangki tambahan dan tandon air plastik atau tekmon berkapasitas hingga 2.000 liter di SPBU BUMD Nomor 24.345.107 di Jalan Lintas Timur, Menggala Selatan. Modus rolling pengisian diduga digunakan untuk menyedot solar subsidi secara berulang.

Pertanyaannya kritis: bagaimana mungkin aktivitas sebesar itu bisa terjadi terang-terangan di SPBU milik daerah, tanpa diketahui atau tanpa pembiaran dari pengelola?

Dugaan Korupsi Rp30 Miliar dan Peran KPK

Kasus ini juga tidak berdiri sendiri. Dugaan penyelewengan dalam pengelolaan BUMD Kabupaten Tulang Bawang dengan nilai yang disebut mencapai Rp30 miliar telah dilaporkan GEMPITA ke KPK.

Laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan minyak bersubsidi di SPBU milik BUMD sejak 2025 hingga 2026 dinilai belum memberikan kejelasan, hingga GEMPITA membawa informasi, kronologi, dan dugaan modus operandi ke KPK. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo merespons dan menyatakan informasi tersebut akan diteruskan kepada tim dan pimpinan KPK.

Artinya, penetapan NVM sebagai tersangka perintangan ini baru pintu masuk. Perkara pokoknya – dugaan korupsi pengelolaan SPBU BUMD – belum selesai. Publik menuntut: siapa lagi yang terlibat? Ke mana aliran dana? Siapa yang menikmati keuntungan dari solar subsidi yang seharusnya untuk petani?

BACA JUGA :  Jeritan Warga di Balik Kemeriahan Pesta Uang Rakyat HUT Kota Bandar Lampung

Jangan Berhenti di NVM, Jangan Kalah oleh Spanduk dan Medsos

Di sisi lain, Kejari Tulang Bawang menyebut adanya spanduk dan aktivitas media sosial oleh sejumlah pihak yang dinilai tidak bertanggung jawab, yang turut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.

Namun, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan. Ia harus dijawab dengan transparansi, profesionalitas, konsistensi penegakan hukum, dan keberanian mengungkap perkara berdasarkan alat bukti.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa BUMD bukan ruang privat bagi segelintir orang yang mengelolanya. BUMD merupakan instrumen ekonomi daerah yang keberadaannya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan tanggung jawab pengelolaan kekayaan daerah.

Setiap dugaan penyimpangan harus diusut secara objektif. Setiap saksi harus mendapatkan perlindungan yang semestinya. Setiap alat bukti harus dijaga. Dan setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran wajib diproses berdasarkan hukum, tanpa pandang jabatan maupun kedudukan.

Penegakan hukum juga harus berjalan dalam koridor asas praduga tak bersalah. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Pembuktian tetap menjadi kewenangan proses peradilan yang harus dijalankan secara terbuka, objektif, dan akuntabel.

Kini, masyarakat menunggu kelanjutan pengungkapan perkara pengelolaan SPBU PT Tulang Bawang Jaya Perseroda. Bukan sekadar siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan sejauh mana perkara ini mampu mengungkap fakta secara utuh, memastikan pertanggungjawaban hukum, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset daerah.

Sebab, pada akhirnya, hukum tidak boleh berhenti pada keberanian menetapkan tersangka. Hukum harus menghadirkan kebenaran, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dan satu pertanyaan yang belum terjawab Kejari: kalau direktur saja diduga berani merintangi penyidikan, siapa yang selama ini melindunginya?

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *