KARANGANYAR, INFOSOS.ID — Krisis air bersih yang berlangsung sekitar lima tahun dan terus berulang setiap musim kemarau di Dusun Nglaban dan Jatirogo, Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, mendapat sorotan Serikat Tani Bumi Lestari (SERTA BUMI).
Organisasi tersebut mendesak Pemerintah Kabupaten Karanganyar segera menyiapkan langkah penyelesaian yang terencana dan berkelanjutan. Pasalnya, persoalan yang berulang setiap tahun itu dinilai tidak cukup ditangani melalui distribusi bantuan air bersih ketika musim kemarau tiba.
Ketua SERTA BUMI, Yoseph Heriyanto, menegaskan bahwa krisis air bersih yang berlangsung bertahun-tahun seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun solusi permanen agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama.
“Sudah sekitar lima tahun masyarakat menghadapi krisis air bersih, dan persoalan ini selalu berulang setiap musim kemarau. Seharusnya kondisi seperti ini tidak boleh terus terjadi. Pemerintah perlu segera mengakhirinya melalui perencanaan yang baik, terukur, dan berkelanjutan, sehingga hak dasar masyarakat atas air bersih benar-benar dapat terpenuhi,” tegas Yoseph.
Menurutnya, air bersih bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, melainkan hak dasar masyarakat yang harus dijamin pemenuhannya. Ketersediaan air diperlukan untuk minum, memasak, kebersihan diri, sanitasi, serta menunjang kehidupan yang sehat dan layak.
Yoseph mengatakan, pemerintah perlu mengubah pola penanganan dari sekadar merespons krisis menjadi upaya pencegahan melalui perencanaan infrastruktur dan pengelolaan sumber air sesuai kebutuhan masyarakat.
“Bantuan tangki air memang penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga. Namun, bantuan darurat tidak boleh menjadi solusi yang terus berulang setiap tahun. Pemerintah harus menyiapkan penyelesaian jangka panjang, sehingga masyarakat tidak terus menghadapi kesulitan yang sama setiap musim kemarau,” ujarnya.(20/10/2026)
Mendesak Solusi Permanen dan Kepastian Anggaran
SERTA BUMI mendorong Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan kajian teknis terhadap sumber air yang tersedia, termasuk kemungkinan memperbaiki atau mengaktifkan kembali sarana yang sudah ada maupun membangun sumber air baru apabila diperlukan.
Upaya tersebut perlu disertai pembangunan atau perbaikan jaringan perpipaan agar air dapat didistribusikan secara memadai kepada masyarakat terdampak.
Selain solusi teknis, pemerintah juga didesak menyusun rencana aksi yang jelas, mulai dari penentuan penanggung jawab, kepastian pembiayaan, tahapan pekerjaan, hingga target waktu pelaksanaan.
“Kalau persoalan ini sudah berlangsung sekitar lima tahun, yang dibutuhkan bukan sekadar respons sesaat. Harus ada kejelasan mengenai solusi teknis, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pembiayaannya, dan kapan program dilaksanakan. Masyarakat berhak mengetahui kepastian penyelesaiannya,” kata Yoseph.
SERTA BUMI juga meminta agar warga dilibatkan dalam pendataan kebutuhan, perencanaan, penentuan prioritas, dan pengawasan pelaksanaan program. Koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan perangkat daerah terkait dinilai penting agar penyelesaian tidak terhambat oleh persoalan pembagian kewenangan.
Air Bersih Merupakan Hak Dasar Rakyat
Desakan SERTA BUMI tersebut memiliki landasan konstitusional dan hukum. Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Sementara itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ketentuan yang lebih spesifik tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pasal tersebut menegaskan jaminan negara atas hak rakyat terhadap air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, berkelanjutan, dan terjangkau.
Bagi SERTA BUMI, ketentuan tersebut menjadi pengingat bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih harus menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik.
Yoseph menegaskan organisasinya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai setiap musim kemarau pemerintah kembali disibukkan dengan persoalan yang sama, sementara masyarakat terus menanggung kesulitan mendapatkan air. SERTA BUMI akan terus mendorong dan mengawal agar ada penyelesaian yang nyata, bukan sekadar penanganan darurat yang berulang,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup diukur dari tersedianya infrastruktur, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
“Air bersih adalah hak dasar rakyat. Negara wajib menjamin pemenuhannya. Krisis air bersih di Dusun Nglaban dan Jatirogo harus segera diakhiri,” pungkas Yoseph.













