Bandar Lampung, Infosos.id — Kabar mengejutkan mencuat dari lingkungan legislatif Kota Bandar Lampung. Dua anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari partai berbeda disebut berada di sebuah kamar hotel dalam situasi yang kemudian berujung pada kedatangan istri sah salah satu legislator tersebut.
Peristiwa itu disebut terjadi pada Selasa (18/8) menjelang waktu Magrib di salah satu hotel di kawasan Mall Boemi Kedaton (MBK), Bandar Lampung. Informasi mengenai kejadian tersebut kini menjadi perhatian dan menimbulkan pertanyaan mengenai aspek etika serta perilaku anggota dewan sebagai pejabat publik.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, seorang anggota Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi PAN disebut berada di dalam kamar hotel bersama seorang anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan.
Situasi kemudian disebut memanas setelah istri sah dari anggota DPRD tersebut datang ke lokasi. Kedatangan tersebut disebut berkaitan dengan dugaan keberadaan suaminya bersama legislator perempuan di dalam kamar hotel.
Meski demikian, keberadaan dua orang dalam satu kamar hotel tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi perselingkuhan maupun tindak pidana. Fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar tersebut masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian dari pihak-pihak yang bersangkutan.
Sebagai pejabat publik, perilaku anggota DPRD menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut kehormatan pribadi sekaligus citra lembaga yang mereka wakili. Karena itu, dugaan tersebut dinilai perlu ditempatkan secara proporsional dan diklarifikasi melalui mekanisme yang berlaku.
Redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi kepada kedua legislator yang disebut dalam informasi tersebut. Konfirmasi disampaikan untuk meminta penjelasan mengenai peristiwa yang dimaksud. Namun hingga berita ini dipublikasikan, belum diperoleh tanggapan dari kedua pihak.
Dari sisi hukum, persoalan perzinaan memiliki ketentuan tersendiri dalam KUHP Nasional. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, mengatur tindak pidana perzinaan dalam Pasal 411. Ketentuan tersebut pada prinsipnya merupakan delik aduan, sehingga penuntutan mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang ditentukan undang-undang, termasuk suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
Sementara Pasal 412 mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut juga merupakan delik aduan dengan pihak yang berhak mengajukan pengaduan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Di luar aspek pidana, dugaan perilaku yang berkaitan dengan kehormatan anggota DPRD juga dapat menjadi objek pemeriksaan etik apabila terdapat pengaduan dan bukti yang memadai. PP Nomor 12 Tahun 2018 mengatur bahwa Badan Kehormatan DPRD memiliki tugas meneliti dugaan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik serta melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
Apabila dalam proses pemeriksaan seorang anggota DPRD terbukti melakukan pelanggaran sumpah/janji atau kode etik, Badan Kehormatan dapat menjatuhkan sejumlah sanksi sesuai ketentuan, mulai dari teguran hingga mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, kabar mengenai dugaan keberadaan dua legislator tersebut di dalam kamar hotel masih perlu diklarifikasi secara menyeluruh. Redaksi tidak menyimpulkan telah terjadi perselingkuhan, perzinaan maupun pelanggaran hukum sebelum terdapat bukti dan proses pemeriksaan yang sah.
Redaksi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. Hak jawab, klarifikasi maupun bantahan dari kedua legislator, keluarga yang bersangkutan, serta pimpinan PAN dan PDI Perjuangan terbuka untuk disampaikan dan akan menjadi bagian penting dalam pemberitaan lanjutan. (Ar02)













