Oleh: Junaidi Farhan (Ketua Umum Forum Membangun Desa/ Ketua LPM Tulang Bawang Barat)
INFOSOS.ID | Sengketa tapal batas Tiyuh (desa) tidak boleh dijadikan tameng untuk membunuh demokrasi di tiyuh Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). Hukum Administrasi Negara di Indonesia sudah jelas mengatur batasan status quo, dan siapa pun Bupati yang menunda atau meminta menunda Pemilihan Kepala Tiyuh (Pilkati) hanya karena sengketa kecil di ujung tiyuh, telah melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
Berikut pembedahannya:
1. STATUS QUO BUKAN BERARTI DESA MATI TOTAL.
Banyak pihak sengaja memelintir istilah status quo untuk menakut-nakuti warga. Padahal, batasannya sangat sempit dan tegas:
- Pemerintahan Tiyuh Tetap Berjalan. Kantor tiyuh tetap buka, perangkat tiyuh tetap bekerja, dan pelayanan administrasi seperti pembuatan KTP, KK, dan surat pengantar untuk warga di luar area sengketa wajib berjalan normal. Tidak ada alasan untuk menutup pelayanan.
- Ruang Lingkup Status Quo Terbatas: Pembekuan hanya berlaku di atas lahan atau titik batas yang menjadi objek sengketa saja. Contohnya: pelarangan pembangunan fisik di area klaim tersebut, pelarangan menggeser patok batas, atau penundaan sertifikasi lahan di titik konflik itu saja.
- Pelayanan Warga di Area Sengketa: Untuk warga yang tinggal tepat di area sengketa, pelayanan publik biasanya diatur melalui kesepakatan bersama (MoU) yang difasilitasi oleh Camat atau Bupati, agar hak-hak warga tidak dikorbankan selama musyawarah berjalan.
- Kesimpulan kritisnya: Menyetop seluruh aktivitas tiyuh justru melanggar hukum, karena sama saja menelantarkan pelayanan publik bagi ribuan warga tiyuh lainnya yang tidak terkait dengan area sengketa yang kecil itu.
2. BUPATI YANG MENUNDA ATAU MEMINTA MENUNDA PILKATI ATAS INSTRUKSI GUBERNUR TIDAK VALID ALIAS CACAT HUKUM.
Tindakan Bupati yang menunda atau meminta menunda Pemilihan Kepala Tiyuh secara total berdasarkan Instruksi Gubernur yang tidak valid, terutama ketika sengketa hanya mencakup sebagian kecil wilayah desa, adalah tindakan ilegal. Ini analisisnya:
- Pertama, Pelanggaran Asas Legalitas dan Validitas. Kepala daerah tidak boleh mengambil keputusan strategis seperti menunda Pilkati berdasarkan payung hukum yang cacat. Jika Instruksi Gubernur tersebut tidak valid, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau bertentangan dengan Undang-Undang tentang Desa, maka pernyataan Bupati tentang penundaan Pilkati otomatis batal demi hukum. Menjadikan sengketa tapal batas skala kecil sebagai alasan menunda pilkati di seluruh tiyuh mengindikasikan adanya motif politik tersembunyi untuk merugikan hak politik warga.
- Kedua, Status Administrasi yang Sah Berlaku. Berdasarkan asas hukum Presumptio Iustae Causa, sepanjang belum ada keputusan inkrah dari pengadilan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) baru yang mengubah batas daerah, maka status administrasi tiyuh yang saat ini tercatat di Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut tetap sah berlaku. Bupati dari Kabupaten sebelah tidak memiliki wewenang hukum untuk mengintervensi atau menunda proses demokrasi di tiyuh tersebut karena tiyuh itu secara de jure masih berada di bawah yurisdiksi Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Ketiga, Pelanggaran Asas Proporsionalitas. Karena objek sengketa hanya sebagian kecil, penundaan Pilkati adalah tindakan yang tidak proporsional dan kejam. Pimpinan Daerah seharusnya hanya membekukan aktivitas pembangunan fisik atau sertifikasi lahan di titik konflik saja. Menunda Pilkati berarti mengorbankan hak pilih seluruh warga tiyuh Karta Tanjung Selamat dan menciptakan kekosongan kepemimpinan definitif yang berujung pada lumpuhnya pelayanan publik.
3. PERNYATAAN LISAN BUPATI LAMPUNG UTARA TIDAK ADA ARTINYA
Ini yang paling berbahaya dan sering dipakai untuk mengintimidasi warga. Tindakan Bupati dari kabupaten sebelah yang melarang atau meminta menunda Pilkati di Tiyuh Karta Tanjung Selamat secara lisan, sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah.
Secara hukum administrasi negara:
- Bukan Kewenangannya: Berdasarkan UU Pemda dan UU Desa, yang berhak menunda atau mengatur Pilkati hanyalah Bupati tempat Tiyuh tersebut secara administratif terdaftar dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Pernyataan Bupati Kabupaten Lampung Utara hanyalah pernyataan politik sepihak yang tidak mengikat perangkat tiyuh, panitia Pilkati, maupun warga.
- Lisan Tidak Berlaku: Penundaan Pilkati adalah tindakan hukum besar yang wajib diterbitkan melalui Keputusan Tertulis berupa SK Bupati yang sah, bukan sekadar ucapan lisan di depan demonstran atau di depan media. Pernyataan lisan itu kemungkinan besar hanya taktik politik untuk meredam massa tanpa berani bertanggung jawab di atas kertas.
- Eksploitasi Isu Tapal Batas: Sengketa batas daerah diselesaikan antar-pemerintah daerah melalui fasilitasi Kemendagri, bukan dengan cara menyandera dan mengintimidasi proses demokrasi tingkat tiyuh.
4. PILKATI YANG KONDUSIF DAN AMAN ADALAH BUKTI LEGITIMASI
Sahnya sebuah proses Pemilihan Kepalo Tiyuh (Pilkati) ditentukan oleh:
- Dilaksanakan oleh Panitia Pilkati resmi Tiyuh Karta Tanjung Selamat
- Berdasarkan jadwal dan aturan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat (Perbup Tubaba)
- Diikuti warga yang berhak memilih
- Dimenangkan dan akan dilantik oleh Bupati Tubaba
Fakta bahwa Pilkati tersebut dapat terlaksana dengan baik, kondusif dan aman meskipun sempat diminta untuk ditunda, justru memperkuat 2 hal:
- Legitimasi Formal: Produk hukumnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pemkab Tubaba.
- Legitimasi Sosiologis: Kehendak rakyat di Karta Tanjung Selamat tersalurkan tanpa kerusuhan. Tidak ada kekosongan kekuasaan yang diciptakan oleh pihak luar.
Siapa pun yang mau menggugat keabsahannya ke PTUN akan kalah, karena penggugat harus membuktikan ada SK penundaan resmi dari Bupati Tubaba yang dilanggar. SK itu tidak ada.
Pilkati Karta Tanjung Selamat SAH, LEGAL, dan LEGITIM. Kepala Tiyuh terpilih memiliki dasar hukum yang kuat untuk dilantik oleh Bupati Tulang Bawang Barat dan menjalankan pemerintahan.
Saran untuk mengunci legitimasi itu: Amankan seluruh dokumen Pilkati (Berita Acara Panitia, Daftar Hadir, SK Bupati Tubaba tentang pengangkatan), dan laporkan pelaksanaan yang aman itu secara resmi ke Kemendagri cq. Ditjen Bina Pemerintahan Desa agar intervensi dari kabupaten sebelah tidak bisa diputarbalikkan menjadi seolah-olah Pilkati itu ilegal.
Semoga semua pihak dapat menahan diri secara profesional terutama para petinggi daerah kedua Kabupaten, dan menjadi kewajiban semua pihak yang terlibat termasuk warga masyarakat baik dari Lampung Utara maupun Tulang Bawang Barat sendiri untuk tetap menjaga suasana yang kondusif, aman dan nyaman, tidak terpancing provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Semoga konflik tapal batas wilayah adat yang selama ini dipersoalkan dapat segera terselesaikan dengan baik, sehingga pembangunan di Tiyuh Karta Tanjung Selamat dapat berjalan dengan baik dan masyarakatnya makmur sejahtera.













