KARANGANYAR, infosos.id — Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo bersama PSDA Bengawan Solo Provinsi Jawa Tengah, Dinas PUPR Kabupaten Karanganyar dan Serikat Tani Bumi Lestari (SERTA BUMI) melakukan survei lapangan terhadap jaringan irigasi di wilayah Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Kamis (1/10/2026).
Survei difokuskan pada Dam 27, Dam 28 dan Dam 29 yang menjadi bagian dari jaringan irigasi untuk mengaliri lahan pertanian di wilayah Desa Lemahbang dan sekitarnya.
Dalam survei tersebut, tim menemukan sejumlah titik kebocoran pada saluran serta kondisi pintu air yang perlu mendapatkan penanganan. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap debit air yang sampai ke lahan pertanian milik petani.
Perwakilan BBWS Bengawan Solo, Aditya, mengatakan hasil survei akan menjadi dasar untuk menentukan penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Menurutnya, Dam 27 dan 28 berada dalam kewenangan Kabupaten Karanganyar.
Sementara penanganan pada jaringan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan dilakukan melalui koordinasi dengan PSDA Bengawan Solo Provinsi Jawa Tengah.
Aditya menjelaskan, beberapa jaringan yang berkaitan dengan Bendung Nggerdu juga telah masuk dalam rencana penanganan. Sistem tersebut nantinya akan terhubung dengan jaringan menuju Kebun 1 dan Kebun 2.
“Insyaallah tahun 2027 mau dikerjakan,” kata Aditya saat memberikan penjelasan di lokasi survei.
Untuk penanganan awal, pihaknya akan memprioritaskan pengurangan kebocoran pada saluran. Penanganan sementara tersebut dilakukan sembari menunggu pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang lebih permanen.
“Untuk sementara daruratnya kita mengurangi kebocoran dulu,” ujarnya.
Aditya mengatakan penanganan jaringan irigasi tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Khusus Dam 29, hasil survei juga menunjukkan adanya sejumlah titik kebocoran yang perlu segera ditangani.
Selain memperbaiki kebocoran, persoalan pengaturan air juga menjadi perhatian. Sejumlah lubang pengambilan air yang digunakan petani tidak serta-merta dapat ditutup seluruhnya karena masih dibutuhkan untuk mengalirkan air ke lahan pertanian.
Karena itu, menurut Aditya, penanganannya perlu dirembukkan bersama petani. Salah satu opsi yang dibahas adalah tetap menyediakan bukaan pengambilan air, tetapi dilengkapi pengaturan menggunakan katup atau ball valve sehingga aliran dapat dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan.
“Kalau itu ditutup semua masih ribut karena enggak dapat air. Jadi nanti dirembuk kita nutupnya gimana. Rencananya masih kita kasih lubang, tapi bisa diatur,” jelasnya.
Pengaturan tersebut, lanjut Aditya, juga perlu melibatkan pengelola irigasi dan pemerintah provinsi agar pembagian air tidak menimbulkan persoalan di antara petani pengguna jaringan.
Ketua SERTA BUMI, Yoseph Heriyanto, menyambut baik survei bersama yang dilakukan lintas instansi tersebut.
Menurut Yoseph, survei bersama penting karena memperjelas kondisi lapangan sekaligus pembagian kewenangan antara BBWS Bengawan Solo, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
“Dengan survei bersama ini jadi kelihatan pembagian kewenangan dan akhirnya bisa kerja kolaboratif. Tentu ini langkah baik demi masa depan petani,” ujar Yoseph.
Ia juga menyambut baik rencana perbaikan sejumlah saluran irigasi yang mengalami kebocoran serta pintu-pintu air yang tidak berfungsi.
Perbaikan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan debit air yang sampai ke lahan pertanian masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini mengalami kekurangan pasokan air.
“Kalau kebocoran dan pintu air yang tidak berfungsi diperbaiki, tentu akan menambah debit air yang masuk ke sawah warga,” katanya.
Namun, Yoseph mengingatkan bahwa perbaikan jaringan primer dan sekunder belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan irigasi. SERTA BUMI masih menunggu langkah dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Dispertan PP) Kabupaten Karanganyar yang memiliki kewenangan dalam pemeliharaan dan perbaikan saluran tersier.
Menurutnya, berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat sejumlah saluran tersier yang mengalami kerusakan dan membutuhkan pendataan serta verifikasi.
“Sampai saat ini SERTA BUMI masih menunggu action dari Dispertan PP Karanganyar. Saluran tersier juga banyak yang rusak,” ujarnya.
Yoseph berharap Dispertan PP segera melakukan pendataan dan verifikasi lapangan, sekaligus menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama yang dicapai setelah audiensi Hari Tani Nasional ke-66 antara SERTA BUMI dengan DPRD Karanganyar, BBWS Bengawan Solo, PSDA Bengawan Solo Peopinai Jawa Tengah, Dinas PUPR/SDA Kabupaten Karanganyar dan Dispertan PP Kabupaten Karanganyar.
Sementara itu, Kadiyun, salah satu perwakilan kelompok tani, mengatakan petani menyambut baik adanya perhatian terhadap jaringan irigasi di wilayah tersebut.
Menurutnya, dengan adanya aliran air dari Waduk Jlantah, petani berharap pasokan air dapat dimanfaatkan untuk menggarap lahan pada musim tanam ketiga (MT III).
“Dengan adanya aliran air dari Waduk Jlantah, petani berharap bisa menggarap sawah saat musim tanam ketiga,” kata Kadiyun.
Survei tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut upaya perbaikan jaringan irigasi di wilayah Jumapolo. Pemerintah dan pihak terkait selanjutnya akan menindaklanjuti temuan lapangan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk penanganan kebocoran, perbaikan pintu air dan pengaturan distribusi air kepada petani.
