Example floating
Example floating
AdvertorialBeritaDaerahLiputan KhususUrban

ADA APA GUBERNUR LAMPUNG MENDADAK ANTI PERS?

×

ADA APA GUBERNUR LAMPUNG MENDADAK ANTI PERS?

Sebarkan artikel ini
Gambar ilustrasi

Catatan Redaksi 

Ketika Tim Media Gubernur Melanggar Konstitusi di Lapangan Padel. Ironi. Memalukan. Dan berbahaya.

Tiga kata itu belum cukup untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Jumat pagi, 2 Oktober 2026 di The Canopy, Bandar Lampung. Di saat Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sedang asyik pamer gaya hidup sehat, bermain padel dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-43 dan Gubernur Cup Padel 2026, kebebasan pers justru ditendang keluar lapangan.

Korban: Aza, jurnalis Garuda TV.

Pelaku dugaan penghalangan: Dina Puspa, yang disebut-sebut sebagai Tim Media Gubernur.

Saksi: Sekda, Inspektur, Asisten, Kepala OPD, dan Pimpinan DPRD Lampung yang hadir di lokasi.

Modus: Melarang wartawan meliput agenda resmi Gubernur yang tercantum dalam agenda resmi Pemprov.

Jika ini dibiarkan, maka ini bukan sekadar insiden. Ini adalah preseden buruk bagi demokrasi Lampung. Karena itu, redaksi perlu membedah secara tuntas, apa sebenarnya Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pers, dan mengapa tindakan tim media Gubernur itu adalah pelanggaran konstitusi.

I. PERS BUKAN HUMAS GUBERNUR, PERS ADALAH PILAR DEMOKRASI

Banyak pejabat, termasuk mungkin tim media Gubernur, lupa atau pura-pura lupa, apa itu pers.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tupoksi pers sangat jelas dan mulia:

Pasal 3 ayat (1) UU Pers menyebutkan: Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Pasal 6 UU Pers menyebutkan peran pers:

  1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
  2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan HAM;
  3. Mengembangkan pendapat umum;
  4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
  5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Lihat poin 4 dan 5 Pers itu tugasnya melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran. Bukan tugasnya menjadi tukang foto dan tukang tepuk tangan untuk Gubernur main padel.

Ketika Aza datang meliput, ia sedang menjalankan fungsi kontrol sosial. Ia ingin memastikan apakah acara Gubernur Cup yang menggunakan fasilitas, waktu, dan pejabat negara itu relevan dengan kebutuhan rakyat. Itu adalah hak publik untuk tahu.

BACA JUGA :  ICW Desak Istana: Bongkar Aliran Dana Sembako May Day, Diduga Rawan Korupsi

Melarangnya berarti menghalangi hak 9 juta rakyat Lampung untuk mengetahui.

II. JURNALIS DILINDUNGI KONSTITUSI, BUKAN DILINDUNGI TIM MEDIA

Tindakan Dina Puspa melarang jurnalis meliput adalah pelanggaran berlapis:

1. Melanggar UUD 1945:

  • Pasal 28E: ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
  • Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Jelas, wartawan mencari informasi di agenda publik adalah pelaksanaan UUD 1945.

2. Melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

  • Pasal 4 ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
  • Pasal 4 ayat (2): Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
  • Pasal 4 ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Yang dilakukan tim media Gubernur adalah bentuk pelarangan penyiaran secara langsung.

3. Ancaman Pidana Jelas

Pasal 18 ayat (1) UU Pers: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Artinya, tindakan melarang wartawan meliput agenda resmi Gubernur itu bukan pelanggaran etik, tapi sudah masuk kategori TINDAK PIDANA.

III. JURNALIS BEKERJA DENGAN KODE ETIK, BUKAN DENGAN IZIN TIM MEDIA

Mungkin tim media Gubernur berdalih, wartawan tidak sopan, tidak izin, atau tidak terdaftar. Alasan itu tidak sah.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disepakati Dewan Pers mengatur 11 pasal, dan semuanya sudah dipatuhi oleh jurnalis yang bekerja secara profesional:

BACA JUGA :  Mapas..!!, Rp21,79 Miliar Untuk Tunjangan Rumah dan Transport DPRD Bandar Lampung di Tengah Puluhan Ribu Warga Miskin

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Dalam kasus Aza, ia datang dengan identitas jelas sebagai jurnalis Garuda TV, meliput agenda resmi yang terbuka, dengan cara profesional. Tidak ada satu pun Kode Etik yang ia langgar.

Justru tim media Gubernur yang melanggar etika komunikasi publik. Tugas tim media adalah MEMFASILITASI pers, bukan menyeleksi pers. Tugas Kominfo adalah MEMBUKA akses, bukan menutup akses.

VI. INI BAHAYA BAGI GUBERNUR MIRZA SENDIRI

BACA JUGA :  KETUA KPK SENTIL MENTERI NUSRON: Orang Kepercayaanmu Sudah 4 Ditahan, Uang OTT Rp106,3 Miliar. Jangan Alasan Sibuk Lagi, Hadir Besok 

Pak Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Anda harus sadar, Anda sedang digerogoti oleh lingkaran Anda sendiri.

Gaya premanisme pers seperti ini adalah gaya Orde Baru. Di era keterbukaan informasi, di era UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008, melarang wartawan meliput sama saja bunuh diri politik.

Jika Anda diam, maka publik akan membaca diam Anda sebagai restu. Restu bahwa Anda anti kritik. Restu bahwa Anda hanya mau diberitakan baik-baik saja. Restu bahwa Gubernur Cup Padel lebih penting dari kebebasan pers.

Padahal, pers yang kritis itulah yang akan menyelamatkan Anda dari korupsi, dari OPD yang malas, dari proyek yang mangkrak.

INGAT: Orang yang dekat pejabat, sering lebih arogan dan merasa lebih berkuasa dari sang pejabat.

Melalui Catatan Redaksi ini, kami menyatakan sikap:

1. Mengecam keras tindakan penghalangan kerja jurnalistik yang dilakukan oleh Dina Puspa selaku Tim Media Gubernur Lampung terhadap jurnalis Garuda TV.

2. Mendesak Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk menegur keras dan mengevaluasi total Tim Media dan Protokol Gubernur. Jangan pelihara benalu yang merusak citra Gubernur.

3. Menuntut Dina Puspa meminta maaf secara terbuka kepada Aza dan kepada seluruh insan pers Lampung. Ini bukan soal pribadi, ini soal marwah profesi.

4. Mendesak Kadis Kominfotik Provinsi Lampung untuk segera merilis Standar Operasional Prosedur (SOP) peliputan agenda Gubernur yang transparan, adil, dan tidak diskriminatif, sesuai amanat UU Pers dan UU KIP.

5. Mengajak seluruh organisasi pers di Lampung untuk bersolidaritas dan mengawal kasus ini hingga tuntas, agar tidak ada lagi Aza-Aza lain yang diusir dari lapangan.

Gubernur bisa memenangkan pertandingan padel. Tapi jika Gubernur kalah dalam menjaga kebebasan pers, maka Gubernur telah kalah dalam pertandingan demokrasi.

Dan kekalahan itu akan dicatat sejarah.

Hidup Pers! Hidup Demokrasi!

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *