INFOSOS, Jakarta – Inilah wajah asli kebijakan ekonomi rezim Prabowo Subianto yang katanya pro-rakyat. Di saat rakyat menjerit karena harga naik dan ekonomi global tidak pasti, menteri yang sedang bekerja untuk rakyat justru dicopot paksa di tengah rapat kenegaraan.
Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang dikenal jujur, lugas, dan berani bicara apa adanya soal bobroknya fiskal negara, dipermalukan secara terbuka. Senin (14/9/2026) siang, saat ia tengah memaparkan strategi fiskal 2027 dan sinergi pusat-daerah di hadapan Komite IV DPD RI bersama Bappenas dan Bank Indonesia, telepon dari Istana berdering.
Pukul 14.30 WIB, di tengah paparan kritisnya soal tantangan persaingan global dan geopolitik, Purbaya dipaksa berhenti. Ia harus pamit tergesa-gesa meninggalkan Kompleks Parlemen. Bukan karena kinerjanya buruk, tapi karena istana sudah memutuskan.
Drama pergantian kekuasaan yang tidak beretika ini bergerak kilat. Hanya 14 menit setelah Purbaya angkat telepon, pukul 14.44 WIB, penggantinya Suahasil Nazara sudah nongol di Istana dengan alasan “mendadak dipanggil”. Pukul 15.34 WIB, pelantikan selesai. Selesai sudah skenario singkirkan menteri pro-rakyat.
Ini bukan sekadar reshuffle. Ini adalah sinyal bahaya.
Prabowo menunjukkan ia alergi terhadap menteri yang jujur dan bekerja untuk kepentingan fiskal rakyat, bukan untuk kepentingan lingkaran Istana. Purbaya yang ingin membuat instrumen keuangan negara bekerja lebih strategis untuk menghadapi krisis, justru dianggap mengganggu.
Pertanyaannya: kebijakan siapa yang sedang diamankan dengan mencopot Purbaya secepat kilat? Kepentingan rakyat atau kepentingan segelintir elite yang takut APBN dibongkar secara transparan?
Ketika seorang menteri keuangan harus dihentikan paparannya di forum resmi DPD RI hanya karena telepon Istana, maka yang rusak bukan hanya etika ketatanegaraan, tapi juga komitmen Prabowo pada janji pro-rakyat.
Rakyat butuh menteri yang berani jujur, bukan menteri yang nurut dan siap jadi stempel Istana.
