Bandar Lampung, infosos.id – Proyek revitalisasi trotoar di Jalan Sultan Agung, Kota Bandar Lampung, menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proyek dengan nilai anggaran Rp21,77 miliar yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Temuan itu terungkap saat Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek, Jumat (12/9/2026). Dari pantauan di lapangan, konstruksi pembesian wiremesh untuk pengecoran trotoar dinilai tidak memenuhi standar.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, A.Md., menegaskan pihaknya telah meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menghentikan sementara pekerjaan guna dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kami beberapa hari lalu. Kami melihat langsung di lapangan dan ternyata ada beberapa bagian yang tidak sesuai spesifikasi. Maka kami perintahkan untuk dibongkar,” ujar Agus Djumadi saat ditemui di lokasi proyek.
Ia menjelaskan, keputusan pembongkaran telah disepakati oleh Dinas PU selaku pengguna anggaran, konsultan pengawas, dan pihak penyedia jasa.
Menurut Agus, proyek infrastruktur dengan anggaran besar tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan, mengingat pengawasan publik saat ini sangat terbuka.
“Yang menanggung malu bukan hanya Wali Kota sebagai penanggung jawab pembangunan, tetapi juga kami di DPRD yang merencanakan dan menyetujui anggaran ini. Kami menjalankan fungsi pengawasan. Kami minta pelaksana bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus menyebutkan pihaknya akan terus mengawal proyek tersebut hingga selesai sesuai ketentuan. Ia juga mengapresiasi keterbukaan Dinas PU dalam menerima masukan dari legislatif.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas PU dan pihak kontraktor pelaksana terkait tindak lanjut pembongkaran tersebut.













