Bandar Lampung, Infosos.id – Program umroh yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Kota Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana kini menjadi sorotan. Ketua Jaringan Penggiat Sosial Indonesia (JPSI), Ichwan, mendesak aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan penyimpangan anggaran pada pelaksanaan program umrah yang dibiayai melalui APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026.
Program yang dikelola Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tersebut diketahui memberangkatkan sebanyak 580 jamaah dalam tiga gelombang keberangkatan pada 12, 20, dan 27 Juni 2026.
Berdasarkan dokumen pengadaan, penyedia jasa adalah PT Ditoris Travel Nesia yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 68A, Gunung Sulah, Way Halim, Bandar Lampung, dengan nilai kontrak mencapai Rp22.446.000.000 atau sekitar Rp38.700.000 per jamaah.
Dalam pernyataan resminya yang dirilis media ini, Ichwan menilai besaran anggaran tersebut perlu diaudit secara menyeluruh karena terdapat sejumlah indikasi yang patut didalami aparat penegak hukum.
“Kami melihat ada sejumlah kejanggalan yang berpotensi merugikan keuangan daerah apabila benar terjadi. Karena itu kami meminta APH, baik Kejaksaan maupun KPK, melakukan penyelidikan terhadap seluruh proses pengadaan program umroh ini, mulai dari perencanaan, penentuan harga, hingga penetapan peserta,” tegas Ichwan, Selasa (4/9/2026).
Menurut Ichwan, hasil penelusuran JPSI menemukan dugaan bahwa paket perjalanan yang diterima jamaah tidak sesuai dengan nilai kontrak. “Kontrak mencantumkan harga sekitar Rp38,7 juta per jamaah yang disebut sebagai paket premium atau kelas tertinggi. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh, fasilitas yang diterima peserta diduga hanya setara paket standar menengah yang di pasaran berkisar antara Rp28 juta sampai Rp34 juta. Jika dugaan ini benar, maka terdapat selisih harga yang cukup signifikan dan patut didalami apakah terjadi mark-up atau bentuk penyimpangan lainnya,” ujarnya.
Selain dugaan kemahalan harga, Ichwan juga mempertanyakan mekanisme penetapan harga satuan dalam kontrak. Menurutnya, pengadaan dilakukan secara kolektif untuk ratusan jamaah sehingga secara prinsip seharusnya memperoleh harga yang lebih rendah dibanding pembelian paket satuan.
“Justru yang muncul dalam kontrak adalah harga satuan Rp38,7 juta per jamaah. Padahal pengadaan dilakukan secara massal sebanyak 580 peserta. Kondisi ini patut diduga membuka ruang terjadinya kickback atau gratifikasi dalam bentuk fee apabila memang terdapat selisih harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ichwan.
Tak hanya itu, JPSI juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam penetapan peserta program. Berdasarkan ketentuan yang diumumkan pemerintah, program umrah diprioritaskan bagi warga kurang mampu, tokoh agama seperti guru ngaji, marbot masjid, pengurus organisasi keagamaan, juara MTQ, aparatur berprestasi seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, penjaga pintu perlintasan kereta api, guru berprestasi, serta memenuhi persyaratan administrasi berupa e-KTP dan Kartu Keluarga Kota Bandar Lampung, sehat jasmani-rohani, dan belum pernah mengikuti program umrah dari dana pemerintah daerah sebelumnya.
Namun, Ichwan mengaku menerima informasi bahwa terdapat dugaan peserta berasal dari kalangan ASN, pengurus partai politik, bahkan terdapat peserta yang diduga bukan warga Kota Bandar Lampung. “Apabila benar terdapat peserta yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan program, maka hal tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Program ini menggunakan uang rakyat sehingga pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.
JPSI mendesak Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Tinggi Lampung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit keseluruhan proses pengadaan, mulai dari penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), proses pemilihan penyedia, nilai kontrak, spesifikasi paket yang diberikan kepada jamaah, hingga validasi seluruh daftar penerima manfaat.
“Jangan sampai program yang awalnya bertujuan memberikan penghargaan kepada masyarakat justru menimbulkan dugaan penyimpangan anggaran. Jika memang seluruh proses telah sesuai aturan, tentu hasil pemeriksaan akan menjawab keraguan publik. Namun apabila ditemukan pelanggaran hukum, kami meminta agar seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Ichwan.
Hingga berita ini disusun, pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), maupun pihak penyedia PT Ditoris Travel Nesia belum memberikan keterangan atau tanggapan atas berbagai dugaan tersebut. Berita ini akan diperbarui apabila pihak-pihak terkait memberikan hak jawab atau klarifikasi. (AR02)













