JAKARTA TIMUR, INFOSOS.ID – Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadi pusat perhatian nasional pada Kamis (5/11/2026) hari ini. Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) hadir langsung untuk menjadi saksi dalam perkara yang selama bertahun-tahun menyedot perhatian publik: dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu.
Namun ironisnya, di saat saksi kunci sekelas mantan Presiden hadir, kamera media justru dimatikan. Sidang tidak boleh disiarkan langsung atau livestreaming.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Jokowi tiba di area pengadilan sekira pukul 08.30 WIB. Ia menumpangi mobil Toyota Kijang Innova Zenix berwarna hitam dengan nomor polisi B 1980 IBY.
Kehadiran Jokowi adalah untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.
Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu publik. Setelah sekian lama polemik ijazah palsu hanya bergulir di media sosial, YouTube, dan podcast, kini mantan orang nomor satu di Indonesia itu berhadapan langsung di ruang sidang dengan para penuduhnya.
PN Jakarta Timur menegaskan, media hanya diperbolehkan melakukan siaran langsung pada tahap agenda dakwaan, eksepsi, putusan sela, tuntutan, pleidoi, hingga nantinya putusan.
Namun pada tahap pembuktian yang meliputi pemeriksaan saksi, awak media dilarang melakukan live streaming sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KUHAP.
Alasan resmi pengadilan: agar keterangan masing-masing saksi tidak saling mendengarkan atau mempengaruhi satu sama lain.
Alasan itu secara hukum bisa dipahami. Namun secara substansi, larangan ini justru memantik kritik tajam.
Perkara ini bukan perkara biasa. Ini adalah perkara yang lahir dari ruang publik, dari tuduhan yang viral, dari perdebatan yang menguras energi bangsa selama bertahun-tahun.
Publik berhak menyaksikan secara utuh bagaimana saksi kunci menjelaskan soal ijazahnya, bagaimana terdakwa Roy Suryo dan Dokter Tifa menguji keterangan itu di depan majelis hakim.
Jika hanya putusan yang disiarkan, sementara proses pembuktian yang paling menentukan justru ditutup dari siaran langsung, maka publik hanya akan menerima hasil akhir tanpa bisa menilai sendiri kebenaran prosesnya.
Transparansi peradilan adalah kunci untuk mengakhiri polemik ijazah palsu ini. Jika prosesnya tertutup dari mata publik, apapun putusannya nanti akan tetap menyisakan ruang bagi narasi liar, teori konspirasi, dan ketidakpercayaan.
Hari ini, Jokowi sudah hadir dan memenuhi panggilan hukum. Tinggal pengadilan yang harus membuktikan, bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan oleh seluruh rakyat Indonesia.













