Example floating
Example floating
BeritaNasional

Jangan Ukur Keberhasilan dari Angka: Rakyat Masih Bertahan di Garis Bawah

×

Jangan Ukur Keberhasilan dari Angka: Rakyat Masih Bertahan di Garis Bawah

Sebarkan artikel ini
Gambar oleh AI

BANDAR LAMPUNG, infosos.id —  “Desil Anda sudah naik.”  Kalimat itu kini terdengar seperti surat pemecatan dari bantuan. Bukan karena hidup warga sudah lebih baik, tapi karena angka di dalam sistem berubah.

Di tengah klaim penurunan angka kemiskinan, suara dari bawah justru berbeda. Warga bertanya: kalau memang sudah sejahtera, kenapa di dapur masih tetap kosong?

Sistem desil yang dipakai pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial memang bertujuan agar tepat sasaran. Namun di lapangan, banyak keluarga merasa dicoret hanya karena indikator administratif.

Ada tukang ojek yang punya motor untuk cari nafkah tapi tetap gali lubang tutup lubang. Ada buruh harian yang kerja tidak menentu. Ada keluarga dengan banyak anak sekolah yang secara data “naik kelas”, tapi secara ekonomi masih tertatih.

BACA JUGA :  DPRD TUBABA Kompak Bungkam Pasca Rapat Banggar Bahas Utang Rp30M. Publik Mulai Curiga Deal Politik

“Data adalah alat untuk menggambarkan kondisi masyarakat, bukan alat untuk mengubah kenyataan hidup masyarakat,” tulis pernyataan warga yang belakangan viral.

Kritik tajam juga datang dari Ketua Umum Forum Membangun Desa, Junaidi Farhan.

“Pemerintah jangan memaksakan dianggap sukses menurunkan kemiskinan dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan data. Tetapi fakta di lapangan masyarakat miskin makin banyak,” tegas Junaidi, Selasa (1/9/2026)

Menurutnya, keberhasilan tidak bisa diukur hanya dari grafik dan tabel. Kalau bantuan diputus berdasarkan angka sementara verifikasi lapangan tidak jalan, maka yang terjadi adalah kemiskinan dihapus dari data, bukan dari kehidupan.

BACA JUGA :  Purna Tugas Jadi Hakim MK. Arief Hidayat: Putusan 90 Gibran Membuat Indonesia Tidak Baik-baik Saja

“Jangan sampai kita bangga angka kemiskinan turun, tapi di desa-desa orang makin sulit makan, makin sulit bayar sekolah,” lanjutnya.

Dalam pernyataannya, Junaidi juga meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan data administratif:

1. Jelaskan dasar perubahan desil. Indikator apa yang berubah dan siapa yang mendata.

2. Lakukan verifikasi lapangan. Datang, lihat kondisi rumah, tanya penghasilan dan tanggungan.

3. Buka ruang koreksi. Warga berhak sanggah jika merasa datanya tidak sesuai.

Ia juga menekankan, tidak meminta orang yang tidak berhak dapat bantuan. Yang diminta hanya satu, jangan sampai orang miskin kehilangan haknya karena data yang tidak sesuai kenyataan.

“Betul warga bisa mengecek status DTKS lewat aplikasi Cek Bansos Kemensos. Jika keberatan, bisa ajukan “Sanggah” dan “Usul” di aplikasi yang sama, atau melalui musyawarah desa/kelurahan. Bukti seperti surat RT, foto kondisi rumah, dan keterangan penghasilan bisa dilampirkan. Tetapi hal itu belum menjamin transparansi dan profesionalisme, justru lebih banyak menyusahkan rakyat,,” ungkap Junaidi.

BACA JUGA :  Diduga Mengkritik Dasco Ahmad Pemilik Akun Facebook Cakra Adi Negara Dijemput Tim Siber POLDA Metro Jaya Dini Hari 

Di balik satu perubahan desil ada konsekuensi nyata, beras yang tidak terbeli, biaya sekolah yang menunggak, obat yang ditunda. Rakyat tidak minta dikasihani. Rakyat hanya minta diukur dengan kondisi yang sebenarnya.

Karena seperti yang diingatkan Junaidi Farhan, “data seharusnya mengikuti kondisi rakyat, bukan kondisi rakyat yang dipaksa mengikuti data”.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *