Bandar Lampung, Infosos.id– Program Wisata Rohani Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung pada Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan program umrah Tahun Anggaran 2026 kini diduga kembali menyimpan persoalan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.
Dalam rilisnya, Ketua Jaringan Penggiat Sosial Indonesia (JPSI), Ichwan, mendesak aparat penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi Lampung, segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap penggunaan APBD Kota Bandar Lampung dalam program tersebut.
“Program yang selama ini diklaim sebagai program unggulan Wali Kota Bandar Lampung justru memunculkan banyak kejanggalan. Kami melihat ada indikasi kuat kemahalan harga, dugaan penyimpangan sasaran penerima manfaat, hingga potensi gratifikasi yang harus diusut secara hukum,” kata Ichwan, Kamis (6/8/2026).
Program yang dikelola Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu memberangkatkan 580 jamaah umrah dalam tiga kloter pada 12, 20, dan 27 Juni 2026. Paket perjalanan disediakan oleh PT Ditoris Travel Nesia dengan nilai kontrak Rp22.446.000.000 atau Rp38.700.000 per paket jamaah.
Namun berdasarkan dokumen dan informasi yang dihimpun JPSI, harga tersebut dinilai tidak sebanding dengan fasilitas yang diterima para jamaah. Menurut Ichwan, nilai kontrak Rp38,7 juta merupakan harga yang lazim untuk paket umrah premium dengan fasilitas kelas atas. Sementara paket yang diterima jamaah diduga hanya setara paket standar hingga menengah yang di pasaran berkisar antara Rp28 juta hingga Rp34 juta.
“Jika benar fasilitas yang diberikan hanya paket standar sementara negara membayar paket premium, maka terdapat selisih harga yang sangat signifikan. Selisih inilah yang patut diduga sebagai mark up anggaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah,” ujarnya.
JPSI juga menilai penetapan harga kontrak patut dipertanyakan karena dilakukan dalam pengadaan secara kolektif. Dalam praktik bisnis perjalanan umrah, pembelian dalam jumlah besar umumnya memperoleh harga yang lebih murah dibanding pembelian satuan. Namun pada kontrak tersebut, harga yang dibayarkan pemerintah justru menggunakan harga paket satuan tertinggi.
“Kondisi ini patut diduga membuka ruang terjadinya kick back atau fee kepada pihak tertentu yang masuk dalam kategori gratifikasi apabila terbukti berkaitan dengan jabatan dan proses pengadaan,” tegas Ichwan.
Selain dugaan kemahalan harga, JPSI juga menyoroti sasaran penerima manfaat yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan kriteria resmi, program umrah diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, tokoh agama, guru ngaji, marbot, pengurus organisasi keagamaan, juara MTQ, Babinsa, Bhabinkamtibmas, petugas penjaga pintu perlintasan kereta api, guru berprestasi, serta warga yang memenuhi persyaratan administrasi dan belum pernah memperoleh fasilitas umrah dari pemerintah daerah.
Namun, JPSI mengaku menemukan banyak peserta berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pengurus partai politik, bahkan terdapat peserta yang diduga bukan warga Kota Bandar Lampung. “Apabila benar ada peserta yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan pemerintah sendiri, maka program ini telah menyimpang dari tujuan awalnya,” kata Ichwan.
Tidak hanya itu, berdasarkan dokumen yang diperoleh JPSI, wisata rohani tahap pertama Tahun 2026 yang berlangsung pada 16–17 Januari 2026 justru diikuti 468 ASN dari lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, mulai dari guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah hingga pegawai dinas.
Menurut Ichwan, kondisi tersebut menunjukkan pola yang hampir identik dengan temuan BPK pada Tahun Anggaran 2025. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Lampung, program wisata rohani/religi Tahun Anggaran 2025 senilai Rp9,6 miliar dinyatakan memiliki berbagai kelemahan.
BPK menemukan penetapan peserta dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Wali Kota tanpa mekanisme seleksi yang jelas dan terukur. Dari total 6.446 peserta, sebanyak 1.665 orang merupakan ASN aktif yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
BPK juga menyimpulkan belanja tersebut tidak memenuhi prinsip kepatutan, rasionalitas, efektivitas, serta tidak sejalan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD maupun RPD.
Selain itu, BPK menilai pelaksanaan program tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah karena pada saat yang sama kondisi fiskal Pemerintah Kota Bandar Lampung dinilai belum memadai untuk membiayai kegiatan tersebut.
Meski telah menjadi perhatian BPK pada tahun sebelumnya, JPSI menilai pola pelaksanaan program pada Tahun Anggaran 2026 masih memperlihatkan kemiripan, baik dari aspek dasar pelaksanaan, mekanisme penetapan peserta, hingga sasaran penerima manfaat.
Atas dasar itu, JPSI meminta aparat penegak hukum segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh proses pengadaan, mulai dari penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), mekanisme penunjukan penyedia, spesifikasi paket perjalanan, daftar peserta, hingga aliran pembayaran kepada penyedia jasa.
“Kami mendesak KPK, Kejaksaan Agung maupun Kejati Lampung segera turun tangan. Jangan sampai APBD digunakan dengan harga yang diduga tidak wajar dan tidak tepat sasaran. Jika ditemukan adanya unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Ichwan.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (AR02)













