BANDAR LAMPUNG, INFOSOS ID – Wakil Rakyat atau tukang ngemplang? Ini bukan cerita tentang uang Rp25 juta. Ini cerita tentang hilangnya rasa malu seorang wakil rakyat.
Bagaimana mungkin seorang oknum anggota DPRD Kota Bandar Lampung, yang gajinya, tunjangannya, mobil dinasnya, bahkan rumahnya dibiayai dari pajak rakyat, diduga menghindar saat dimintai haknya sendiri oleh warganya?
Itulah yang dialami Anjas (38), warga Bandar Lampung. Sudah berbulan-bulan ia pontang-panting menagih uang titipannya sebesar Rp25 juta yang diduga masih berada di tangan oknum anggota DPRD Kota Bandar Lampung berinisial RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Uang itu bukan utang. Bukan pinjaman. Bukan pemberian. Uang itu adalah titipan, uang yang dititipkan Anjas kepada RI sebagai jaminan, karena dokumen kendaraan yang dijual belum beres sepenuhnya.
Kini dokumen sudah beres. Transaksi sudah selesai. Tapi uang titipan itu belum kembali utuh.
Kronologi Versi Korban: Dari Niat Baik, Jadi Petaka
Semua bermula dari niat baik dan rasa percaya.
Anjas diminta tolong untuk menjualkan mobil milik RI senilai Rp150 juta. Dengan kerja keras, lobi, dan jaringan yang dimilikinya, mobil itu akhirnya laku Rp200 juta di sebuah showroom.
Ada selisih keuntungan Rp50 juta dari harga awal.
Rp25 juta sudah dibagi untuk tim yang membantu penjualan. Sisa Rp25 juta lagi dititipkan Anjas kepada RI sebagai jaminan.
“Rp25 juta itu saya titip dulu ke RI. Takutnya kalau dokumen tidak beres, transaksi batal, saya yang harus balikin uang ke showroom,” ungkap Anjas kepada tim pendampingnya.
Logika bisnis yang sangat wajar. Dalam jual-beli kendaraan, titipan jaminan adalah hal biasa. Yang tidak biasa adalah apa yang terjadi setelahnya.
Ketika dokumen sudah beres dan Anjas menagih titipannya, yang ia dapat bukan uangnya tapi penghindaran.
Ditelpon Tak Diangkat Lagi, Di WA Hanya Dibaca, Datang Ke Rumah Dihalangi Satpam
“Ditelepon tidak diangkat lagi, di-WA tidak dibalas. Saya datang ke rumahnya, tidak bisa masuk, dihalang petugas keamanan,” keluh Anjas.
Bayangkan posisi Anjas. Ia yang sudah membantu menjualkan aset wakil rakyatnya. Ia yang sudah memastikan transaksi berjalan. Ia yang mempertaruhkan namanya di depan showroom.
Saat menagih haknya sendiri, ia justru diperlakukan seperti pengemis di depan rumah wakilnya sendiri.
Lebih menyakitkan lagi, Anjas kini dikejar-kejar oleh kawannya yang belum mendapatkan bagian. Sementara di rumah, kebutuhan keluarganya juga menunggu, susu anak yang habis, kaleng beras sudah kosong, kontrakan sudah nunggak.
“Saya bingung. Saya yang dikejar kawan-kawan, sementara saya juga dikejar kebutuhan keluarga. Saya hanya minta hak saya dikembalikan,” ujar Anjas dengan nada lirih.
Didampingi LSM PKP Lampung: Ini Bukan Soal Nominal, Ini Soal Etika
Ketua LSM Pengawal Kebijakan dan Pembangunan (PKP) Lampung, Ari, yang mendampingi Anjas, mengaku kecewa berat dengan sikap oknum pejabat publik tersebut.
Menurut Ari, pihaknya sudah menempuh seluruh jalur kekeluargaan. Mereka sudah mencoba menghubungi RI. Mereka sudah mencoba menghubungi orang tua RI. Namun hasilnya nihil.
“Sudah kami coba hubungi orang tua yang bersangkutan terkait sisa urusan RI dengan Anjas. Jawabannya, silahkan urusannya dengan Anjas,” ujar Ari.
Ari menegaskan, persoalan ini bukan soal Rp25 juta yang dibayar cicil dan tidak jelas kapan sisanya mau diberikan. Ini soal etika, itikad baik, dan rasa malu sebagai pejabat publik.
“Ini bukan soal besar kecilnya nominal. Ini soal etika dan itikad baik pejabat publik. Dewan itu digaji dari uang rakyat. Seharusnya memberi contoh. Bagaimana warga mau percaya pada wakilnya kalau ditemui saja susah?” tegas Ari.
Ari juga mengingatkan, anggota DPRD terikat pada kode etik yang jauh lebih berat dari warga biasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah, serta Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung tentang Tata Tertib dan Kode Etik, anggota DPRD wajib menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga. Anggota DPRD juga dilarang melakukan perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat lembaga.
Jika seorang anggota DPRD diduga menghindar dari urusan keuangan dengan warganya sendiri, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama pribadinya, tapi juga nama lembaga DPRD Kota Bandar Lampung dan nama Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusungnya.
Masalah ini sejatinya sudah sampai ke level tertinggi partai di kota ini.
Ketua DPD PAN Kota Bandar Lampung, Dr. Ir. H. Firmansyah Alfian, M.B.A., M.Sc., sudah pernah turun tangan memfasilitasi pertemuan Anjas dengan orang tua RI berinisial Y yang juga anggota DPRD Provinsi Lampung.
Dalam pertemuan itu, Y berjanji akan mengecek ke anaknya. Namun hampir seminggu berlalu, tanpa kabar.
Belakangan, setelah sebulan lebih dari pertemuan dengan Anjas, Y diketahui sudah memberikan uang sebesar Rp10 juta kepada Anjas. Artinya, sisa urusan yang belum terselesaikan tinggal Rp15 juta.
Namun ketika Anjas menanyakan sisa Rp15 juta itu melalui pesan WhatsApp, jawaban yang ia terima justru membuat bingung:
“Saya tidak punya uang.”
Jawaban itu, menurut Anjas dan pendampingnya, sangat sulit diterima akal sehat. Bagaimana mungkin keluarga yang memiliki mobil seharga ratusan juta rupiah, yang dua orang anggota keluarganya duduk sebagai anggota DPRD satu di kota, satu di provinsi dengan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang dibiayai negara, mengaku tidak punya uang Rp15 juta untuk menyelesaikan titipan warganya?
Pertanyaan itu yang hingga kini tidak terjawab.
Bagi Anjas, balasan singkat itu bukan solusi. Itu hanya cara untuk mengakhiri percakapan, bukan untuk menyelesaikan persoalan.
Rilis ini diterbitkan bukan untuk menghakimi RI. Rilis ini diterbitkan karena seluruh upaya kekeluargaan sudah ditempuh dan tidak membuahkan hasil.
Rilis ini diterbitkan dengan prinsip dugaan dan praduga tak bersalah. Redaksi tidak menyatakan RI terbukti bersalah. Redaksi hanya menyampaikan pengakuan korban yang didampingi LSM, disertai bukti-bukti komunikasi dan upaya mediasi yang telah dilakukan.
Jabatan DPRD adalah amanah rakyat. Gaji, tunjangan, dan fasilitasnya berasal dari pajak rakyat, termasuk dari Anjas dan dari jutaan warga Bandar Lampung lainnya.
Jika seorang wakil rakyat tidak bisa menyelesaikan urusan Rp25 juta dengan warganya sendiri secara jantan, bagaimana ia bisa menyelesaikan urusan APBD ratusan miliar rupiah milik rakyat?
Jika seorang wakil rakyat menutup pintu rumahnya untuk warganya sendiri, untuk siapa sebenarnya pintu itu dibuka?
Kami masih membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi RI, bagi Y selaku orang tua, dan bagi DPD PAN Kota Bandar Lampung untuk memberikan klarifikasi resmi secara tertulis dan terverifikasi.
Kami berharap, setelah rilis ini terbit, RI tidak lagi menghindar. Temui Anjas. Selesaikan Rp15 juta sisanya. Kembalikan hak warga. Jaga martabat lembaga.
Karena Rp15 juta itu mungkin kecil bagi seorang anggota DPRD. Tapi bagi Anjas, Rp15 juta itu adalah harga diri, kepercayaan kawannya, dan kebutuhan keluarganya.
Jangan biarkan Rp15 juta meruntuhkan marwah sebuah lembaga yang seharusnya menjadi tempat rakyat mengadu, bukan tempat rakyat diusir.
Catatan Redaksi: Rilis disampaikan oleh: Tim Pendamping Korban — LSM Pengawal Kebijakan dan Pembangunan (PKP) Lampung bersama Korban Anjas (38), Warga Bandar Lampung
Untuk konfirmasi dan hak jawab, hubungi redaksi / pendamping korban melalui jalur resmi yang tersedia. Seluruh dokumen pendukung, bukti komunikasi, dan rekaman upaya mediasi tersedia dan dapat diverifikasi oleh pihak yang berkepentingan.













