Example floating
Example floating
BeritaDaerah

KEDOK MITRA RESMI PT TIMAH DIPAKAI SELUNDUPKAN 52,5 TON KE MALAYSIA: 5 Terdakwa Disidang, Negara Rugi Rp52 Miliar

×

KEDOK MITRA RESMI PT TIMAH DIPAKAI SELUNDUPKAN 52,5 TON KE MALAYSIA: 5 Terdakwa Disidang, Negara Rugi Rp52 Miliar

Sebarkan artikel ini
Kasus penyelundupan 52,5 ton pasir timah ilegal jaringan internasional yang menyeret lima terdakwa kini memasuki pembuktian di PN Tanjungpandan

TANJUNGPANDAN, INFOSOS.ID – Kasus penyelundupan 52,5 ton pasir timah ilegal jaringan internasional yang menyeret lima terdakwa kini memasuki babak pembuktian di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.

Kelima terdakwa yang duduk di kursi pesakitan masing-masing bernama Achin alias Joni, Fu Kim alias Afu, Handri alias Aphin, Yokubus alias Esnew, serta Eddy Suryono alias Tekok.

Ini bukan kasus kuli panggul yang mengangkut 3 karung timah demi upah Rp1 juta. Ini adalah kasus jaringan yang diduga sudah 4 kali meloloskan timah ke Malaysia, dengan menggunakan bendera perusahaan yang tercatat sebagai mitra resmi BUMN.

Dan sidang di Tanjungpandan ini adalah ujian apakah hukum Indonesia berani menyentuh jaringan besar, atau hanya berani menghukum orang kecil?

KRONOLOGI: DARI RUMAH DI AIR MERBAU HINGGA KURSI PESAKITAN

Selasa, 4 Agustus 2026: Tim gabungan Ditreskrimsus Polda Babel, Satbrimob, dan Polres Belitung menggerebek sebuah rumah di Gang Jagung, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.

Di rumah itu, petugas menemukan 1.072 karung pasir timah dengan berat total ± 52.524 kg atau 52,5 ton. Barang bukti kemudian diangkut menggunakan tiga unit truk menuju Mako Batalyon B Pelopor Satbrimob untuk kepentingan penyidikan.

Rabu, 5 Agustus 2026: Penyidik melakukan gelar perkara. Setelah memeriksa sejumlah saksi, penyidik menetapkan 4 orang sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Agus Sugiyarso mengumumkan penetapan itu, Kamis (6/8/2026) malam di Mapolda.

Kamis, 6 Agustus 2026: Keempat tersangka dibawa dari Belitung menuju Pangkalpinang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung. Mereka tiba di Bandara Depati Amir Pangkalpinang sekitar pukul 18.45 WIB dengan pengawalan personel Ditreskrimsus Polda Babel.

Jumat, 21 Agustus 2026: Kapolda Babel Irjen Pol Viktor T. Sihombing menggelar konferensi pers di Gedung Tribrata Polda Babel. Ia mengumumkan 4 kasus penyelundupan timah ilegal yang digagalkan Polda Babel bersama Satlap Tri Cakti, Bareskrim Polri, Polres Belitung dan Belitung Timur.

Total pengungkapan sebanyak sekitar 90,151 ton pasir timah atau sebanyak 1.871 karung. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan kurang lebih Rp90,1 miliar.

Dalam konferensi pers itu, Kapolda menyebut penyidik telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus 52,5 ton ini: AC selaku Direktur CV HJP, YO selaku pengatur lapangan, HA selaku kolektor, ED selaku penjaga rumah atau gudang penampungan, FK selaku kolektor atau pengumpul dana dari AC.

Kamis, 29 Oktober 2026: Sidang perdana di PN Tanjungpandan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU.

Kamis, 5 November 2026: Sidang kedua. Kemudian Kamis, 19 November 2026: Sidang lanjutan dengan agenda utama pemeriksaan saksi-saksi dari JPU, berdasarkan data SIPP PN Tanjungpandan.

PERAN MASING-MASING: PEMODAL, KOLEKTOR, KUASA LAPANGAN, PENJAGA GUDANG, PENGUMPUL DANA

Polda Babel membongkar pembagian peran yang sangat rapi, seperti sebuah perusahaan penyelundupan:

AC alias Joni / Achin alias Joni (53 tahun): Pemodal dan Direktur CV HJP

Ia disebut sebagai pemberi modal untuk digunakan membeli pasir timah. Dalam struktur CV Hiero Jaya Persada, ia disebut sebagai Direktur. Artinya, ia bukan sekadar pemain lapangan. Ia adalah orang yang punya tanda tangan, punya rekening perusahaan, dan punya akses ke kemitraan dengan PT Timah Tbk.

HA alias Aphin / Handri alias Aphin (39 tahun): Kolektor

Ia berperan sebagai kolektor yang membeli pasir timah dari penambang di luar IUP. Ia adalah ujung tombak pengumpulan: mendatangi meja goyang, membeli dari penambang liar, menumpuk di gudang.

YO alias Esnew / Yokubus alias Esnew (39 tahun): Kuasa Lapangan / Pengatur Lapangan

Ia bertugas mengantar uang serta mengambil pasir timah ke meja goyang. Ia adalah orang yang menghubungkan uang pemodal dengan barang dari penambang.

ES alias Tekok / Eddy Suryono alias Tekok (40 tahun): Penjaga Rumah / Gudang Penampungan

Ia berperan sebagai penjaga rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan pasir timah tersebut di Desa Air Merbau. Rumah itu adalah titik kumpul sebelum barang dikirim ke Malaysia.

FK alias Afu / Fu Kim alias Afu: Kolektor / Pengumpul Dana dari AC

Ia disebut sebagai kolektor atau pengumpul dana dari AC. Perannya adalah mengumpulkan dana untuk membiayai pembelian timah ilegal.

Pembagian peran ini menunjukkan: ini bukan kejahatan spontan. Ini adalah organisasi. Ada pemodal, ada pengumpul dana, ada kolektor, ada kurir uang, ada penjaga gudang. Ada struktur. Ada sistem. Ada jaringan.

BACA JUGA :  Bukan CSR, Itu Uang Driver: Tentang Dana Kesejahteraan dan BPJS yang Terlambat Dibayar

MODUS PALING LICIK: PAKAI BENDERA MITRA RESMI PT TIMAH

Inilah yang membuat kasus ini berbeda dan jauh lebih berbahaya dari kasus penyelundupan biasa.

Berdasarkan dokumen penuntutan dan keterangan resmi Polda Babel, para terdakwa diduga memanfaatkan status kemitraan korporasi untuk mengelabuhi petugas. Mereka menggunakan bendera CV Hiero Jaya Persada — yang tercatat sebagai mitra resmi PT Timah Tbk — sebagai modus operandi pengiriman barang haram tersebut.

CV Hiero Jaya Persada bukan perusahaan abal-abal. Ia memiliki:

– Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Penambangan Timah Darat antara PT Timah Tbk dengan CV Hiero Jaya Persada (No: 0311/Tbk/SP3000/26-S11.4 tanggal 8 Juli 2026)

– 9 bundel Salinan Surat Perintah Kegiatan Penambangan (SPKP) milik CV Hiero Jaya Persada yang tersebar di wilayah Kabupaten Belitung Timur, meliputi lokasi Air Lanji (Desa Sukamandi), Air Riung (Desa Aik Madu), Air Renggadaian, A. Mang (Desa Batu Penyu), Air Sambar (Desa Lilangan), A. Birah (Desa Simpang Pesak), A. Menduang (Desa Mempaya), Air Meranteh (Desa Selinsing), dan A. Gumbak (Desa Mentawak)

– Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Hiero Jaya Persada (No. 05 tanggal 6 Agustus 2025 dan No. 01 tanggal 2 Juli 2026)

– Rekening Koran BRI atas nama CV Hiero Jaya Persada (periode 1 April – 1 Agustus 2026)

Dengan dokumen-dokumen itu, mereka bisa membeli pasir timah dari luar IUP PT Timah, menampilkannya seolah-olah sebagai hasil penambangan mitra resmi, lalu menampungkannya di gudang, dan menyelundupkannya ke Malaysia.

Modus ini yang disebut Kapolda sebagai modus operandi menggunakan CV Mitra PT Timah dalam melakukan pembelian pasir timah ilegal dan penampungan pasir timah yang diduga akan diselundupkan untuk dijual ke luar negeri.

Ini adalah modus yang sama yang digunakan dalam kasus 28,9 ton di Belitung Timur, di mana CV RJM yang telah bermitra dengan PT Timah Tbk selama sekitar enam bulan, diduga melakukan penyelundupan sebanyak 3 kali sebelum upaya keempat dihentikan, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp28,9 miliar. Dalam kasus itu, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka: RR sebagai kolektor serta WU dan AS yang berperan sebagai perantara.

Artinya, pola “kedok mitra” ini bukan kasus tunggal. Ini adalah pola sistemik yang diduga dimanfaatkan oleh banyak CV mitra untuk mencuci timah ilegal menjadi timah legal.

Pertanyaannya yang harus dijawab di sidang PN Tanjungpandan: Siapa di PT Timah yang meloloskan kemitraan ini? Siapa yang mengawasi SPKP-nya? Siapa yang memverifikasi bahwa timah yang disetor CV HJP benar-benar berasal dari lokasi SPKP-nya, bukan dari tambang liar di luar IUP?

Jika pengawasan kemitraan PT Timah lemah, maka berapa banyak lagi CV mitra lain yang melakukan hal yang sama, tapi belum tertangkap?

SUDAH 4 KALI LOLOS: NEGARA RUGI Rp52 MILIAR, TAPI ITU BARU YANG KETAHUAN

“Aksi penyelundupan pasir timah menuju Malaysia yang dilakukan para terdakwa ini tercatat sudah berlangsung sebanyak empat kali sebelum akhirnya berhasil digagalkan penindakannya oleh jajaran Polda Babel. Akibat perbuatan para terdakwa, negara diperkirakan mengalami kerugian materil mencapai Rp52 miliar,” ujar Kapolda Babel Irjen Pol Viktor T. Sihombing saat memberikan pers rilis pengungkapan kasus tersebut.

Angka Rp52 miliar itu adalah kerugian dari 52,5 ton yang berhasil disita. Jika mereka sudah 4 kali melakukan penyelundupan, berapa total yang sudah lolos?

Jika satu kali pengiriman 52,5 ton bernilai Rp52 miliar, maka 3 kali pengiriman sebelumnya yang diduga lolos bisa bernilai lebih dari Rp150 miliar. Dan itu baru satu jaringan, satu CV, satu kabupaten.

Bayangkan jika ada puluhan CV lain yang melakukan pola yang sama di Bangka, Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan.

Tidak heran jika Satgas Tri Cakti yang dibentuk atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah, mengawasi, serta memberantas praktik penyelundupan dan perdagangan timah ilegal di Bangka Belitung, menemukan bahwa produksi PT Timah melonjak sejak Satlap Tri Cakti bertugas. Pengawasan ketat disebut menekan kebocoran bijih timah.

BACA JUGA :  Bakar Ban di Depan Kejati Lampung, FAGAS Desak KPK Ambil Alih Perkara Penangkapan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Artinya, sebelum ada Satgas, kebocorannya sudah sangat besar. Timah Indonesia yang seharusnya masuk ke PT Timah, masuk ke kas negara, dan dinikmati rakyat, justru mengalir ke Malaysia, masuk ke kantong mafia, dan dinikmati segelintir orang.

BARANG BUKTI: 1.072 KARUNG, REKENING, HP, DAN 26 ITEM UTAMA

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyiapkan puluhan barang bukti dalam persidangan ini, mulai dari barang bukti fisik pasir timah sebanyak 52,5 ton atau 1.072 karung dengan berat total ± 52.524 kg, perangkat komunikasi, hingga rekam jejak transaksi perbankan dan belasan bundel dokumen perizinan tambang atas nama CV Hiero Jaya Persada.

Dalam berkas perkara yang terdaftar di PN Tanjungpandan, penyidik menyita sedikitnya 26 item barang bukti utama yang digunakan dalam operasional penyelundupan, di antaranya:

– Fisik Pasir Timah: Sebanyak 1.072 karung pasir timah dengan berat total ± 52.524 kg (52,5 ton)

– Perangkat komunikasi: Handphone yang digunakan untuk koordinasi pembelian, penampungan, dan pengiriman

– Rekam jejak transaksi perbankan: Rekening koran BRI atas nama CV Hiero Jaya Persada periode 1 April – 1 Agustus 2026, yang diduga menunjukkan aliran dana pembelian timah ilegal

– Dokumen perizinan: Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV HJP, Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Penambangan Timah Darat dengan PT Timah Tbk, dan 9 bundel SPKP

Barang bukti rekening koran ini adalah kunci. Dari rekening itulah JPU bisa membuktikan: dari mana uang pembelian berasal, ke siapa uang itu mengalir, berapa besarnya, dan apakah ada aliran ke pihak lain di luar 5 terdakwa – termasuk ke oknum yang diduga membekingi, ke pejabat yang diduga meloloskan, dan ke penadah di Malaysia.

PASAL YANG DIDAKWAKAN: ANCAMAN 5 TAHUN, TAPI APAKAH CUKUP?

Para tersangka dijerat dengan Pasal 161 jo Pasal 35 UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba jo UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara.

Ancaman 5 tahun ini yang membuat banyak pihak mempertanyakan: apakah hukuman 5 tahun cukup untuk kejahatan yang merugikan negara Rp52 miliar, yang dilakukan secara terorganisir, berulang 4 kali, dengan menggunakan kedok BUMN, dan dengan jaringan internasional?

Bandingkan dengan kasus Fariz Riza yang divonis PN Tanjungpandan pada Rabu (26/11) dengan pidana penjara 2,5 tahun dan denda Rp20 juta subsider 6 bulan kurungan, karena terbukti mengangkut pasir timah ilegal sebanyak 4.000 kg dari Belitung Timur ke luar Pulau Belitung dengan upah Rp5.000 per kilogram, dan menerima uang Rp500 juta + Rp300 juta dari pemodal bernama Akiong.

Fariz adalah pengangkut. Ia hanya menerima upah. Ia divonis 2,5 tahun.

Lalu bagaimana dengan pemodal yang menikmati Rp52 miliar? Apakah ia juga hanya akan divonis 2,5 tahun atau 5 tahun? Apakah itu adil?

Inilah yang membuat UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR pada 19 November 2026 menjadi sangat relevan. Dengan UU Perampasan Aset, aset hasil kejahatan bisa dirampas, bahkan jika pelaku meninggal, kabur, atau tidak bisa dipidana. Hartanya bisa kembali ke negara dan korban.

Tapi UU Perampasan Aset tidak berlaku surut untuk kasus yang sudah terjadi sebelum UU diundangkan. Jadi untuk kasus 52,5 ton ini, penegakan hukum harus mengandalkan UU Minerba dan KUHP yang ada.

Pertanyaan besarnya: apakah JPU juga akan menjerat para terdakwa dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)? Karena jika hanya dijerat dengan Pasal 161 Minerba, maka uang hasil penyelundupan 3 kali sebelumnya yang sudah lolos ke Malaysia, tidak akan bisa dikejar. Hanya barang bukti 52,5 ton yang bisa disita. Uang yang sudah dinikmati, tetap dinikmati.

SOSOK ASIN MEDAN DAN AKIN: SIAPA DI BALIK 5 TERDAKWA

Dalam penyidikan, muncul nama-nama lain yang disebut-sebut berada di balik jaringan ini.

Sosok Asin Medan mencuat ke publik di tengah penyidikan kasus dugaan penyelundupan 52,5 ton pasir timah yang disita Polda Babel di Belitung. Meski tidak secara langsung terlibat dalam pengerjaan barang bukti 52,5 ton, nama Asin Medan disebut-sebut dalam jaringan bisnis pasir timah ilegal.

BACA JUGA :  FORMADES Ranting Mayong Angkat Potensi Ketahanan Pangan di Pameran BUMDes Jepara

Pengusutan dugaan jaringan bisnis pasir timah ilegal yang bermuara pada pengusaha Acin alias Joni Kokang (JK) kian memanas. Rantai pasokan bahan tambang yang disinyalir melibatkan sejumlah kolektor lokal di Pulau Belitung serta rencana pengiriman gelap ke Malaysia kini terus terkuak.

Dan dalam kasus Fariz, pemodalnya adalah Akiong yang mengajak terdakwa untuk melakukan kegiatan pembelian, pengangkutan dan pengiriman pasir timah ke luar Pulau Belitung.

Apakah Asin Medan, Joni Kokang, dan Akiong adalah orang yang sama? Apakah mereka adalah bagian dari jaringan yang sama? Apakah mereka adalah pemodal besar yang selama ini tidak tersentuh?

Inilah yang harus diungkap di sidang PN Tanjungpandan. Sidang tidak boleh hanya berhenti pada 5 terdakwa yang sudah duduk di kursi pesakitan. Sidang harus membongkar: siapa yang memesan 52,5 ton itu di Malaysia? Siapa yang membayarnya? Siapa yang menerima di Malaysia? Dan siapa yang melindungi jaringan ini dari dalam?

KONTEKS BESAR: BABEL ADALAH LADANG MAFIA TIMAH, BUKAN HANYA TAMBANG TIMAH

Kasus 52,5 ton ini bukan kasus tunggal. Ia adalah bagian dari gurita besar mafia timah di Bangka Belitung.

Dalam 4 bulan terakhir saja, Polda Babel dan jajaran telah menggagalkan:

– 4 Agustus 2026: 52,5 ton di Air Merbau, Belitung (CV HJP)

– Agustus 2026: 28,9 ton di Gantung, Belitung Timur (CV RJM)

– September 2026: 8 ton di Gantung, Belitung Timur, yang digagalkan Ditpolairud Polda Babel

– September 2026: 5 ton di Belitung, yang digagalkan Tipidter Polres Belitung, dengan Riki eks anggota polisi ikut diamankan

– Juli 2026: 1,9 ton di Karimun, Kepri, yang digagalkan TNI AL, dengan nilai Rp1,52 miliar, diduga akan dikirim ke Malaysia

Dan di luar itu, masih ada kasus-kasus lain: 7,5 ton di Bangka Selatan yang dilimpahkan Bareskrim Polri dengan 13 tersangka, 16 ton di Perairan Kepri yang digagalkan Bareskrim dan DJBC, 46 karung (684 kg) di Lingga yang diamankan Intelrem 033/WP, TNI AL, dan BIN.

Semua mengarah ke Malaysia. Semua menggunakan modus yang sama: beli dari penambang liar di luar IUP, tampung di gudang, kirim via kapal kayu, lalu over-skip ke kapal transit di tengah laut, lalu ke Malaysia.

Dan semua ini terjadi di tengah kerusakan lingkungan yang parah akibat tambang timah ilegal: kolong-kolong menganga, hutan rusak, sungai tercemar, dan nelayan kehilangan mata pencaharian.

Di tengah ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan timah, proses hukum terhadap kelima terdakwa kini menjadi ujian bagi penegakan hukum dalam melindungi kekayaan negara dari praktik perdagangan timah ilegal.

SIDANG INI HARUS MEMBONGKAR, BUKAN HANYA MENGHUKUM

Sidang di PN Tanjungpandan pada Kamis, 19 November 2026, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari JPU, adalah babak yang paling menentukan.

Dari saksi-saksi itulah publik akan tahu: apakah CV Hiero Jaya Persada benar-benar digunakan sebagai kedok? Apakah ada oknum PT Timah yang terlibat? Apakah ada oknum aparat yang membekingi? Apakah ada aliran dana ke Malaysia? Dan apakah 52,5 ton itu adalah puncak gunung es dari ratusan ton yang sudah lolos?

Publik Belitung dan Bangka Belitung tidak minta yang muluk-muluk. Publik hanya minta: *jangan hanya hukum 5 orang ini, lalu tutup kasusnya.*

Hukum pemodalnya. Hukum penadahnya di Malaysia. Hukum oknum yang meloloskan kemitraannya. Sita asetnya. Rampas hartanya. Kembalikan Rp52 miliar itu ke negara. Dan perbaiki sistem kemitraan PT Timah agar tidak ada lagi CV mitra yang bisa dipakai sebagai kedok penyelundupan.

Karena jika sidang ini hanya menghukum 5 orang dengan 2-5 tahun penjara, sementara jaringan besarnya tetap bebas, sementara CV-CV mitra lain tetap beroperasi dengan modus yang sama, maka 52,5 ton yang disita itu hanya akan menjadi tontonan sesaat. Besok, akan ada lagi 52,5 ton berikutnya. Dan lusa, akan ada lagi.

Timah Belitung adalah kekayaan negara. Bukan kekayaan mafia. Bukan kekayaan segelintir pemodal yang bersembunyi di balik bendera mitra BUMN.

Sidang di Tanjungpandan harus membuktikan: di Indonesia, tidak ada lagi kedok yang bisa melindungi penyelundupan. Tidak ada lagi bendera BUMN yang bisa dipakai untuk merampok negara.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *