Bandar Lampung, Infosos.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional mendapat penolakan di Provinsi Lampung. Sebanyak 108 sekolah tercatat dalam daftar sekolah yang menolak menerima program tersebut.
Namun, Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Lampung, Saipul, menegaskan bahwa angka tersebut masih dalam tahap verifikasi. Dari total 108 sekolah, baru 51 sekolah yang telah dikonfirmasi secara resmi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar menolak MBG.
“Dari data sekolah elit yang kita sudah punya itu ada 108, termasuk pondok pesantren. Tetapi dari 108 itu baru terkonfirmasi oleh tim BGN sendiri baru 51 yang betul-betul menolak karena memang mereka sudah terbiasa menyediakan,” kata Saipul di Bandar Lampung, Jumat (18/9/2026)
Didominasi Sekolah Elit dan Pesantren
Saipul mengungkapkan, penolakan MBG sejauh ini didominasi oleh dua kategori sekolah. Pertama, sekolah-sekolah elit dengan biaya pendidikan tinggi yang telah memiliki standar layanan katering sendiri untuk siswanya. Kedua, pondok pesantren yang sistemnya berasrama dan telah menyediakan kebutuhan makan santri secara mandiri di lingkungan pesantren.
Menurutnya, penolakan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena sistem pemenuhan gizi di internal sekolah sudah berjalan.
Pendataan Masih Berjalan
Saat ini, tim BGN bersama Satgas MBG Provinsi Lampung masih melakukan pendataan dan verifikasi secara menyeluruh. Pendataan dilakukan untuk memilah dan memastikan alasan penolakan setiap sekolah.
“Sekarang didata secara keseluruhan apakah dia memang sekolah elit, kemudian pondok pesantren yang memang menginap di situ, di area masyarakat di situ. Kemudian ada sekolah-sekolah umum biasa yang nanti akan menolak, itu nanti akan kita lihat,” ujarnya.
Ia menegaskan, tidak semua sekolah yang masuk dalam daftar 108 tersebut otomatis menolak. Data final nantinya akan memperlihatkan sekolah mana yang secara definitif menolak dan mana yang tetap menjadi penerima manfaat MBG.
Distribusi SPPG Akan Dialihkan
Terkait distribusi makanan, Saipul menjelaskan ada dua mekanisme. Jika sejak awal sekolah memang tidak terdaftar sebagai penerima MBG, maka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tidak perlu melakukan pengalihan.
Namun, jika ada sekolah yang awalnya menerima kemudian di tengah jalan menyatakan menolak, maka kuota makanannya akan dialihkan ke sekolah lain yang membutuhkan.
“Kalau memang nanti setelah data ini masuk ketahuan mana sekolah menolak sedangkan tadinya dia menerima, ya pastinya dialihkan. Atau memang dikurangi kuota dari dapurnya,” pungkasnya.
Pendataan sekolah penolak MBG di Lampung ditargetkan rampung dalam waktu dekat untuk memastikan program MBG tepat sasaran.
