MAJALENGKA, Infosos.id – Julukan Majalengka sebagai Kota Angin yang sejuk kini berubah menjadi Kota Macet dan Debu. Biang keroknya satu adalah Pembangunan Jembatan Cibugang yang molor dan terkesan asal-asalan.
Jalur vital penghubung ekonomi Bandung – Majalengka – Cirebon ini lumpuh total, antrean kendaraan mengular hingga 3 kilometer dari Desa Bongas Kulon sampai Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumberjaya.
Proyek yang seharusnya menjadi solusi, kini justru menjadi sumber kesengsaraan baru bagi rakyat.
Janji Tinggal Janji, Kontraktor Sering Kabur
Fakta di lapangan jauh dari kata profesional. Jembatan ini mulai dikerjakan sejak bulan Ramadan lalu dengan target kelar akhir Juli 2026. Namun, mandor proyek sendiri mengakui pekerjaan molor parah.
Menurut keterangan mandor di lokasi, molornya proyek disebabkan oleh “kesalahan sistem struktural skema pembangunan” serta alasan klasik kekurangan bahan dan peralatan yang harus diturunkan ke lokasi. Alasan yang tidak masuk akal untuk proyek sekelas jalur provinsi.
Informasi yang dihimpun infosos.id, warga sekitar menyebut pekerjaan ini tidak konsisten. Awalnya cepat saat membangun jembatan alternatif darurat, setelah itu pekerja jarang terlihat. Kadang hanya beberapa orang, kadang lokasi proyek kosong melompong ditinggal kabur.
“Awalnya cepat, setelah itu pekerja jarang terlihat. Kalau pun ada, paling hanya beberapa orang,” ujar Suryadi (58), warga Desa Bongas Wetan.
Sistem buka tutup diberlakukan, tapi tanpa manajemen lalu lintas yang jelas. Akibatnya, kemacetan tak terhindarkan.
Warga Jadi Tumbal, Buruh Pabrik Terlambat Tiap Hari
Yang paling menderita adalah rakyat kecil. Pengendara roda dua dan roda tiga yang menjadi tulang punggung ekonomi Majalengka harus berjibaku dengan debu dan antrean panjang.
Seorang karyawan pabrik berinisial D, yang setiap hari melintas, meluapkan kekesalannya.
“Harapan kami selaku karyawan pabrik yang tiap hari lewat jembatan ini sangat terganggu. Kami sering terlambat datang ke pabrik karena panjangnya macet. Mudah-mudahan Bapak KDM Gubernur Jawa Barat bisa turun untuk memerintahkan anak buahnya agar lebih cepat pembangunannya.” harapnya, Sabtu (19/9/2026)
Karyawan terancam potong gaji karena terlambat, pengusaha logistik rugi waktu dan solar, ekonomi lokal tersendat. Siapa yang bertanggung jawab?
Pemda dan Pemprov Kemana?
Pertanyaannya kini mengarah ke Pemkab Majalengka dan Pemprov Jawa Barat. Di mana pengawasan Dinas PUTR? Di mana fungsi kontrol Bupati Majalengka? Kenapa kontraktor nakal yang kerjanya mangkrak dibiarkan?
Kang Dedi Mulyadi (KDM) selaku Gubernur Jawa Barat bahkan sudah turun tangan dan menyatakan telah menghubungi Bupati Majalengka serta memerintahkan PU Provinsi untuk turun ke lapangan. Tapi hingga hari ini, progres di lapangan masih jalan di tempat.
Jika target baru adalah Desember, artinya warga harus menanggung penderitaan macet selama 9 bulan untuk sebuah jembatan desa. Ini bukan pembangunan, ini penyiksaan infrastruktur.
Majalengka butuh kerja nyata, bukan alasan struktural dan janji Desember.
