Infosos.id, Tubaba – Sudah dua hari Badan Anggaran DPRD Tubaba menggelar rapat tertutup dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Rabu tanggal 15 April 2026 lalu, di Ruang Komisi III, hingga kini hasilnya belum di rilis ke publik.
Diam para anggota DPRD Tubaba terkait pinjaman daerah sebesar Rp30 miliar dari Bank Lampung membuat publik bertanya-tanya, sehingga menimbulkan asumsi negatif, ada apa dengan pinjaman daerah tanpa persetujuan DPRD tersebut.
Dikutip dari Radar Lampung, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Pemkab Tubaba) tampaknya mengabaikan DPRD setempat dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan anggaran. Dimana, pinjaman dana sebesar Rp30 miliar oleh Pemkab Tubaba ke Bank Lampung diduga tanpa melalui prosedur yang jelas.
Ternyata Pemkab melalui Sekretaris Kabupaten, Ir. Iwan Mursalin, M.T., menyatakan bahwa eksekutif tidak memberitahu DPRD setempat, baik saat proses peminjaman, kerija uang digunakan, maupun setelah uang digunakan.
Pemberitahuan baru dilakukan setelah dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Pemberitahuan dilakukan kepada DPRD tepatnya pada 1 April 2026 lalu.
“Iya per tanggal 1 April, kemarin kami baru memberi tahu DPRD kalau kami meminjam dana ke Bank Lampung,” kata Iwan
Atas keterangan Iwan Mursalin, justru menimbulkan problem baru, karena beberapa anggota dewan mengatakan surat pinjaman daerah itu baru diketahui saat Pansus LKPJ DPRD Tubaba melaksanakan kegiatan di Jakarta.
Sehingga surat tersebut bocor kepublik yang sempat membuat gaduh para anggota DPRD Tubaba. Untuk menyikapi kegaduhan tersebut Banggar DPRD melakukan rapat tertutup dengan Eksekutif, yang sempat mendapat kritik keras beberapa pihak, karena membahas uang rakyat seharusnya terbuka dan transparan.
Publik mulai curiga ada deal politik di balik layar. Apalagi ini pinjaman yang tadinya tidak disetujui DPRD, dan telah membuat gaduh dan viral dimedia sosial.
DPRD tugasnya mengawasi eksekutif. Kalau Banggar sudah rapat tertutup duluan, fungsi kontrol anggota non-Banggar jadi lemah. Rawan muncul faksi di internal DPRD.
