Example floating
Example floating
BeritaLiputan KhususNasionalPolitik dan Hukum

Diduga Mengkritik Dasco Ahmad Pemilik Akun Facebook Cakra Adi Negara Dijemput Tim Siber POLDA Metro Jaya Dini Hari 

×

Diduga Mengkritik Dasco Ahmad Pemilik Akun Facebook Cakra Adi Negara Dijemput Tim Siber POLDA Metro Jaya Dini Hari 

Sebarkan artikel ini
Tangkapan layar dari vedio yang diduga Tim Siber Polda Metro Jaya saat menjemput Cakra Adi Negara

JAKARTA, INFOSOS.ID  — Jika polisi ingin memeriksa seorang warga atas dugaan pencemaran nama baik di Facebook, apakah harus datang pukul 01.00 dini hari, dengan tujuh orang berpakaian sipil, tanpa surat panggilan yang ditunjukkan, menyeretnya keluar rumah di depan istri yang menggendong bayi dan ibu yang sudah tua?

Itulah pertanyaan yang kini membelah ruang publik, setelah Cakra Adi Negara, pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara, diamankan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat, 20 November 2026, sekitar pukul 02.30 WIB.

Polisi membenarkan penangkapan itu. Keluarga menyebutnya penjemputan paksa. Publik menyebutnya preseden berbahaya. Dan hingga kini, dua versi berbeda tentang siapa pelapor dan apa sebenarnya yang dilaporkan, belum pernah dijelaskan secara tuntas oleh Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan bahwa satu orang diamankan dan menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Siber pada Jumat (20/11/2026).

“Info awal membenarkan bahwa ada satu orang diamankan dengan inisial CAD, saat ini masih proses pemeriksaan, permintaan keterangan di Direktorat Siber,” kata Budi.

Polisi menyebut pengamanan itu berkaitan dengan laporan polisi yang diterima pada 3 November 2026. Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam versi yang dikutip Tribunnews dan Warta Kota, polisi menyebut laporan tersebut menyangkut dugaan tindak pidana terkait perlindungan data pribadi seorang tokoh politik.

Perlu dicatat: Ada kebingungan inisial di pemberitaan awal. Sebagian media menulis CAN, sebagian menulis CAD. Polisi dalam keterangan resminya menyebut CAD. Nama lengkap yang beredar di media sosial adalah Cakra Adi Negara. Sampai artikel ini ditulis, polisi belum merilis nama lengkap, surat penangkapan, dan status hukumnya secara terbuka, apakah ia masih saksi, terlapor, atau sudah tersangka.

Inilah masalah pertama: Polisi membenarkan ada penangkapan, tapi tidak menjelaskan secara lengkap dasarnya.

Di sisi lain, berdasarkan laporan dari Kompas.com dan Antara pada 20 November 2026 yang dirangkum dalam pemberitaan lanjutan, pelapornya disebut adalah Dani Eko Wiyono, Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) yang mendampingi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Alasan pelaporan menurut versi ini: Dani Eko Wiyono menyatakan melapor secara pribadi karena merasa dirugikan atas unggahan Facebook yang menuding dirinya membawa kabur uang titipan/dana untuk AMPB dan meluasnya penyebaran tuduhan beserta fotonya di media sosial.

Dua versi ini tidak bisa dibiarkan menggantung bersamaan:

Jika pelapornya adalah tokoh politik soal data pribadi, maka publik berhak tahu, data pribadi apa yang disebar? Apakah data itu sudah bersifat publik karena tercantum dalam CV resmi sebagai Komisaris?

Jika pelapornya adalah Dani Eko Wiyono soal dana AMPB, maka publik berhak tahu, mengapa polisi dalam keterangan awal menyebutnya sebagai laporan soal tokoh politik?

BACA JUGA :  UNIKNYA KEBIJAKAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG: Kasih Hibah Bangun Gedung APH, Hibah Ormas, Hibah Kampus, Bagi Umroh Sesuka Hati. Tapi Bangun Jalan Dan Drainase Ngutang

Hingga Jumat sore, Polda Metro Jaya belum mengklarifikasi perbedaan ini secara resmi. Padahal, dalam hukum, identitas pelapor dan objek laporan adalah hal paling mendasar yang harus terang.

Versi keluarga jauh lebih keras dan lebih menyakitkan.

Istri Cakra, Intan S. Dewanti Negara, mengunggah video detik-detik penjemputan itu. Ia menyebut rumah mereka tiba-tiba didatangi tujuh pria yang mengaku dari Tim Siber Polda Metro Jaya saat keluarga sedang beristirahat.

Menurut pengakuan Intan, para pria itu tidak menunjukkan surat panggilan resmi. Cakra diseret, sementara Intan yang tengah menggendong bayi dan mertuanya didorong hingga terjatuh.

“Mereka tidak bisa menunjukkan surat panggilan resmi,” tulis Intan.

“Tolong teman-teman semua, bantu sebarluaskan. Suami saya tidak melakukan kejahatan apapun. Bantu keadilannya!!” tulis Intan.

Dalam video kesaksiannya di Direktorat Siber Polda Metro Jaya, Cakra mengaku diborgol, dibawa tanpa alas kaki, serta dua telepon genggamnya disita. Ia juga mengklaim sejumlah rekaman di perangkatnya diduga dihapus.

Ia juga mengaku hingga pukul 06.30 WIB dirinya belum mendapat kejelasan mengenai proses hukum yang akan dijalaninya, dan diminta menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Cakra mengaku meminta pemeriksaan didampingi pengacara, namun penyidik yang ia sebut bernama Perdinan diduga mengulur waktu saat ia meminta dihubungkan dengan pengacara.

Semua tudingan soal kekerasan dan prosedur ini berasal dari pengakuan Cakra dan istrinya. Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi atau bantahan resmi dari Polda Metro Jaya mengenai hal tersebut.

Tapi justru di sinilah kritiknya: Jika klaim itu salah, polisi wajib membantahnya dengan bukti CCTV, surat tugas, surat penangkapan, dan rekaman bodycam. Jika klaim itu benar, maka ada pelanggaran prosedur yang serius.

Dalam KUHAP, penangkapan harus disertai surat tugas dan surat perintah penangkapan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. Tersangka berhak didampingi penasihat hukum sejak awal pemeriksaan, berhak menghubungi keluarga, dan berhak tidak diperlakukan secara merendahkan martabat.

Membawa seseorang tanpa alas kaki, memborgolnya di depan bayi, dan mendorong ibu dan istri yang menggendong bayi, jika terbukti benar bukan lagi soal prosedur. Itu soal kemanusiaan.

Tidak mungkin menulis kasus ini tanpa menyebut konteks yang membuat publik curiga.

Sebelum dijemput, Cakra diketahui mengunggah berkas rekam jejak Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Cakra menyoroti pengalaman Dasco di sebuah perusahaan di Kamboja, Golden Oasis Entertainment, yang tercantum dalam riwayat pekerjaan Dasco saat menjabat Komisaris PT MNC Digital Entertainment pada 2022.

Golden Oasis Entertainment Co., Ltd. disebut-sebut mengoperasikan Trimulia Casino di Sihanoukville, Kamboja.

Sehari sebelum penjemputan, Kamis (19/11/2026), Sufmi Dasco Ahmad telah memberikan klarifikasi melalui akun X miliknya terkait namanya yang dikaitkan dengan perusahaan Golden Oasis Real Estate and Entertainment di Kamboja.

BACA JUGA :  Yuk, Cek Kamu Termasuk Generasi Apa? Dari Silent, Baby Boomer, Gen-X, Milineal, GenZ, Alpha, Hingga Beta

Dasco mengakui pernah memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan tersebut. Pengalaman itu juga tercantum dalam curriculum vitae (CV) miliknya saat diangkat menjadi Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT MNC Digital Entertainment Tbk pada 2022.

Namun demikian, Dasco membantah keterlibatannya dalam bisnis judi online. Klarifikasi itu disampaikan Dasco setelah namanya ramai diperbincangkan di media sosial.

Di sinilah letak pertanyaan kritis yang harus dijawab polisi secara transparan, bukan dengan diam:

Apakah penjemputan ini murni karena laporan 3 November 2026, ataukah ada kaitannya dengan unggahan soal Dasco yang viral pada 19 November 2026?

Polda Metro Jaya mengonfirmasi pengamanan terkait laporan pencemaran nama baik/fitnah yang masuk pada 3 November 2026. Namun polisi belum menjelaskan mengapa eksekusi penjemputan dilakukan tepat 17 hari setelah laporan, dan tepat sehari setelah unggahan soal Dasco viral.

Padepokan Hukum Indonesia (PHI) mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan secara transparan terkait konteks dan dasar hukum dugaan penjemputan paksa terhadap Cakra.

Ketua PHI, Mus Gaber, menyatakan:

“Padepokan Hukum Indonesia tidak bermaksud menghakimi siapa pun dan tidak menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat antara unggahan tersebut dengan tindakan kepolisian. Namun, hubungan waktu dan konteks peristiwa tersebut harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan adanya tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat.”

PHI menuntut kepada Kapolda Metro Jaya untuk menyampaikan klarifikasi resmi mengenai kronologi dan dasar hukum, mengungkapkan status hukum serta lokasi pemeriksaannya, menjelaskan identitas dan satuan petugas yang terlibat, serta mengamankan seluruh bukti termasuk rekaman CCTV dan dokumentasi kejadian. Kepada Divpropam Polri, PHI meminta pemeriksaan objektif, profesional, dan independen terhadap tujuh petugas yang terlibat beserta pihak pemberi perintah.

Kasus ini bukan sekadar soal satu orang bernama Cakra. Ini soal tiga prinsip yang dipertaruhkan:

Pertama, kebebasan berpendapat. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Mengunggah CV pejabat publik yang sudah beredar di dokumen resmi perusahaan terbuka bukanlah menyebarkan data pribadi yang bersifat rahasia. Jika mengkritik rekam jejak pejabat publik saja bisa berujung dijemput pukul 01.00, maka siapa yang berani mengkritik besok?

Kedua, kesetaraan di depan hukum. Pasal 433 dan 434 KUHP baru tentang pencemaran nama baik dan fitnah adalah delik aduan. Artinya, yang merasa dirugikan harus melapor sendiri. Polisi tidak boleh bertindak atas nama orang lain tanpa aduan yang jelas. Jika pelapornya adalah Dani Eko Wiyono, maka yang harus dibuktikan adalah kerugian Dani Eko Wiyono, bukan kerugian tokoh politik lain. Jika pelapornya adalah tokoh politik, maka ia harus disebut secara terang.

Ketiga, prosedur penangkapan. Polisi adalah penegak hukum, bukan preman berseragam. Mereka terikat KUHAP, Perkap, dan Kode Etik Polri. Penjemputan dini hari tanpa surat, tanpa alas kaki, dengan dorongan kepada perempuan dan bayi, jika terbukti, adalah pelanggaran yang harus diperiksa Propam bukan ditutupi.

BACA JUGA :  Viral Fasilitas Apartemen Di Lapas Cibinong, Menko Yusril Ihza Perintah Usut Terbuka dan Janji Tindak Tegas

Agar kasus ini tidak menjadi bola liar fitnah dan kecurigaan, ada 5 hal yang harus segera dilakukan:

1. Polda Metro Jaya harus merilis kronologi resmi secara tertulis. Kapan laporan masuk, siapa pelapornya, pasal apa yang disangkakan, siapa yang memerintahkan penjemputan, dan apa dasar penangkapannya? surat penangkapan atau tertangkap tangan?

2. Tunjukkan surat-suratnya. Jika ada surat penangkapan dan surat tugas, tunjukkan kepada keluarga, pengacara, dan publik dengan sensor pada bagian yang memang harus dirahasiakan. Transparansi adalah obat terbaik bagi kecurigaan.

3. Beri akses pengacara dan keluarga. Cakra berhak didampingi pengacara sejak BAP pertama. Ia berhak menghubungi istri dan keluarga. Ia berhak mendapatkan perawatan jika ada luka akibat dorongan dan seretan.

4. Periksa Propam secara independen. Jika tujuh petugas itu terbukti melakukan kekerasan, mendorong ibu dan istri, dan menyita serta menghapus rekaman HP, mereka harus diproses etik dan pidana. Tidak ada impunitas bagi aparat.

5. Pisahkan dua perkara. Perkara soal dugaan fitnah dana AMPB harus dibuktikan dengan bukti transfer, saksi, dan dokumen. Perkara soal unggahan CV Dasco harus dinilai sebagai kritik terhadap pejabat publik yang dalam demokrasi, seharusnya dijawab dengan klarifikasi, bukan dengan borgol.

Kita tidak sedang membela Cakra jika ia terbukti memfitnah. Jika ia terbukti menyebarkan tuduhan palsu soal dana AMPB, ia harus mempertanggungjawabkannya di pengadilan, dengan pengacara, dengan bukti, dan dengan proses yang adil.

Tapi kita juga tidak bisa membenarkan cara penjemputannya, jika cara itu memang dilakukan dengan kekerasan dan tanpa prosedur.

Negara yang kuat tidak perlu menjemput warganya pukul 01.00 dini hari seperti maling. Negara yang kuat memanggil dengan surat, memeriksa dengan hormat, dan membuktikan di pengadilan.

Negara yang percaya diri tidak takut dikritik. Ia menjawab kritik dengan data, bukan dengan borgol.

Jika hari ini Cakra bisa dijemput tanpa surat karena mengunggah CV pejabat, besok giliran siapa? Wartawan yang menulis soal tambang ilegal? Mahasiswa yang demo soal APBD? Ibu-ibu yang protes soal air kotor?

Kebebasan berpendapat tidak mati dalam sekali hantaman. Ia mati pelan-pelan, ketika satu demi satu orang yang berani bicara, dijemput diam-diam di tengah malam, dan tidak ada yang berani bersuara untuk mereka.

Jangan biarkan Cakra menjadi preseden itu.

Polisi harus menjelaskan. Propam harus memeriksa. Pengacara harus mendampingi. Dan publik harus mengawal  sampai kronologinya terang, sampai prosedurnya jelas, sampai keadilannya ditegakkan untuk semua pihak, bukan hanya untuk yang berkuasa.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *