JAKARTA, INFOSOS.ID – Presiden RI Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas. Sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi dipecat dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Keputusan pemberhentian tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers resmi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
“Salah satu tersangka adalah beliau menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Oleh karena itu, dapat kami sampaikan bahwa pagi hari ini Bapak Presiden telah mengambil keputusan berkenaan dengan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo sebagai KSP,” ujar Prasetyo.
Untuk menghindari kekosongan roda pemerintahan di Istana, Presiden Prabowo langsung menunjuk pengganti sementara.
“Dan untuk selanjutnya Bapak Presiden menunjuk Plt untuk mengisi kekosongan tersebut untuk sementara beliau menunjuk Letjen Aryo Windutomo untuk menjabat sebagai Plt KSP,” imbuh Prasetyo.
Letjen TNI Aryo Windutomo yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas KSP diketahui merupakan perwira tinggi TNI AD yang sebelumnya menjabat di lingkungan Istana.
Pencopotan ini merupakan buntut dari penetapan tersangka yang diumumkan Mabes Polri sehari sebelumnya.
Pada Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal.
Ketiga tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) selaku KSP, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat,” kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri.
Dari hasil penyidikan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, yakni sepanjang tahun 2025 hingga 2026.
Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.
Tidak hanya menyadap, penyidik juga menemukan adanya upaya sistematis untuk menghilangkan jejak kejahatan. Para tersangka diduga menghapus data penyadapan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.
Dalam kasus ini, polisi telah menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit tablet iPad, serta empat unit USB flash drive.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis.
Mereka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun.
Serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.
Hingga saat ini, ketiganya telah ditahan di Rutan Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan intensif lebih lanjut.













