JAKARTA, Infosos.id – Bom waktu demokrasi akhirnya meledak. Anggota Komisi II DPR RI, Doli Kurnia Tantang, secara terbuka menantang Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjelaskan skandal paling memalukan dalam sejarah kepemiluan yaitu adanya dugaan Pasal Selundupan di Peraturan KPU (PKPU) yang sengaja dibuat untuk memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan pedas ini disampaikan Doli dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (18/10/2026), dan langsung menggegerkan jagat politik nasional.
“Ya kalau kami tahu waktu itu ada pelaksanaan tanggung jawab mereka yang miring-miring, tugas kami dalam fungsi pengawasannya kami ingatkan,” kata Doli dengan nada tinggi.
Ini adalah pengakuan jujur sekaligus tamparan keras untuk KPU. Doli mengakui DPR kecolongan, karena KPU bermain curang di belakang.
“Saya kira yang perlu ditanya mereka. Kenapa itu pasal tidak diajukan untuk dibahas? Apa reasoning-nya? Kalau misalnya pun ada yang nitip, siapa yang nitip? Apa alasan untuk diteruskan kalau ada yang nitip? Saya kira ya ditanya sama yang bersangkutan saja,” tutur Doli.
KALIMAT “SIAPA YANG NITIP?” ITU KUNCINYA!
Pernyataan Doli ini bukan pernyataan biasa. Ini adalah indikasi kuat adanya operasi senyap, intervensi kekuasaan, dan persekongkolan jahat antara KPU dengan kekuatan besar di balik Gibran.
Pertanyaan kritisnya:
1. PASAL HARAM ITU APA? Dugaan pasal selundupan terkait aturan syarat pencalonan yang tiba-tiba diubah, disulap, dan disesuaikan agar Gibran yang saat itu bermasalah dengan syarat usia dan ijazah, bisa lolos begitu saja. PKPU yang seharusnya dibahas bersama DPR, ternyata disusupkan pasal siluman tanpa pembahasan!
2. KENAPA TIDAK DIBAHAS DI DPR? Ini pelanggaran prosedur paling fatal. Sesuai UU, setiap PKPU harus dikonsultasikan dan dibahas di Komisi II DPR. Jika ada pasal yang tidak diajukan untuk dibahas, artinya KPU sengaja menyembunyikannya. Ini bukan kelalaian, ini adalah Kesengajaan dan Kejahatan Elektorial.
3. SIAPA OTAK DI BALIK PENITIPAN PASAL? Inilah yang ditantang Doli Kurnia. Siapa yang punya kekuatan sebesar itu hingga bisa menyuruh KPU menyelundupkan pasal? Apakah ini perintah dari Istana? Apakah ini operasi politik Jokowi seperti yang selama ini diisukan? Doli melempar bola panas ini langsung ke KPU.
POLA JOKOWI TERULANG: DARI MK KE KPU
Publik tidak lupa, pencalonan Gibran dari awal memang penuh dengan skandal. Dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial yang dipimpin Anwar Usman (paman Gibran), hingga kini terbongkar skandal pasal selundupan di KPU.
Polanya sama: Aturan ditabrak, etika dilanggar, demi satu nama: GIBRAN.
Jika isu ini benar, maka legitimasi pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden cacat hukum sejak lahir. Cacat etika dan cacat prosedur.
DOLI KURNIA MINTA RDP KHUSUS – SERET KPU KE SENAYAN
Doli mengusulkan langkah paling berani: Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Khusus untuk membedah tuntas dugaan pasal selundupan ini.
“Gelar RDP Khusus masalah ini, akan lebih bagus,” tegasnya.
RDP Khusus itu harus disiarkan secara LIVE, terbuka untuk publik, dan KPU harus menjelaskan di bawah sumpah: Siapa yang nitip pasal itu? Kapan dititipkan? Atas perintah siapa?
Jangan sampai demokrasi Indonesia dibunuh secara diam-diam oleh pasal-pasal siluman yang dibuat di ruang gelap KPU.
Kini bola ada di tangan KPU. Berani jujur atau akan terus bersembunyi di balik pasal selundupan?













