Deli Serdang (Sumatera Utara), infosos.id – Gelombang aspirasi terkait kesejahteraan melanda tenaga kesehatan (nakes) non-ASN di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sekitar ratusan nakes honorer yang tersebar di berbagai fasilitas kesehatan kini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar upah yang mereka terima agar lebih manusiawi, demikian rilisan berita yang diterima kru media dari narasumber.
Dalam rilis tersebut, diketahui sejumlah nakes di salah satu Puskesmas mengungkapkan kondisi finansial yang mereka hadapi. Mereka menyebut bahwa honor bulanan yang diterima saat ini hanya sebesar Rp500.000 per bulan, angka yang dinilai jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mendasar.
“Honor Rp500.000 per bulan di seluruh puskesmas Kabupaten Langkat ini dirasa tidak sebanding dengan beban kerja dan pengabdian kami yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Kami berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib kami,” ujar salah seorang nakes yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan profesi.
Menyikapi kondisi tersebut, para nakes non-ASN Langkat berencana mengambil langkah normatif. Jika ruang dialog dengan instansi terkait tidak membuahkan hasil, mereka menyatakan kesiapannya untuk membawa persoalan pemenuhan hak ini ke Ombudsman RI selaku lembaga pengawas pelayanan publik.
Selain itu, para nakes juga mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas anggaran dengan berencana meminta pendampingan hukum ke Kejaksaan Negeri Langkat, guna memastikan alokasi dana operasional kesehatan di lapangan telah disalurkan secara tepat dan transparan.
Pihak nakes mendesak dinas terkait, bagian keuangan (BPKAD), serta Komisi IX DPRD Langkat untuk duduk bersama mencari solusi terbaik.
Hingga berita ini diturunkan, jurnalis media ini telah melayangkan permohonan konfirmasi melalui aplikasi pesan WhatsAp kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat serta seorang Pengurus P3K PW guna meminta kejelasan mengenai regulasi pengupahan nakes honorer tersebut, namun hingga rilis berita naik ke meja redaksi belum juga mendapatkan tanggapan.
Redaksi akan segera memperbarui informasi begitu mendapatkan tanggapan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya dalam penelusuran investigasi yang akan ditayangkan pada edisi berikutnya.
Konten ini adalah kiriman Jurnalisme Warga. Isi dan pandangan di dalamnya menjadi tanggung jawab penuh penulis dan belum tentu mencerminkan pandangan Redaksi Infosos.id. Redaksi telah melakukan verifikasi awal sesuai prosedur.
