INFOSOS.ID | Di setiap tanggal 24 September, kita mengucapkan Selamat Hari Tani. Kita memberi karangan bunga simbolik kepada petani. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah petani itu sendiri masih punya tanah untuk dipijak dan air untuk menghidupi sawahnya?
Itulah jeritan yang dibawa Forum Membangun Desa (FORMADES) dalam Seruan Hari Tani Nasional 2026. Dengan tema “Perjuangan Hak Atas Tanah dan Air untuk Kesejahteraan Petani, Wujudkan Reforma Agraria Sejati”, FORMADES mengingatkan kita pada kenyataan pahit 66 tahun setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 lahir, petani masih menjadi pihak yang paling tertindas di negeri agraris ini.
Bagi petani, tanah dan air bukan komoditas. Itu adalah sumber kehidupan. Tanah tanpa air adalah sawah yang retak dan perut yang lapar. Air tanpa tanah adalah harapan yang mengalir lewat tanpa bisa digenggam.
“Tidak mungkin membangun kedaulatan pangan tanpa membangun kedaulatan petani atas tanah dan air,” tegas FORMADES dalam seruannya.
Mandat konstitusi kita di Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sudah sangat jelas: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran segelintir pemilik modal.
Namun hari ini, apa yang dialami petani kita?
Di Tasikmalaya, Jawa Barat, petani harus berhadapan dengan bayang-bayang tanah eks-HGU yang mereka garap dengan keringat.
Di Pundenrejo, Pati, Jawa Tengah, hanya 7,3 hektare tanah turun-temurun harus dipertahankan dari intimidasi hingga rumah yang dirusak.
Di Anak Tuha, Lampung Tengah, masyarakat tiga kampung memperjuangkan tanah adatnya melawan korporasi.
Di Muaro Jambi, petani sawit hidup dalam bayang-bayang kriminalisasi selama puluhan tahun.
Di Merauke, Papua Selatan, masyarakat adat kehilangan hutan dan ruang hidupnya atas nama Proyek Strategis Nasional.
Di Mandalika dan Sembalun, NTB, bukit dikeruk, sawah petani menjadi korbannya.
Mereka bukan angka statistik. Mereka adalah bapak-bapak yang cangkulnya patah, ibu-ibu yang menahan tangis karena gagal panen, dan anak-anak desa yang harus pergi karena tanah orang tuanya tak lagi bisa memberi makan.
FORMADES dengan jujur mengingatkan: reforma agraria selama ini terlalu sering berhenti pada seremoni pembagian sertifikat. Padahal sertifikat tidak menjawab pertanyaan yang paling mendasar: Siapa yang menguasai tanah? Berapa luas? Untuk kepentingan siapa? Dan siapa yang kehilangan?
Tanah yang sudah dibagi pun akan sia-sia jika air tidak pernah sampai ke petak sawah. Apa artinya membangun bendungan megah jika pertanyaan sederhana ini belum terjawab: Apakah airnya sampai ke petani? Apakah sawah bisa ditanami? Apakah pendapatan petani naik?
Karena itu, menjelang pembahasan RUU Reforma Agraria yang kini terdiri dari 16 Bab dan 70 Pasal di DPR, FORMADES menitipkan pesan yang penuh empati:
Jangan lahirkan undang-undang yang hanya mengatur reforma agraria. Lahirkan undang-undang yang benar-benar melakukan reforma agraria.
Reforma agraria sejati harus memastikan alur ini terjadi: Tanah dikuasai secara adil, diusahakan petani, didukung air dan sarana produksi, menghasilkan, memberi pendapatan dan puncaknya mampu mensejahterakan petani.
Hari Tani bukan tentang upacara di lapangan. Hari Tani adalah tentang keadilan yang harus hadir di desa, di pesisir, di ruang hidup masyarakat adat, di tempat petani meneteskan keringatnya setiap hari.
Karena jika petani yang memberi kita makan saja masih tertindas, lalu untuk siapa sebenarnya kemerdekaan ini?
Catatan Redaksi: Dilangsir dari artikel Litbang dan Inovasi DPP Forum Membangun Desa














