Infosos.id | Indonesia – Munculnya gagasan politik global Amerika Serikat (AS) dibawah Donald Trump, Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dipromosikan sebagai “jalan damai” bagi konflik Gaza.
Nama dan kemasannya terdengar indah “peace” perdamaian. Akan tetapi sejarah mengajari bahwa istilah perdamaian tidak selalu menghadirkan keadilan. Banyak penjajahan justru dibungkus dengan istilah “perdamaian”, “stabilitasasi”, dan “rekontruksi”.
Beberapa pihak menyangkan Indonesia dibawah Presiden Prabowo Subianto, justru masuk sebagai anggota BoP tersebut. Ada indikasi Indonesia ikut menjamin proyek penjajahan gaya baru di Palestina. Netralisasi semu dan diplomasi tanpa prinsip hanya akan menambah penderitaan warga Palestina. Indonesia berisiko menjadi stempel legitimasi bagi skema yang merugikan umat Islam.
Board of Peace, digagas dan dipimpin oleh Amerika Serikat, yang memiliki rekam jejak panjang sebagai penjajah besar. AS banyak melakukan invasi, kudeta, dan penghancuran negara-negara muslim, seperti Afganistan, Irak, Libya, Suriah, Sudan, dan lainnya.
Tujuan resmi BoP diklaim untuk mengelola transisi Gaza pasca konflik, menjaga stabilitas, dan mencegah kekerasan berulang. Akan tetapi struktur dan kewenangannya justru mengarah pada pengambilan alihan kendali Gaza oleh pihak asing.
Ini adalah ironi terbesar bagi dunia Islam, kaum penjajah tampil sebagai “juru damai” bagi umat Islam. Padahal secara jelas Allah SWT mengingatkan: “Allah sekali-kali tidak akan pernah memberikan jalan bagi kafir untuk menguasai kaum Mukmin” (QS An-Nisa: 141).
BoP sejak awal dikendalikan oleh negara-negara penjajah. AS dan sekutunya menjadi aktor utama. Negara-negara Muslim hanya dijadikan pelengkap legitimasi. Ini bukan pola baru.
Dalam sejarah kolonialisme, penjajah selalu membentuk dewan, mandat, atau otoritas internasional. Semua bertujuan sama, mengamankan kepentingan penjajah. Ada beberapa catatan kritis terhadap BoP antara lain;
- BoP merampas hak rakyat Gaza. Pembentukan Dewan Eksekutif Gaza, berarti urusan pemerintahan diwilayah tersebut tak lagi ditangan rakyat Palestina. Apalagi tangan dunia Islam. Gaza akan dikelola oleh struktur asing, dan inilah bentuk penjajahan gaya baru.
- BoP mendorong pelucutan senjata penduduk Gaza, termasuk Hamas. Dengan dalih stabilitas, rakyat yang dijajah diminta menyerahkan alat perlawanannya. Sebaliknya Yahudi sang penjajah tetap bersenjata lengkap dan siap membunuh rakyat Palestina kapan saja.
- BoP tidak melibatkan rakyat Palestina. Padahal merekalah korban penjajahan dan genosida. Ironisnya, penjajah dan penjagal Gaza yaitu zionis Yahudi, justru masuk sebagai anggota dewan ini.
- BoP tetap mempertahankan eksistensi Israel. Tidak ada tuntutan pembongkaran negara penjajah tersebut. Tidak ada pengembalian tanah Palestina yang dirampas oleh Yahudi. Dengan kata lain, akar masalah Palestina tidak sama sekali.
- Keterlibatan para pemimpin Islam dalam BoP merupakan penghianatan terhadap Palestina. Apalagi mereka duduk bersama Yahudi. Padahal Allah SWT telah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin” (QS. Al-Maidah : 51)
Pernyataan bahwa Board of Peace (BoP) adalah penjajahan gaya baru (neokolonialisme) merujuk pada kekhawatiran bahwa inisiatif internasional yang diinisiasi oleh AS tersebut berpotensi menjadi alat kontrol halus atas wilayah (khususnya Gaza) tanpa melibatkan suara langsung rakyat Palestina, melainkan memperkuat ketergantungan ekonomi dan politik.
Berikut adalah poin-poin utama mengapa BoP dinilai sebagai penjajahan gaya baru:
- Neokolonialisme Terselubung: BoP dinilai sebagai bentuk neo-imperialisme di mana negara kapitalis atau kekuatan besar menggunakan bantuan keuangan dan restrukturisasi ekonomi sebagai pengganti kontrol militer langsung untuk menguasai wilayah lain.
- Marginalisasi Palestina: Struktur BoP dianggap tidak melibatkan aspirasi Palestina secara langsung, sehingga berpotensi memperpanjang penderitaan dan mengabaikan hak penentuan nasib sendiri.
- Legitimasi Israel: Beberapa kalangan, seperti MUI, mengkritik keterlibatan Indonesia dalam BoP, menganggapnya sebagai bentuk legitimasi atas tindakan Israel dan “cara Amerika menghabisi Palestina” melalui skema perdamaian yang tidak adil.
- Mengabaikan Hukum Internasional: Dewan ini dinilai berpotensi cederai amanat konstitusi anti-penjajahan dan melemahkan peran DK PBB yang seharusnya menegakkan keadilan.
Secara ringkas, BoP dikritik karena mengganti pendudukan militer konvensional dengan manajemen technocratic yang dikelola pihak asing, yang pada akhirnya melanggengkan kondisi struktural penjajahan di Palestina.
