JAKARTA, INFOSOS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset (RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 pada Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan ini mengakhiri proses pembahasan yang telah berlangsung sekitar 18 tahun sejak pertama kali diusulkan. Sebuah penantian yang selama ini dianggap mustahil, karena RUU ini berulang kali mangkrak di Senayan, berulang kali masuk Prolegnas, dan berulang kali gagal disahkan karena tarik-menarik kepentingan politik.
Kali ini, palu itu benar-benar diketok.
I. KRONOLOGI PENGESAHAN: DARI PPATK 2008 HINGGA PALU 19 NOVEMBER 2026
Perjalanan RUU Perampasan Aset adalah perjalanan paling panjang dalam sejarah legislasi pemberantasan korupsi di Indonesia:
2008: Gagasan RUU Perampasan Aset diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuannya sederhana tapi revolusioner, negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, negara harus bisa mengambil kembali harta hasil kejahatan, bahkan jika koruptornya kabur, meninggal, atau tidak bisa dipidana.
2012-2013: Draf pertama RUU disusun, naskah akademiknya diselesaikan. Para pakar sepakat: mekanisme perampasan aset secara _in rem_ diperlukan untuk menjangkau tindak pidana bermotif ekonomi yang kompleks dan transnasional.
4 Mei 2023: Pemerintah mengirim Surat Presiden Nomor R-22/Pres/05/2023 kepada DPR RI, dilampiri naskah RUU dan surat tugas kepada Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kapolri. Namun, DPR periode 2019-2024 tidak kunjung mengesahkannya.
2025: DPR mengambil alih RUU menjadi inisiatif DPR. Komisi III DPR RI mulai mengintensifkan pembahasannya sejak Agustus-September 2025.
6 Oktober 2026: RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR.
18 November 2026: Pembahasan tingkat pertama dirampungkan. Komisi III DPR bersama pemerintah dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menyepakati hasil pembahasan tingkat I untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.
19 November 2026: Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Seluruh fraksi menyatakan setuju.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pengesahan ini bukan karena desakan atau paksaan.
“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut ini adalah penantian rakyat yang sudah 18 tahun.
“Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman sebelum rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR, sebanyak 361 dari total 573 anggota DPR telah menandatangani daftar hadir. Dari jumlah tersebut, 254 anggota hadir secara langsung dalam rapat paripurna.
Komisi III DPR mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Komisi III juga melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan masyarakat.
II. DARI 67 PASAL MENJADI 74 PASAL: 397 DIM, 10 POKOK PENGATURAN
Dalam laporannya, Habiburokhman mengungkapkan terdapat setidaknya 10 pokok krusial yang diatur dalam undang-undang baru ini.
Panja telah menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan, setelah menerima masukan masyarakat sipil.
Sepuluh pokok pengaturan tersebut adalah:
- Prinsip dan asas hukum perampasan aset
- Aset tindak pidana yang dapat dirampas
- Perampasan aset berdasarkan putusan pidana dan tanpa putusan pidana
- Penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan pengamanan aset
- Hukum acara perampasan aset
- Perlindungan hak pihak ketiga yang beriktikad baik
- Pengembalian aset kepada negara dan korban
- Pengelolaan, penilaian, dan pelelangan aset rampasan
- Kerja sama internasional dan perampasan aset di luar negeri
- Kelembagaan, pengawasan, dan sanksi penyalahgunaan wewenang*
RUU ini dibangun di atas empat pilar utama: pemulihan kerugian negara dan korban, keadilan dan proporsionalitas, kepastian hukum dan prosedural, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Habiburokhman menegaskan, pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya pemulihan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” kata Habiburokhman.
III. POKOK PENGATURAN UTAMA
1. Mekanisme Perampasan: Dua Jalur, Satu Tujuan — Hartanya Kembali
Undang-undang ini mengatur dua mekanisme utama:
a. Perampasan aset berbasis putusan pidana (_conviction-based forfeiture_)
Ini adalah mekanisme konvensional yang selama ini dikenal dalam UU Tipikor dan KUHAP: aset dirampas setelah pelaku dinyatakan bersalah melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Aset yang dirampas menjadi pidana tambahan bagi pelaku korupsi.
b. Perampasan aset tanpa putusan pidana (_non-conviction-based forfeiture / NCB_)
Ini adalah terobosan paling penting dari undang-undang ini. Negara tetap dapat merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bahkan jika pelaku belum divonis bersalah, melalui mekanisme peradilan perdata yang bersifat _in rem_ — fokus pada benda/aset, bukan pada orangnya.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan, tanpa putusan pidana bukan berarti tanpa pengadilan.
“Tanpa putusan pidana bukan berarti tanpa pengadilan,” kata Eddy Hiariej.
Mekanisme NCB ini berlaku dalam kondisi khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 6:
a. Tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia;
b. Tersangka atau terdakwa yang melarikan diri;
c. Tersangka atau terdakwa yang sakit permanen;
d. Pelaku yang tidak diketahui; atau
e. Pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.
Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, menjelaskan mekanisme tersebut diperlukan agar negara tetap dapat mengejar aset hasil kejahatan meskipun tersangka atau terdakwa meninggal dunia, mengalami sakit permanen, atau melarikan diri.
Dan ada satu penegasan penting yang disepakati Panja dalam Pasal 6A: perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
“Perampasan aset tanpa berdasarkan pada putusan pidana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku,” bunyi ketentuan tersebut.
Artinya: hartanya bisa disita, orangnya tetap bisa diproses pidana. Tidak ada lagi alasan “sudah dirampas, jadi bebas pidana”, dan tidak ada lagi alasan “belum divonis, jadi hartanya tidak bisa disentuh.”
2. Ambang Batas Rp1 Miliar untuk NCB
Salah satu poin penting dalam regulasi terbaru ini menetapkan mekanisme penyitaan harta benda tanpa harus menunggu putusan pidana pengadilan, khusus untuk aset kejahatan dengan nilai sekurang-kurangnya Rp1 miliar.
Mengacu pada naskah yang diperoleh redaksi, ketetapan tersebut termuat pada Pasal 6 ayat (2):
“Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Dalam hal terjadi perubahan nilai minimum aset tersebut, perubahan nilai minimum aset diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ambang batas ini penting untuk mencegah penyalahgunaan: NCB tidak boleh digunakan untuk merampas aset kecil masyarakat secara sembarangan. Ia dirancang untuk mengejar aset besar hasil kejahatan yang selama ini disembunyikan melalui nominee, perusahaan cangkang, keluarga, dan kroni.
3. Cakupan Tindak Pidana: Bukan Hanya Korupsi
Undang-undang ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Ruang lingkupnya diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.
Berdasarkan laporan Komisi III dan penjelasan pemerintah, cakupan tindak pidana meliputi:
- Tindak pidana korupsi;
- Narkotika dan psikotropika;
- Terorisme dan pendanaannya;
- Penyelundupan manusia;
- Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
- Perdagangan orang;
- Penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi atau berdampak luas, seperti investasi bodong, skema ponzi, perjudian daring, dan penipuan kripto.
Tindak pidana pajak tidak masuk dalam cakupan aturan ini.
Perluasan ini sangat relevan dengan kejahatan modern. Korban investasi bodong, korban judol, korban penipuan kripto, selama ini hanya melihat pelakunya dipenjara, tapi uangnya tidak pernah kembali. Dengan UU ini, aset hasil penipuan itu bisa ditelusuri, diblokir, disita, dan dikembalikan kepada korban.
4. Pemulihan Kerugian & Perlindungan Hak: Negara, Korban, dan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik
Undang-undang ini mengatur pengembalian aset kepada negara, korban kejahatan, serta pihak ketiga yang beriktikad baik, disertai mekanisme pengawasan peradilan dan asas proporsionalitas.
Tiga hal ini adalah jantung dari keadilan dalam UU Perampasan Aset:
a. Pengembalian kepada negara: Aset hasil korupsi yang merugikan keuangan negara dikembalikan kepada negara melalui mekanisme APBN, untuk digunakan kembali bagi pembangunan dan pelayanan publik.
b. Pengembalian kepada korban: Korban investasi bodong, korban penipuan, korban perdagangan orang, berhak mendapatkan pengembalian dari aset yang berhasil dirampas. Ini adalah perubahan paradigma: selama ini asset recovery hanya berorientasi pada negara, bukan korban.
c. Perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik: Jika ada pihak yang membeli aset secara sah, tanpa mengetahui bahwa aset itu berasal dari tindak pidana, haknya dilindungi. Ia dapat mengajukan keberatan dan membuktikan itikad baiknya di pengadilan. Ini adalah penyeimbang agar UU ini tidak menjadi alat perampasan sewenang-wenang.
Pasal 29 ayat (1) RUU membatasi besaran ganti kerugian yang diminta dalam pengajuan keberatan, agar tidak melebihi nilai aset yang diblokir atau disita berdasarkan hasil penilaian.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengungkap tiga kelemahan dalam perampasan aset sebelum UU ini disahkan: pemulihan aset belum optimal, koordinasi antar-lembaga belum terpadu, dan pengelolaan aset rampasan belum memberikan nilai tambah yang maksimal.
UU ini dirancang untuk menutup tiga kelemahan tersebut.
5. Pengelolaan & Penilaian Aset: Dari Disita, Dilelang, Dikembalikan
Undang-undang ini melibatkan penilaian dan pelelangan aset (termasuk peran penilai dan lelang di lingkungan DJKN Kementerian Keuangan) serta pengelolaan aset melalui badan yang dibentuk oleh Presiden dengan dukungan anggaran APBN.
Mekanismenya:
– Penelusuran:Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan aparat penegak hukum menelusuri aset yang diduga hasil tindak pidana, termasuk aset yang disembunyikan atas nama orang lain, korporasi, atau di luar negeri.
– Pemblokiran: Aset yang ditelusuri dapat diblokir agar tidak dialihkan, dijual, atau dihibahkan selama proses berjalan.
– Penyitaan: Aset yang diblokir dapat disita untuk pengamanan.
– Penilaian: Penilaian aset dilakukan dengan memperhatikan kondisi pada saat diperoleh, disita, dan/atau dinyatakan dirampas oleh pengadilan. Penilaian dilakukan oleh penilai di lingkungan DJKN Kementerian Keuangan, untuk memastikan nilai yang wajar dan tidak merugikan negara maupun pemilik.
– Pelelangan: Penjualan atau pelelangan menjadi salah satu cara melaksanakan putusan pengadilan dan/atau memulihkan kerugian. Lelang dilakukan melalui DJKN, secara terbuka dan akuntabel.
– Pengelolaan: Pengelolaan aset melalui badan yang dibentuk oleh Presiden dengan dukungan anggaran APBN, untuk memastikan aset yang disita tidak rusak, tidak hilang, tidak menyusut nilainya, dan dapat dimanfaatkan secara optimal selama proses hukum berjalan.
Selama ini, banyak aset sitaan yang mangkrak, rusak, bahkan hilang karena tidak ada yang mengelola. Mobil mewah berkarat di gudang, rumah sitaan ditempati liar, perusahaan sitaan bangkrut karena tidak diurus. UU ini mencoba menghentikan pembusukan itu.
IV. MENGAPA UU INI PENTING? TIGA CELAH YANG DITUTUP
Selama 18 tahun, Indonesia hidup dengan celah hukum yang membuat koruptor bisa tetap kaya, meski sudah dipenjara.
Celah Pertama: Koruptor Kabur, Hartanya Aman.
Sebelum UU ini, jika koruptor melarikan diri ke luar negeri, meninggal dunia, atau sakit permanen, proses pidananya tidak bisa disidangkan, dan hartanya tidak bisa dirampas. Ia bisa hidup mewah di luar negeri dari hasil korupsi, sementara negara hanya bisa gigit jari. Dengan NCB, hartanya tetap bisa dirampas melalui pengadilan perdata, tanpa harus menunggu pelaku hadir.
Celah Kedua: Aset Disembunyikan Atas Nama Orang Lain.
Koruptor tidak pernah menyimpan hasil korupsi atas namanya sendiri. Ia menyimpannya atas nama istri, anak, sopir, pembantu, perusahaan cangkang, atau nominee. Dengan mekanisme _in rem_, negara tidak perlu membuktikan siapa pemilik formalnya, tapi membuktikan bahwa aset itu berasal dari tindak pidana. Jika tidak bisa dibuktikan asal-usulnya yang sah, aset itu bisa dirampas.
Celah Ketiga: Korban Tidak Pernah Mendapatkan Kembali Uangnya.
Dalam kasus investasi bodong, judol, dan penipuan kripto, korban sering hanya menjadi saksi di pengadilan pidana. Pelakunya dipenjara 5 tahun, tapi uang korban Rp10 miliar, Rp100 miliar, bahkan Rp1 triliun, tidak pernah kembali. Dengan UU ini, pengembalian kepada korban menjadi salah satu tujuan utama, bukan sekadar pelengkap.
V. JANGAN SENANG DULU: TIGA TAHAP SEBELUM UU INI BISA DIPAKAI
Meski telah disetujui dalam Rapat Paripurna, masyarakat jangan terburu-buru menganggap aturan tersebut sudah bisa langsung digunakan aparat penegak hukum. Masih ada tahapan yang harus dilalui sebelum UU Perampasan Aset efektif diberlakukan.
Tahap 1: Pengesahan oleh Presiden.
Berdasarkan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden disahkan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Presiden memiliki waktu paling lama 30 hari sejak persetujuan bersama untuk mengesahkannya. Namun, Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa apabila Presiden tidak menandatangani rancangan tersebut dalam waktu 30 hari, rancangan undang-undang tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Tahap 2: Pengundangan dalam Lembaran Negara.
Setelah disahkan, UU harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia agar berlaku secara resmi dan dapat diakses publik.
Tahap 3: Aturan Pelaksanaan dan Kelembagaan.
UU ini membutuhkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung tentang hukum acara perampasan aset, Peraturan Jaksa Agung tentang penyimpanan dan pengelolaan aset, serta pembentukan Badan Pengelola Aset yang dibentuk oleh Presiden. Tanpa aturan pelaksanaan ini, UU ini hanya akan menjadi macan kertas.
VI. CATATAN KRITIS: TRANSPARANSI DRAF DAN PASAL 72
Pengesahan ini tidak tanpa catatan kritis.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam telaah terhadap Draf Timus-Timsin RUU Perampasan Aset tertanggal 16 November 2026, menyampaikan sejumlah catatan tentang potensi penyalahgunaan dan perlunya pengawasan yang kuat.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, menyoroti Pasal 72 yang dinilai perlu dicermati terkait kewenangan dan pengawasan.
Hingga menjelang paripurna, draf yang disebut berisi 74 pasal itu belum diunggah secara resmi ke publik. Kritik soal draf yang tertutup belum juga terjawab sepenuhnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah proses pembahasan berlangsung tertutup. Ia menyebut masyarakat dan media dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman http://dpr.go.id.
Kini, setelah palu diketok, UU itu tinggal menunggu tanda tangan Presiden dan pengundangan. Tugas publik selanjutnya adalah mengawal: pastikan naskah final diunggah secara terbuka, pastikan Peraturan Pemerintah dan Perma segera diterbitkan, pastikan Badan Pengelola Aset dibentuk dengan orang-orang yang bersih, dan pastikan UU ini tidak digunakan untuk membungkam lawan politik atau merampas harta rakyat kecil yang tidak bersalah.
VII. PENUTUP: PALU SUDAH DIKETOK, SEKARANG GILIRAN PENEGAK HUKUM BEKERJA
18 tahun adalah waktu yang sangat panjang.
Dalam 18 tahun itu, berapa banyak koruptor yang sudah menikmati hasil korupsinya? Berapa banyak bandar narkoba yang sudah mencuci uangnya menjadi hotel, apartemen, dan perusahaan? Berapa banyak korban investasi bodong yang sudah kehilangan rumah, tabungan, dan masa depannya, sementara pelakunya hanya dipenjara sebentar?
19 November 2026 adalah jawaban atas penantian itu.
UU Perampasan Aset bukan sekadar undang-undang. Ia adalah pesan kepada semua penjahat ekonomi di Indonesia: kalian boleh kabur, kalian boleh meninggal, kalian boleh sakit, kalian boleh menyembunyikan harta atas nama orang lain – tapi harta itu tetap bisa dirampas, dan dikembalikan kepada negara dan korban.
Tapi pesan itu hanya akan berarti jika UU ini benar-benar dilaksanakan.
DPR sudah mengetok palu. Presiden harus segera menandatangani. Mahkamah Agung harus segera menerbitkan Perma. Jaksa Agung harus segera menyiapkan JPN. Presiden harus segera membentuk Badan Pengelola Aset. Dan aparat penegak hukum harus segera menggunakannya untuk perkara-perkara besar, bukan hanya perkara kecil.
Karena jika UU ini hanya disahkan tapi tidak pernah dipakai, maka 18 tahun penantian itu akan menjadi sia-sia. Dan rakyat akan kembali bertanya: untuk apa palu itu diketok, jika koruptor tetap kaya, dan negara tetap rugi?
Hari ini, sejarah telah ditulis. Besok, sejarah itu harus dibuktikan.
Koruptor boleh dipenjara. Tapi hartanya harus kembali. Itu janji UU Perampasan Aset. Dan janji itu harus ditepati.













