JAKARTA, INFOSOS.ID – Detik-detik bersejarah terjadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11/2026). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Penyerahan surat tersebut melengkapi rangkaian proses pengunduran diri yang dimulai dari penyampaian niat kepada Presiden, penyerahan surat kepada Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma, hingga penyerahan formal secara ketatanegaraan kepada MPR.
Diumumkan di Tengah Rapat Komisi III DPR
Kepastian penyerahan surat ke MPR pertama kali disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, saat memimpin rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026) pagi.
“Jam 11.00 WIB Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya, Pak,” ucap Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan saat Habiburokhman mempersilakan anggota Komisi III DPR Benny K. Harman, yang juga anggota MPR, untuk menyampaikan pendapat lebih dulu karena harus menghadiri acara di MPR.
Informasi serupa juga disampaikan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Dikutip dari Liputan6, Bambang membenarkan informasi mengenai rencana kedatangan Gibran dan menyebut pimpinan MPR telah bersiap menerima kedatangan Wakil Presiden tersebut.
Sejumlah pimpinan MPR RI mulai berdatangan ke Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis sekitar pukul 10.00 WIB, di tengah kabar Gibran akan mengundurkan diri.
Kronologi Lengkap: Dari Niat, Halim, Hingga MPR
1. Selasa (10/11/2026) – Niat Disampaikan ke Prabowo. Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam di Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, dalam pertemuan itu Gibran menyatakan niatnya mundur dari jabatan Wakil Presiden.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.
2. Rabu (11/11/2026) Pukul 16.00 WIB – Surat Diserahkan ke Presiden di Halim. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi pengunduran diri Gibran dan menyebut surat telah disampaikan kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026) sore, sepulang kunjungan kerja Presiden dari Aceh.
“Benar tadi jam 4 sore, Gibran sudah mengirimkan surat ke presiden untuk mundur dari jabatannya,” ujar Budi Arie saat dihubungi Rabu, 11 November 2026.
“[Gibran mundur] betul,” kata Budi saat dikonfirmasi. “[Diserahkan di Halim] betul,” ujarnya.
Orang dekat Gibran juga membenarkan kepada media, “Betul mundur, surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim.”
3. Kamis (12/11/2026) Pukul 11.00 WIB – Surat Diserahkan ke MPR RI. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR RI pada Kamis (12/11/2026) pukul 11.00 WIB. Kepastian itu disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat memimpin rapat kerja bersama Kapolri.
Sebelumnya, sejumlah laporan menyebut penyerahan dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Anggota Fraksi PAN di MPR Sarifuddin Sudding mengatakan mendapat informasi surat akan diserahkan ke MPR pada Kamis sekitar pukul 10.00 WIB. Perbedaan jam ini terjadi karena jadwal masih dinamis hingga Kamis pagi.
Ketua MPR Ahmad Muzani pada Rabu (11/11/2026) malam mengaku belum mendengar dan melihat perihal surat pengunduran diri Gibran.
“Saya belum dengar, saya belum lihat. Dengar saja belum, apalagi lihat,” kata Muzani saat ditemui seusai menghadiri acara HUT Ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam.
Namun pada Kamis pagi, pimpinan MPR sudah bersiap menerima kedatangan Gibran di Gedung Nusantara III.
Mengapa Harus ke MPR? Ini Aturan Konstitusinya
Pengunduran diri seorang Wakil Presiden secara ketatanegaraan harus disampaikan secara tertulis kepada MPR. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan aturan tersebut.
Selama proses pemberhentian belum tuntas secara konstitusional, Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden RI. Penyerahan dokumen ke MPR melengkapi syarat formil yang sebelumnya belum terpenuhi. Tanpa pernyataan tertulis kepada MPR, status Gibran hanya bisa dibaca sebagai niat politik, bukan peristiwa hukum.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, MPR menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. MPR diberi waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pemicu: Putusan MK dan MA yang Final dan Mengikat
Latar belakang pengunduran diri ini berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 5 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA.
Mahkamah Agung kemudian melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran tertanggal 6 Agustus 2019 dan memerintahkan Kemendikdasmen mencabutnya.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan kedua putusan tersebut sudah final dan mengikat, tidak ada lagi upaya hukum.
Bagaimana Nasib HMP di DPR?
Di tengah gonjang-ganjing keputusan Gibran mundur, nasib Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi ke pimpinan DPR pun disorot. Rencananya, usulan HMP itu akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR hari ini, Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Ketua Fraksi PAN sekaligus anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, angkat bicara soal nasib HMP terhadap Gibran. Menurutnya, usulan HMP tetap dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR, hanya saja prosesnya tidak akan dilanjutkan.
“Usulan HMP tetap dibacakan, apakah dilanjutkan, saya kira tidak,” ujarnya.
Alasannya, objek HMP yang diajukan adalah memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Dengan adanya pengunduran diri dari Gibran, maka proses usulan HMP ini tidak akan berlanjut di DPR.
Dengan penyerahan surat ke MPR, proses kini bergeser ke parlemen. MPR akan menggelar sidang untuk menyatakan kekosongan jabatan Wakil Presiden, lalu Presiden Prabowo mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti untuk dipilih MPR.
Publik kini menunggu keterangan resmi dari MPR RI dan Istana Kepresidenan mengenai penerimaan surat, jadwal Sidang MPR, dan nama-nama calon pengganti Gibran yang akan diajukan Presiden Prabowo.
Gibran hanya menjalani masa tugasnya selama nyaris 25 bulan atau sekitar dua tahun, masa jabatan Wapres terpendek dalam sejarah reformasi yang berakhir bukan karena masa jabatan habis, melainkan karena persoalan keabsahan dokumen pendidikan.













