Example floating
Example floating
Opini

10 November Memanggil: Saatnya Gerakan Rakyat Menyatukan Keresahan dan Menuntut Perubahan

×

10 November Memanggil: Saatnya Gerakan Rakyat Menyatukan Keresahan dan Menuntut Perubahan

Sebarkan artikel ini
Yoseph Heriyanto (Ketua Serikat Tani Bumi Lestari - SERTA BUMI)

Ditulis oleh : Yoseph Heriyanto (Ketua Serikat Tani Bumi Lestari – SERTA BUMI)

 

INFOSOS.ID | Ketika tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, persoalan agraria, dan kegelisahan terhadap demokrasi bertemu, konsolidasi gerakan rakyat menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah agar tidak abai terhadap suara masyarakat.

Beberapa hari terakhir, seruan bertajuk “10 November Memanggil” mulai beredar melalui berbagai media sosial. Sejumlah undangan konsolidasi dari organisasi dan elemen gerakan rakyat sipil juga mulai bermunculan. Seruan ini mengajak berbagai kelompok masyarakat untuk bertemu, membangun konsolidasi, dan menyatukan tuntutan terhadap sejumlah persoalan yang sedang dihadapi bangsa.

Tentu, menarik untuk mencermati kemunculan seruan tersebut. Bukan semata-mata karena adanya rencana aksi pada 10 November, tetapi karena isu-isu yang diangkat memperlihatkan adanya upaya mempertemukan berbagai keresahan masyarakat yang selama ini berkembang di banyak sektor kehidupan.

Ada persoalan ekonomi, demokrasi, kebebasan sipil, militerisme, ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, kerusakan lingkungan, hingga kebijakan anggaran yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Isu-isu tersebut mungkin berbeda dalam bentuk dan kelompok yang memperjuangkannya, tetapi memiliki satu titik temu: tuntutan atas keadilan dan keberpihakan negara kepada rakyat.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa masyarakat sedang menghadapi berbagai tekanan kehidupan. Harga kebutuhan pokok menjadi perhatian, lapangan pekerjaan belum sepenuhnya memberikan kepastian, biaya pendidikan dan kesehatan menjadi beban, sementara petani masih berhadapan dengan persoalan klasik yang tak kunjung selesai: ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, mahalnya biaya produksi, dan ketidakpastian kesejahteraan.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah kerap menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dibaca melalui angka statistik. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang menikmati pertumbuhan itu? Apakah petani semakin sejahtera? Apakah buruh memperoleh upah yang layak? Apakah kelas menengah semakin memiliki kepastian ekonomi? Dan apakah masyarakat kecil semakin mudah mengakses pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya?

BACA JUGA :  MATA REDAKSI: Benarkah Ada Ratusan Paket PL dan Swakelola di Dinas BMBK Lampung Untuk Jatah Preman Berbaju LSM Dan PERS 

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Ketika angka-angka makroekonomi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi kehidupan rakyat, pemerintah perlu melihat kembali persoalan distribusi kesejahteraan.

Persoalan demokrasi juga tidak kalah penting. Kekhawatiran terhadap menyempitnya ruang kebebasan sipil, perluasan peran militer dalam urusan sipil, lemahnya akuntabilitas kekuasaan, serta belum tuntasnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM menunjukkan bahwa agenda reformasi masih menyisakan pekerjaan besar.

Demokrasi tidak boleh berhenti pada penyelenggaraan pemilu dan pergantian kepemimpinan. Demokrasi harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, ketika rakyat memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, memperjuangkan hak, dan ikut menentukan arah pembangunan tanpa rasa takut terhadap intimidasi maupun kriminalisasi.

Bagi kaum tani, persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria juga bukan perkara baru. Reforma agraria bukan sekadar istilah dalam dokumen kebijakan pemerintah. Ia menyangkut hak atas tanah, keberlanjutan kehidupan, akses terhadap sumber produksi, dan masa depan generasi yang akan datang. Selama penguasaan tanah masih terkonsentrasi, konflik agraria terus terjadi, dan petani belum memiliki kepastian atas ruang hidupnya, maka cita-cita keadilan sosial masih jauh dari kenyataan.

Masyarakat desa pun tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek program pemerintah atau sekadar instrumen administratif pembangunan. Desa harus memiliki kewenangan, sumber daya, dan ruang partisipasi yang cukup untuk menentukan masa depannya sendiri. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat patut dikritisi secara terbuka.

Dalam konteks inilah, seruan “10 November Memanggil” perlu dibaca sebagai upaya membangun ruang pertemuan berbagai elemen gerakan rakyat sipil. Ada kebutuhan untuk mempertemukan gerakan mahasiswa, buruh, petani, masyarakat adat, kelompok lingkungan, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai elemen lainnya dalam satu ruang konsolidasi.

Perbedaan latar belakang, organisasi, maupun isu perjuangan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menemukan kepentingan bersama. Sebab, persoalan yang dihadapi buruh, petani, mahasiswa, dan masyarakat desa memang tidak selalu sama. Namun, mereka memiliki titik temu: hak hidup yang layak, keadilan, kebebasan, dan kesempatan yang setara untuk menentukan masa depan.

BACA JUGA :  Gerakan Kotak Kosong: Refleksi Satu Tahun Pilkada Tubaba 2024

Di sinilah tantangan konsolidasi 10 November. Jangan sampai pertemuan berbagai elemen gerakan hanya menghasilkan kesepakatan seremonial atau daftar tuntutan yang panjang, tetapi tidak memiliki arah perjuangan yang jelas. Konsolidasi harus mampu membangun kesadaran bersama bahwa berbagai persoalan sektoral sesungguhnya saling berhubungan dan membutuhkan perubahan kebijakan yang lebih mendasar.

Gerakan mahasiswa tidak cukup hanya berbicara tentang demokrasi tanpa melihat persoalan ekonomi rakyat. Gerakan buruh tidak cukup hanya memperjuangkan upah tanpa memahami persoalan kebijakan pembangunan. Begitu pula gerakan petani tidak boleh terus berjalan sendiri ketika berhadapan dengan ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya.

Persatuan gerakan bukan berarti menghilangkan identitas dan karakter masing-masing organisasi. Justru dari keberagaman itulah harus dibangun kekuatan bersama. Dibutuhkan kesediaan untuk saling mendengar, menghargai perbedaan, merumuskan agenda bersama, serta menjaga independensi gerakan dari kepentingan politik praktis yang dapat mengaburkan kepentingan rakyat.

Lebih dari itu, konsolidasi harus memiliki keberlanjutan. Perjuangan tidak selesai ketika demonstrasi berakhir dan massa membubarkan diri. Harus ada agenda advokasi, pengawalan kebijakan, pengorganisasian masyarakat, serta mekanisme untuk memastikan tuntutan rakyat terus diperjuangkan. Tanpa keberlanjutan, momentum sebesar apa pun berisiko hanya menjadi peristiwa sesaat.

Namun, seruan 10 November ini juga harus menjadi pengingat bagi pemerintah. Kritik dan demonstrasi bukan ancaman terhadap negara. Justru sebaliknya, keduanya merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Pemerintah tidak seharusnya melihat setiap kritik sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan, apalagi meresponsnya dengan pendekatan keamanan yang mengabaikan hak konstitusional warga negara.

Pemerintah perlu memahami bahwa keresahan masyarakat tidak muncul tanpa sebab. Ada persoalan nyata yang membutuhkan jawaban melalui kebijakan. Ada hak-hak rakyat yang belum terpenuhi. Ada ketimpangan yang belum terselesaikan. Ada janji pembangunan yang masih harus dibuktikan melalui perubahan kehidupan masyarakat.

BACA JUGA :  Petani, Organisasi, dan Politik yang Bekerja Diam-Diam

Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk merayakan capaian pembangunan, sementara suara masyarakat yang mengalami kesulitan justru tidak memperoleh perhatian yang semestinya. Jangan sampai stabilitas hanya dimaknai sebagai ketiadaan demonstrasi, sementara persoalan yang melahirkan ketidakpuasan masyarakat dibiarkan menumpuk.

Negara yang demokratis bukan negara yang bebas dari kritik, melainkan negara yang mampu mendengar kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Kekuasaan bukanlah hak istimewa untuk menentukan segala sesuatu tanpa koreksi. Kekuasaan merupakan mandat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Pada akhirnya, “10 November Memanggil” bukan sekadar seruan untuk turun ke jalan. Ini adalah momentum untuk menguji sejauh mana berbagai elemen gerakan rakyat mampu menemukan titik temu di tengah perbedaan, sekaligus mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan tidak boleh berjalan menjauh dari kepentingan masyarakat.

Rakyat tidak membutuhkan sekadar janji dan penjelasan tentang keberhasilan pembangunan. Rakyat membutuhkan kebijakan yang adil, kehidupan yang lebih layak, perlindungan terhadap hak-haknya, serta ruang demokrasi yang menjamin kebebasan untuk bersuara dan memperjuangkan kepentingannya.

Jika keresahan rakyat terus bertambah, pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat untuk memahami kebijakan. Pemerintahlah yang harus bersedia mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sementara bagi gerakan rakyat, 10 November harus menjadi kesempatan untuk melampaui sekat-sekat sektoral, membangun persatuan, dan merumuskan agenda perubahan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Sebab, perubahan tidak lahir dari diamnya rakyat, dan demokrasi tidak tumbuh dari kekuasaan yang antikritik. Ketika rakyat bersuara, negara seharusnya mendengar. Ketika rakyat berkonsolidasi, pemerintah seharusnya bercermin.

10 November Memanggil. Bukan hanya untuk menyuarakan keresahan, tetapi untuk mengingatkan bahwa negara dibangun untuk rakyat, bukan sebaliknya.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *