Infosos.id, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bertekad menghilangkan kemiskinan di Indonesia, dengan menghentikan penyelundupan, penyelewangan, korupsi dan segala bentuk tipu-menipu.
Dikutip dari tayangan You Tube Sekretariat Presiden, “Saya bertekad, kita mampu menghilangkan kemiskinan. Kita mampu, saya sangat yakin. Tapi kita harus berhenti, hentikan penyelundupan, hentikan Korupsi, hentikan segala bentuk tipu-menipu,” harapnya pada sebuah acara yang ditayangkan oleh You Tube Sekretariat Presiden.
Sebagai orang Indonesia, Prabowo mengaku paham segala bentuk tipu-tipu. Tak kecuali praktik mark up proyek pemerintah. Bagi Prabowo mark up proyek gila-gilaan sama dengan mencuri dari rakyat sendiri.
“Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Jangan mark up, mark up gila-gilaan. Mark up gila-gilaan sama dengan mencuri. Sudah dua kali, sama dengan mencuri,” ujarnya geram.
Prabowo menyinggung ada orang pintar yang mampu bermain dan memanipulasi data seringkali melakukan mark up proyek. Orang-orang tersebut menurutnya ingin mengakali pemerintah.
“Jangan karena pakaian bagus, pinter ngarang-ngarang dikertas, mau ngakalin pemerintah, ngakalin rakyat,” kecam Prabowo.
Prabowo meminta jajaran pemerintah berbenah agar makin bersih. Ia menegaskan tidak memberi ruang untuk praktik korupsi, karena menurutnya, bila aparat nakal, bisa-bisa semua program termasuk anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidak bisa dirasakan masyarakat manfaatnya.
“Saya bertekad berusaha untuk membersihkan aparat. Karena aparat adakah yang akan meneruskan, yang akan memberi pelayanan kepada rakyat. Kalau yang memberi pelayan tidak baik, tidak jujur, saya kira kekayaan terus akan tidak sampai ke rakyat,” tegasnya.
Ratusan triliun sudah di anggarkan dan tidak sampai manfaatnya ke masyarakat karena ada aparat yang nakal, dirinya akan merasa sangat sedih.
“Boleh kita anggarkan ratusan triliun, kalau itu tidak sampai ke rakyat, sangat sedih kita,” ungkapnya.
Indonesia adalah negara kaya raya, hanya saja semua pihak harus mau mengakui semua kritik dan koreksi soal kurang optimalnya pengelolaan kekayaan negara.
Ia menambahkan hukum dan peraturan perundang-undangan akan jadi landasan buat pemerintah dalam rangka memperbaiki pengelolaan kekayaan dan keuangan negara.
“Negara kita kaya, tapi kita kadang-kadang harus koreksi diri, kadang-kadang kita kurang pandai mengelola kekayaan kita. Sekarang harus kita kelola dengan baik, kita harus tegakkan hukum, tegakkan peraturan. Negara harus hadir, tapi negara juga harus bersih,” tegasnya
Sementara itu aktivis sosial dari LSM InfoSOS Indonesia, Junaidi Farhan menanggapi pesimis dengan tekad Presiden Prabowo, karena menurutnya itu hanya suara presiden di atas podium, hanya sebatas pidato tapi nihil dalam pelaksanaannya.
“Itukan pidato presiden di atas podium, tapi nihil dalam pelaksanaanya, karena korupsi dan menipu rakyat sudah mengakar dan beranak cicit dengan sistem yang sistemik dan terorganisir dalam pemerintahan baik dari pusat sampai desa,” katanya, Selasa, (6/1/2026).
Menurut Farhan, negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan hukum, artinya seharusnya hukum sebagai alat mengatur kekuasaan, tetapi praktiknya hukum yang diatur oleh elit kekuasaan.
“Negara kita ini kan berdasarkan hukum, itu artinya hukum untuk mengatur kekuasaan, tetapi nyatanya para elit kekuasaanlah yang mengatur hukum, demi untuk kepentingan kekuasaan,” pungkas Farhan.
