Kabut duka menyelimuti SD Negeri Rj di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Siswa kelas IV di SD tersebut mengakhiri hidup secara tragis, Kamis (29/1).
INFOSOS.ID, NTT – Pelajar kelas IV sekolah dasar (SD) di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), YBR (10), tewas gantung diri lantaran orang tuanya tak mampu membelikan buku tulis dan pulpen. Sebelum tragedi tersebut, YBR dan siswa lainnya berkali-kali ditagih uang oleh sekolah sebesar Rp 1,2 juta.
Diketahui, anak SD tersebut bersekolah di SD negeri. YBR dipungut uang sekolah sebesar Rp 1.220.000 per tahun. Pembayaran dicicil selama setahun. Orang tua YBR sudah membayar Rp 500 ribu untuk semester I. Tersisa Rp 720 ribu yang harus dilunasi secara cicil untuk semester II.
“Itu hanya untuk kelas IV. Itu bukan dikatakan tunggakan karena dia masih tahun berjalan. Di sekolah itu bayarnya cicil, tahap pertama semester satu sebesar Rp 500 ribu dan itu sudah mereka lunasi. Jadi untuk semester II ini membayar yang sisanya ini (Rp 720 ribu),” ungkap Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Ngada, Veronika Milo, dilansir detikBali, Kamis (5/2/2026) malam.
Sementara itu Kepala Sekolah SD Negeri Rj, Maria Ngene menyampaikan dukacita atas meninggalnya bocah tersebut. “Pihak sekolah menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban,” ucap Maria.
Ia menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen meningkatkan perhatian terhadap kondisi sosial para siswa. “Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk lebih memperhatikan kondisi sosial peserta didik ke depan,” ujarnya.
Maria pun membeberkan kondisi bocah selama di sekolah. Menurutnya, bocah itu dikenal sebagai siswa yang berperilaku baik dan tidak pernah menimbulkan masalah selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.
“Dia anak baik, ramah dengan teman-temannya, dan tidak pernah membuat keributan,” katanya.
Mengenai perlengkapan belajar bocah itu yang kurang, Maria menyatakan pihak sekolah tidak mengetahui secara rinci. Menurut dia, pemantauan kebutuhan pribadi siswa umumnya dilakukan oleh wali kelas masing-masing.
“Saya belum menerima informasi soal kekurangan perlengkapan belajar. Biasanya wali kelas yang lebih mengetahui. Apalagi ini awal semester, mungkin kebutuhannya belum sempat dipenuhi,” ujarnya.
Selama mengikuti proses belajar mengajar, kata Maria, anak tersebut tidak pernah menyampaikan keluhan dan tidak menunjukkan kendala yang menonjol.
“Tidak ada laporan atau keluhan. Kami memang tidak bisa memantau kondisi pribadi semua siswa secara detail,” kata dia.
Maria mengakui bahwa pemantauan kondisi sosial siswa di sekolah memiliki keterbatasan, terutama karena jumlah peserta didik dan minimnya laporan langsung dari siswa maupun keluarga.
Meski hidup dalam keterbatasan, YBR tercatat tetap membayar uang sekolah, meskipun tidak selalu tepat waktu. Pembayaran dilakukan oleh ibu atau neneknya melalui bendahara komite sekolah.
“Pembayaran uang sekolah tetap berjalan, walaupun kadang terlambat. Entah ibunya atau neneknya yang membayar, kami tetap menerima,” ujar Maria.
Ia menjelaskan, sejak kelas I hingga kelas III, anak itu belum pernah menerima bantuan pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), karena terkendala administrasi kependudukan.
“Sejak kelas satu sampai kelas 3, dia belum menerima bantuan karena belum memiliki Nomor Induk Kependudukan,” katanya.
