Infosos.id, Jakarta – Aliansi Mahasiswa dan Aliansi Pecinta MBG menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN). Demontran menuntut penjelasan secara transparan terkait adanya perbedaan data penyerapan anggran program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Ketegangan memuncak saat Aliansi Mahasiswa dan Aliansi Pecinta MBG menggelar aksi demonstrasi di kantor BGN, Jakarta, Selasa (10/02/2026). Mereka menuntut penjelasan terbuka terkait dugaan ketidaksinkronan data anggaran serta isu praktik pungli dalam proses pembukaan dapur MBG.
“Program ini menggunakan uang rakyat. Kami menuntut keterbukaan, bukan angka yang membingungkan dan terkesan ditutup-tutupi,” tegas salah satu perwakilan massa dalam orasinya, Selasa, 10/2/2026.
Berdasarkan laporan penyerapan anggaran program MBG oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), mengklaim realisasi anggaran mencapai 90 persen. Sementara data resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu).yang mencatat penyerapan baru sekitar 60 persen. Selisih angka tersebut memicu kritik keras dan tudingan lemahnya transparansi pengelolaan anggaran negara.
Polemik ini terus mencuat di Jakarta dan beberapa daerah. Dalam pernyataannya sejumlah sumber dan aktivis, meminta transparansi pengelolaan anggaran program MBG yang diduga menjadi ladang korupsi para pengelola dari pusat hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. kata beberapa sumber, Sabtu (14/02/2026).
Diketahui massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Aliansi Pecinta MBG mendesak penjelasan terbuka atas dugaan ketidaksinkronan data serta isu praktik pungutan liar dan percaloan dalam proses pembukaan dapur MBG.
Sorotan mengarah kepada Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajaran wakilnya yang dinilai tidak optimal mengawal program strategis Presiden tersebut.
Kritik juga muncul setelah upaya konfirmasi dari awak media disebut tidak mendapatkan respons. Bahkan, salah satu pejabat BGN dilaporkan memblokir nomor wartawan yang hendak meminta klarifikasi.
Publik mempertanyakan integritas laporan dan komitmen pemberantasan praktik menyimpang. Di tengah klaim capaian tinggi, di sejumlah wilayah seperti Tambun Utara masih ditemukan anak sekolah dasar, santri pesantren, lansia, ibu hamil, dan peserta posyandu yang belum menerima manfaat MBG.
Kepercayaan publik terhadap pengelolaan program MBG dipertaruhkan. Demonstran menuntut penghentian pungli, percaloan, dan dugaan suap dalam proses aktivasi dapur. Mereka meminta audit terbuka dan klarifikasi resmi agar program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat tidak ternodai persoalan tata kelola.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BGN belum memberikan tanggapan resmi terkait perbedaan data penyerapan anggaran antara BGN dengan Kenkeu, maupun tudingan dugaan praktik menyimpang.
