TUBABA, infosos.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Ir. Iwan Mursalin memerintahkan ratusan Aparatur Sipil Negara dari berbagai dinas untuk turun langsung ke tiyuh-tiyuh se-Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Sasaran sosialisasi 5 program unggulan daerah.
Surat perintah itu wajib. Tidak ada pilihan. ASN harus berbaur ke kelompok pengajian, majelis taklim, kelompok tani, pemuda, sampai ibu-ibu. Lalu wajib lapor foto, video, upload ke `adpemtubaba@gmail.com`, plus sebar lewat akun media sosial pribadi masing-masing.
Batas ASN dan ruang publik pribadi jadi kabur.
Perintah “membagikan kegiatan melalui akun medsos pribadi” memaksa ASN menjadikan ruang pribadi sebagai corong pemerintah. Padahal medsos ASN juga dipakai untuk keluarga, opini, dan ekspresi pribadi. Kewajiban ini berpotensi melanggar asas netralitas ASN jika 5 program unggulan itu bermuatan politik atau upaya menutupi ketidakmampuan pemimpin daerah.
Beban kerja ditambah beban konten
Ratusan pegawai dari berbagai jabatan diminta turun ke lapangan, berinteraksi, mendokumentasikan, mengedit, lalu mengunggah. Ini bukan tupoksi utama banyak ASN teknis. Risiko kerja utama terbengkalai, laporan jadi seremonial, foto-video asal jadi demi “amanah kedinasan”.
Efektivitas vs kuantitas
Sasaran digeser “sangat merata” ke semua tiyuh dan semua kelompok. Bagus kalau tujuannya inklusif. Tapi rawan jadi “serbuan sosialisasi” tanpa kedalaman.
Warga dapat ceramah berulang dari ASN berbeda, tapi substansi program tetap tidak dipahami. Yang diukur jadi jumlah postingan, bukan perubahan perilaku warga.
Akuntabilitas data pribadi
Dokumentasi warga – pengajian, yasinan, ibu-ibu – wajib dikumpulkan lalu dikirim ke email publik `adpemtubaba@gmail.com` dan Google Drive. Tanpa penjelasan jelas soal perlindungan data, izin, dan siapa yang bisa akses. Ini rawan pelanggaran privasi warga yang jadi objek pendampingan.
Tujuannya sah kebijakan harus sampai ke warga. Tapi cara “wajib turun dan wajib posting serta wajib lapor ke Bupati” mengubah sosialisasi jadi operasi citra. ASN berubah fungsi dari pelayan publik jadi tim marketing program.
Kalau 5 program unggulan itu memang berdampak, biarkan warga yang bicara. Jangan paksa ASN “menjual” lewat akun pribadi. Ukur keberhasilan dari berkurangnya kemiskinan, naiknya hasil tani, atau lancar pelayanan – bukan dari jumlah story Instagram ASN.
Pemerintah daerah perlu jawab ada anggaran khusus untuk kerja ekstra ini? Ada pelatihan komunikasi publik untuk ASN? Ada SOP perlindungan data warga? Tanpa itu, perintah ini berpotensi jadi pemborosan energi birokrasi.
Bagaimana menurut anda, sosialisasi program daerah dilakukan lewat ASN langsung ke tiyuh atau lewat kanal resmi yang netral biar tidak membebani pegawai?
